9 Hal yang Perlu Diperhatikan dari Kemacetan Poros Samarinda-Bontang ala DPRD

DPRD Samarinda menilai pemerintah tak boleh tutup mata melihat fenomena kemacetan poros Samarinda-Bontang. Ada beberapa solusi, rekayasa lalin satu di antaranya.

Anggota DPRD Samarinda dari PKS Nursobah melihat situasi lalu lintas di poros Samarinda-Bontang. Terkhusus kawasan Tanah Merah yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Samarinda. Bukan lagi soal warga harus bersabar menunggu pembangungan jalan kelar.

Terlebih, jalur itu sangat vital untuk menopang perekonomian masyarakat. Karena jalur itu satu-satunya penghubung darat dari Samarinda ke Bontang, Kutim, dan Berau. Bahkan hingga ke Kalimantan Utara.

Karenanya, Nursobah memiliki beberapa usulan untuk mengurai kemacetan yang saban hari terjadi.

“Pertama,  Dinas Perhubungan (Dishub) dan dinas terkait seperti PUPR yang sedang melaksanakan kegiatan proyek jalan di sekitar arah jalan Bandara APT Pranoto, harus membuat  rekayasa lalu lintas,” kata Nursobah di Samarinda.

Tak hanya merancang rekayasa lalin. Namun ada petugas yang selalu berjaga di lapangan untuk memantau eksekusi rekayasa lalu lintas.

Kedua, perlu ada pemberitahuan di semua media cetak dan elektronik tentang situasi ini. Langkah ini semacam mitigasi. Agar masyarakat bisa mengukur waktu perjalanan sesuai kebutuhannya. Misalnya, warga harus berangkat 1 atau 2 jam lebih awal ke bandara. Atau memilih melewati rute Berambai.

Ketiga, pembangunan jalan dan pelebaran sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kualitas yang bagus.

Keempat, kenyamanan warga pengguna jasa transportasi udara juga mesti diperhatikan. Kelima, jangan sampai warga hopeless atas situasi dan kemacetan yang tak dikendalikan. Keenam, Pemkot Samarinda mesti proaktif. Karena terkait mobilitas ekonomi Samarinda.  Ketujuh, kontraktor sebagai pemilik proyek jalan, jangan diam dan terkesan ala kadarnya atas situasi ini.

Kedelapan, warga akan sangat kecewa jika situasi ini berlarut dan kemacetan panjang selalu terjadi. Dan kesembilan, Nursobah ‘menantang’ pejabat pemerintah untuk merasakan langsung situasi di jalur itu. Agar bisa lebih peka dan berujung pada pengambilan kebijakan yang menguntungkan masyarakat.

“Kasihan masyarakat yang berkepentingan menggunakan jasa transportasi udara,” pungkasnya. (ANT/DRA)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)