Anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) itu sebelumnya menuai persepsi keliru karena disebut sebagai biaya laundry pakaian kepala daerah.

Padahal, setelah ditelusuri lebih dalam, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional kebersihan di sejumlah fasilitas milik pemerintah yang digunakan untuk kegiatan resmi maupun pelayanan publik.

Kekeliruan Penamaan di RUP Picu Salah Persepsi

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengakui adanya kekeliruan dalam penyusunan awal deskripsi anggaran.

Menurutnya, saat itu staf menggunakan istilah laundry pakaian sebagai representasi, sehingga memunculkan anggapan bahwa seluruh anggaran hanya untuk kebutuhan pribadi kepala daerah.

“Kalau dilihat di RUP memang tertulis laundry pakaian, tetapi setelah dibuka rinciannya, anggaran Rp450 juta itu mencakup banyak kebutuhan operasional,” ujarnya dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026).

Dalam sistem SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), rincian anggaran kini telah diperbarui dan diperjelas.

Digunakan untuk Karpet, Gorden hingga Fasilitas VIP

Astri menjelaskan, anggaran tersebut mencakup jasa pencucian berbagai perlengkapan seperti karpet, gorden, bed cover, taplak meja, hingga sarung kursi.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk mendukung kebersihan intensif di sejumlah fasilitas pemerintah, termasuk rumah jabatan, guest house, dan ruang VIP.

Peningkatan kebutuhan ini tidak lepas dari perubahan pola kegiatan pemerintah daerah. Seiring kebijakan efisiensi, banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas milik Pemprov.

“Sekarang kegiatan seremonial, keagamaan, hingga organisasi masyarakat lebih banyak dilaksanakan di aset pemerintah. Otomatis kebutuhan kebersihan meningkat,” jelasnya.

Salah satu lokasi yang paling sering digunakan adalah kompleks Mesra, yang hampir setiap hari menjadi tempat kegiatan ASN dan masyarakat, mulai dari pengajian hingga salat berjamaah.

Selain itu, fasilitas guest house dan ruang VIP juga rutin digunakan untuk menerima tamu penting, termasuk menteri dan kepala daerah dari luar provinsi. Kondisi ini menuntut standar kebersihan tinggi, seperti pencucian rutin bed cover dan perlengkapan lainnya.

Astri juga menegaskan perbedaan antara anggaran laundry dan pemeliharaan.

“Kalau hanya dicuci itu masuk jasa laundry, tapi kalau rusak dan perlu diperbaiki itu masuk pemeliharaan,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen memperjelas penamaan dan deskripsi anggaran agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. (sn/am)

Artikel Polemik Anggaran Laundry Rp450 Juta di Kaltim, Pemprov: Itu Bukan Hanya untuk Pakaian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merespons laporan warga.

“Tujuan workshop ini untuk membangun kerja sama. Setiap aduan masyarakat yang diterima DPRD akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus) untuk ditindaklanjuti bersama,” ujar Yono, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, DPRD kerap menerima berbagai pengaduan, baik dari hasil inspeksi mendadak (sidak) maupun laporan langsung masyarakat. Namun, tindak lanjut di lapangan sering kali belum optimal.

“Selama ini kerap berhenti pada tahap pengawasan, belum sampai pada penyelesaian. Karena itu, workshop ini penting agar ada langkah lanjutan yang jelas,” katanya.

Yono menegaskan, secara kelembagaan DPRD tidak memiliki kewenangan eksekusi di lapangan. Peran tersebut berada pada OPD sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang sering diadukan masyarakat, seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar dan kebersihan lingkungan.

“DPRD hanya menyampaikan rekomendasi kepada dinas terkait, seperti Satpol PP. Sementara pelaksanaan berada di pemerintah daerah,” jelasnya.

