Aulia–Rendy Resmi Nakhodai Kukar, Fokus pada Akselerasi Layanan dan Infrastruktur

Kabupaten Kutai Kartanegara resmi memasuki babak baru kepemimpinan. Aulia Rahman Basri dan Rendy Solihin dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030 oleh Gubernur Kalimantan Timur, dalam sebuah prosesi khidmat yang berlangsung di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin, 23 Juni 2025.

Dalam pidato perdananya, Aulia menegaskan bahwa kepemimpinan mereka akan ditandai dengan percepatan realisasi program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembenahan layanan dasar, dan sinergi dengan Pemprov Kaltim sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi.

“Kami akan mengakselerasi kebijakan strategis, termasuk pembebasan biaya pendidikan untuk seluruh jenjang—dari PAUD hingga perguruan tinggi. Program ini adalah kelanjutan dari inisiatif sebelumnya yang kini kami sempurnakan,” ucap Aulia.

Ia juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap isu-isu krusial, terutama di sektor infrastruktur dan layanan kesehatan. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Pemerintah Pusat, menurutnya menjadi kunci.

Tuntaskan Infrastruktur, Percepat Layanan Berbasis KTP

Terkait kerusakan jalan nasional yang menjadi keluhan masyarakat Kukar, Aulia menyatakan bahwa langkah konkret akan segera diambil melalui koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tak tinggal diam meski jalan nasional bukan dalam kewenangannya langsung.

Di sisi lain, sektor kesehatan juga masuk dalam prioritas. Program layanan berobat gratis cukup dengan menunjukkan KTP akan segera diimplementasikan tanpa menunggu perumusan baru.

“Program berobat dengan KTP bukan wacana. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari Kutai Kartanegara Idaman, dan kami mulai jalankan sejak hari ini,” tegasnya.

Tanpa Jargon 100 Hari, Fokus pada Konsistensi dan Keberlanjutan

Berbeda dari pola umum kepala daerah baru, Aulia menegaskan tidak akan menggunakan pendekatan “100 Hari Kerja” sebagai tolok ukur.

“Kami tidak terjebak pada simbolisme seratus hari. Prinsip kami adalah kesinambungan dari Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik. Program produktif, seperti peningkatan bantuan bagi nelayan dari Rp25 ribu menjadi Rp100 ribu, langsung kami eksekusi,” paparnya.

Aulia juga menegaskan bahwa arah pembangunan Kukar tetap berjalan meskipun RPJMD baru belum ditetapkan. Selama masa transisi, pihaknya berpedoman pada RPJPD dan program-program yang telah terencana.

“Insya Allah, transisi ini akan berjalan tanpa friksi. Kepemimpinan ini kami jalankan bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai komitmen penuh pada pelayanan dan perubahan nyata,” pungkasnya. (chanz/sty)