Connect with us

SEPUTAR KALTIM

Aspirasi Belum Sampai, Aliansi Mahakam akan Geruduk DPRD Kaltim Lagi

Diterbitkan

pada

aliansi mahakam
Aliansi Mahakam menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim, Kamis. (Dok/Kaltim Faktual)

Tak puas dengan hasil aksi pertama, Aliansi Mahakam akan kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci. Dengan masa yang lebih besar.

Aliansi Mahakam yang merupakan gabungan organisasi mahasiswa dan masyarakat. Melakukan unjuk rasa dengan membawa 4 tuntutan di depan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda. Pada Kamis 6 April 2023 kemarin.

Mulanya, masa aksi berkumpul di area parkir Islamic Center Samarinda. Lalu bergerak ke DPRD Kaltim jam 2 siang. Isu utama yang mereka bawa adalah ‘Tolak dan Cabut UU Cipta Kerja’.

Adapaun 4 tuntutan Aliansi Mahakam adalah; 1. Menuntut & Mendesak Presiden dan DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja; 2. Menuntut & Mendesak Presiden dan DPR RI untuk mengkaji ulang UU Ciptaker secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat; 3. Menuntut Pemerintah dan DPRD Kaltim untuk menindak tegas dan menangani ilegal mining dan ilegal fishing di Kaltim; 4. Setop kriminalisasi dan represiftas terhadap masyarakat adat, pejuang HAM, dan Lingkungan.

Baca juga:   DPMPD Kaltim Bentuk Pokjanal Posyandu 2023-2026

Humas Aliansi Mahakam dari Unmul Muhammad Ilham Maulana mengatakan. Perppu 2/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sangat tidak tepat. Karena dikeluarkan setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusinal bersyarat oleh MK melalui Putusan No.91/PUU-XVII/2020.

“Dalam putusan MK tersebut memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki  UU Cipta Kerja selama 2 tahun. Jika tidak maka produk hukum itu dinyatakan inkonstutisional secara permanen.”

“Tindakan pemerintah yang tidak menaati putusan MK adalah bentuk perbuatan melanggar hukum,” ucap ilham.

Isu Daerah

Selain menolak UU Cipataker, Aliansi Mahakam juga menuntut Pemprov dan DPRD Kaltim. Untuk menindak tegas para pengusaha tambang ilegal.

“Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah dan DPRD Kaltim untuk menanganinya. Bahkan ada pelaku tambang ilegal yang bebas karena tidak ada penindakan dari Polda Kaltim,” lanjut Ilham.

Baca juga:   IKN Pindah ke Kaltim, DPRD Setujui Perubahan RPJMD Samarinda

Para pengunjuk rasa ingin menyampaikan semua aspirasi tersebut ke wakil rakyat secara langsung.

“Kalau hari ini tidak ada respons, kami akan membawa gejolak masa aksi yang lebih besar lagi,” pungkasnya.

Gagal Bertemu DPRD

Pada pertengahan orasi, anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir bersama Sekretaris DPRD Norhayati bersedia menemui masa aksi. Tapi, karena kondisi semakin ricuh. Sutomo dan Norhayati tidak jadi ke depan menemui masa aksi.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli menemui masa aksi di depan gerbang DPRD Kaltim. Untuk menenangkan masa aksi dan berdiskusi dengan beberapa pimpinan yang ada. Masa aksi pun membubarkan diri pada jam 17.40 Wita.

Berdasarkan informasi yang Kaltim Faktual terima. Aliansi Mahakam akan melakukan konsolidasi lagi pada Sabtu 8 April 2023. Untuk merencanakan aksi susulan. Karena tuntutan yang mereka bawa belum secara langsung diterima oleh anggota DPRD Kaltim. (mhn/dra)

Baca juga:   Danrem Dendi tentang Wagub Hadi: Umara Sekaliber Ulama

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.