Melalui workshop ini, DPRD berharap koordinasi dengan OPD dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

“Harapannya, setiap aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota melalui OPD terkait,” pungkasnya. (adv/man/am)

Artikel DPRD Balikpapan Siapkan Workshop dengan OPD, Pastikan Aduan Warga Ditindaklanjuti pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kaltim merespons kritik masyarakat dengan membuka opsi pemindahan aset tersebut ke fasilitas umum seperti hotel atau ruang VIP bandara, agar memberikan manfaat lebih luas sekaligus berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diusulkan Dipindah ke Hotel dan Bandara

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim sekaligus juru bicara pemprov, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa wacana pemindahan muncul dalam rapat pimpinan sebagai bentuk respons atas polemik yang berkembang.

Menurutnya, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengusulkan agar kursi pijat ditempatkan di lokasi yang lebih produktif.

“Diusulkan dialihkan ke tempat seperti Hotel Atlet atau ruang VIP di Bandara APT Pranoto agar bisa dimanfaatkan lebih luas,” ujarnya dalam jumpa pers, Selasa (5/5/2026).

Kursi pijat merek Kels Alice 2.0 tersebut diketahui telah tercatat sebagai aset negara, sehingga tidak dapat dibatalkan pengadaannya ataupun diganti dengan dana pribadi.

Berpotensi Jadi Sumber PAD, BPKAD Lakukan Inventarisasi

Pemprov Kaltim kini mengkaji kemungkinan pemanfaatan kursi pijat tersebut secara berbayar jika ditempatkan di ruang publik.

“Kalau ditempatkan di fasilitas umum dan digunakan berbayar, ini bisa menjadi pemasukan daerah,” jelas Faisal.

Saat ini, total terdapat tiga unit kursi pijat yang telah terinventarisasi, yakni satu unit di kantor gubernur dan dua unit lainnya melalui pengadaan Biro Barang dan Jasa.

Untuk memastikan pemanfaatan optimal, gubernur telah menugaskan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pendataan menyeluruh.

“Setelah data lengkap, baru akan ditentukan lokasi penempatan dan skema pengelolaannya,” pungkasnya. (sn/am)

Artikel Usai Jadi Sorotan, Kursi Pijat Gubernur Kaltim Dikaji Ulang, Berpotensi Jadi Fasilitas Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Melalui jumpa pers yang digelar di Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026), pemprov memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran Rp25 miliar yang selama ini menjadi perbincangan.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada renovasi rumah jabatan, melainkan mencakup berbagai kebutuhan fasilitas pemerintahan.

Dua Item Dihapus, Fokus Anggaran Disesuaikan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian terhadap belanja dalam anggaran murni tahun 2024.

Dari total 57 item pengadaan, kini dikurangi menjadi 55 item setelah dua jenis belanja dihapus, yakni kursi pijat dan water heater.

“Sekitar ada 57 item, tapi dikurangi dua item yakni kursi pijat dan belanja alat rumah tangga lainnya seperti water heater,” ujarnya.

Ia menegaskan, total anggaran Rp25 miliar tersebut tersebar untuk berbagai kebutuhan aset yang berada di bawah pengelolaan Biro Umum, bukan hanya untuk renovasi rumah jabatan gubernur.

Anggaran Digunakan untuk Banyak Fasilitas Pemerintah

Astri memaparkan, anggaran tersebut juga digunakan untuk menunjang berbagai fasilitas strategis, termasuk kantor gubernur yang memiliki delapan lantai serta sejumlah gedung penunjang lainnya.

Kawasan rumah jabatan gubernur sendiri terdiri dari enam bangunan utama, seperti rumah kediaman, ruang VIP, pendopo Odah Etam, guest house, gedung Olah Bebaya, hingga musholla teater.

Selain itu, Biro Umum juga mengelola berbagai fasilitas lain seperti rumah jabatan wakil gubernur, rumah jabatan sekretaris daerah di Jalan M Yamin, ruang VIP di Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara Balikpapan, hingga convention hall di Sempaja serta operasional Islamic Center Kaltim.

