Anies Baswedan Tolak IKN, Pengamat: cuma Jualan Kampanye Pilpres

Capres Anies Baswedan kembali mengemukakan penolakannya terhadap pembangunan IKN. Namun menurut Castro, itu cuma jualan kampanye saja. Kok gitu?

Baru-baru ini, di sesi tanya jawab Desak Anies di Bandung, Jawa Barat. Anies Baswedan kembali memberi sinyalemen bahwa ia menolak pemindahan IKN.

Dalam pernyataannya, eks gubernur Jakarta menyampaikan bahwa saat ini IKN sudah dimuat dalam bentuk Undang-Undang IKN. Sehingga, kata dia, selama undang-undang tersebut masih ada dan tak diubah, IKN akan tetap lanjut dibangun.

Anies juga berpendapat bahwa anggaran pembangunan IKN Nusantara amat besar. Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya diperuntukkan bagi permasalahan lain yang lebih genting. Seperti peningkatan penyediaan air bersih dan transportasi umum di banyak kota di Indonesia.

Pembangunan IKN ini juga dinilai tidak menghasilkan pemerataan, justru menimbulkan ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

Cuma Gimmick Politik

Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai bahwa pernyataan Anies tersebut patut dipertanyakan keseriusannya.

“Pernyataan Anies itu paradoks. Karena 2 partai pengusulnya, NasDem dan PKB, justru adalah partai di balik UU IKN,” ungkapnya, Kamis 7 Desember 2023.

Menurutnya, pembangunan IKN ini sudah berjalan selama dua tahun lamanya. Jika Anies memang tidak setuju dengan pembangunan IKN, seharusnya ia menolak UU IKN sejak awal.

“Kalau saya memang sejak awal tidak setuju pemindahan IKN. Jadi, kelihatan siapa yang konsisten, siapa yang cuma jualan kampanye pilpres,” tegasnya.

Terlepas dari ketidakpercayaan dengan sikap Anies, terlebih tim pemenangan AMIN dan Muhaimin Iskandar sendiri menampik kalau capresnya menolak IKN. Castro –sapaan Herdiansyah- sepakat bahwa pembangunan IKN tidak memiliki manfaat buat masyarakat.

“Sehingga harus dihentikan, enggak ada gunanya buat rakyat. Hanya menghamburkan uang untuk proyek prestisius,” pungkasnya. (dmy/fth)