“Semua fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pimpinan dan menerima tamu VIP, termasuk menteri hingga presiden, serta dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya efisiensi, Pemprov Kaltim menegaskan telah menekan belanja non-prioritas tanpa mengganggu pelayanan publik.

Adapun komposisi anggaran Rp25 miliar terdiri dari belanja barang pakai habis 10,1 persen, belanja modal gedung dan bangunan 16,9 persen, belanja peralatan dan mesin 27,2 persen, serta belanja pemeliharaan yang menjadi porsi terbesar yakni 45,4 persen.

“Dalam kondisi efisiensi, kami tetap memastikan anggaran tepat sasaran dan mendukung operasional seluruh aset,” pungkas Astri. (sn/am)

Artikel Lagi, Pemprov Kaltim Klarifikasi Anggaran Rp25 Miliar Rumah Jabatan, Ini Rinciannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota Pansus LKPJ, Halili Adinegara, mengatakan evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi harus disertai pengecekan langsung terhadap hasil pembangunan.

“Saya sudah mengusulkan kepada ketua pansus untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Halili, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, pembahasan LKPJ selama ini cenderung bersifat administratif, padahal kondisi riil di lapangan menjadi indikator utama keberhasilan program.

“Jangan hanya di atas meja. Kita harus melihat langsung fisiknya. Jika tidak sesuai, kami akan merekomendasikan pemeriksaan ulang oleh BPK atau inspektorat,” tegasnya.

Halili yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan menilai pengawasan langsung penting, mengingat setiap proyek berpotensi memiliki temuan yang perlu dievaluasi.

“Pasti ada yang perlu diperbaiki, sehingga pengawasan lapangan menjadi penting agar anggaran tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan, inspeksi akan mencakup seluruh sektor pembangunan, khususnya yang menjadi mitra kerja Komisi III, dengan fokus pada proyek tahun anggaran 2025.

“Kami akan mencocokkan laporan dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai laporan selesai, tetapi pelaksanaan tidak sesuai,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan inspeksi, Pansus meminta seluruh pihak terkait hadir, mulai dari konsultan, manajemen konstruksi, kontraktor, hingga dinas teknis, guna memastikan transparansi dan kelengkapan data.

Selain itu, OPD diminta menyiapkan data lengkap terkait progres pekerjaan tahun 2025 agar dapat diverifikasi secara langsung.

“Kami minta seluruh data disiapkan, sehingga saat turun lapangan bisa langsung dicocokkan,” ucapnya.

Terkait objek peninjauan, Halili menegaskan tidak ada pengecualian, termasuk proyek pembangunan gedung DPRD.

“Semua proyek akan kami lihat, baik yang sudah selesai maupun yang belum,” tegasnya.

Rencana inspeksi lapangan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Pansus LKPJ.

“Sesuai agenda, akan kami rapatkan bersama tim pansus,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP), sejumlah OPD dengan anggaran besar menjadi sorotan, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan karena memiliki banyak proyek fisik.

Sementara itu, OPD dengan alokasi anggaran lebih kecil umumnya berfokus pada kegiatan administratif.

“Kalau anggarannya kecil, biasanya lebih banyak kegiatan administrasi dan minim proyek fisik,” pungkasnya. (adv/man)

Artikel Pansus LKPJ Dorong Inspeksi Lapangan, Uji Kesesuaian Proyek pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tidak hanya sekadar menjadi event gathering yang mempersatukan seluruh pengguna setia dan pecinta otomotif, event Gathering Team Aerox Bandung ini pun juga turut hadir menjadi titik awal dalam menyambut rangkaian keseruan perhelatan satu dekade Yamaha Aerox, yang akan berlangsung mulai dari Mei hingga Juni mendatang di berbagai kota besar di Indonesia.

“Menyambut perayaan satu dekade Yamaha AEROX, secara spesial kami kembali menggelar event Gathering Team AEROX sebagai pembuka keseruan. Sejak meluncur pada tahun 2016, dari generasi pertama hingga generasi AEROX ALPHA yang tampil MAXimal dengan teknologi YECVT, AEROX telah berhasil membuktikan dirinya sebagai lifestyle item anak-anak muda. Menjamurnya kultur modifikasi, night ride, sunmori, dan lainnya adalah segelintir manifestasi keberhasilan AEROX sebagai lifestyle item bagi para youngster masa kini. Menyambut momen spesial ini, kami pun kembali menghelat GTA sebagai wadah bagi para pengguna setia untuk menyalurkan passion mereka. Event ini pun turut diselenggarakan di beberapa kota untuk semakin memperkuat rasa bangga mereka sebagai pengguna AEROX,” ujar Rifki Maulana, Manager PR, YRA, & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Membuka keseruan perdananya di Bandung (25/4), sebanyak ratusan peserta yang terdiri dari para pengguna setia, komunitas, influencer, dan modifikator dari lintas generasi Yamaha AEROX, kembali berkumpul untuk menyalurkan hobi berkendara mereka dalam aneka kegiatan seru, sekaligus menikmati berbagai suguhan modifikasi masa kini yang anti-mainstream.

Berlokasi di area hall parkir di bilangan Pasir Koja, kota Bandung berhasil terpilih menjadi tuan rumah pembukaan event Gathering Team AEROX 2026, sekaligus mengawali rangkaian perayaan satu dekade Yamaha AEROX di Indonesia. Menggandeng kolaborasi bersama dengan Matic Undercover, event GTA Bandung menyuguhkan kontes modifikasi sebagai salah satu aktivitas yang menarik animo banyak orang.

Terbagi ke dalam 21 kategori dan kelas kompetisi, total sebanyak puluhan modifikator, dan ratusan peserta dari berbagai komunitas, pecinta otomotif, dan pengguna lintas brand bersama-sama antusias berkumpul guna melihat langsung aneka suguhan modifikasi terkini yang dikreasikan oleh para modifikator dengan ide dan konsep yang out-standing serta anti-mainstream pada modifikasi Yamaha AEROX mereka.

Aneka ide dan konsep modifikasi para peserta yang banyak dimeriahkan oleh genre Indo Proper, Vietnam Style, Suspension Set Up, air brush, dan lainnya sukses mencuri perhatian para pengunjung. Kreativitas para modifikator pun juga dipamerkan melalui beragam perombakan pada motor, mulai dari penggunaan sparepart dan aksesoris premium PNP, part exclusive CNC, body serat karbon, dan lainnya.

Selain sajian modifikasi Yamaha AEROX yang anti-mainstream, event GTA Bandung pun juga tak ketinggalan menyajikan berbagai hiburan dan aktivitas yang menarik bagi para pengunjung, mulai dari fun games berhadiah, sharing session komunitas, dan penampilan musik edm. Riswan, salah seorang peserta GTA Bandung pun turut membagikan testimoninya atas perhelatan event Gatehring Team AEROX tahun ini.

“Pertama senang sekali bisa ikut join keseruan di event Gathering Team AEROX tahun ini. GTA Bandung tahun ini menurut saya keren banget, apalagi bisa jadi saksi perjalanan satu dekade Yamaha AEROX di Indonesia. Vibes-nya dapet banget, apalagi pas lihat hasil modifikasi yang out of the box, bener-bener jadi inspirasi buat modifikasi motor sendiri. Night ride-nya juga seru banget, karena bisa gas bareng ratusan orang yang satu frekuensi. Pokoknya sukses terus untuk Yamaha AEROX!” ujarnya.

Kemeriahaan acara kemudian di tutup dengan aktivitas night ride yang diikuti oleh berbagai komunitas AEROX dari berbagai wilayah kota Bandung. Sebanyak ratusan peserta antusias mengikuti night ride serta menyusuri jalanan kota yang memecah keheningan malam. Momen night ride bersama seluruh peserta ini pun turut menandai berakhirnya keseruan event GTA Bandung.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, event, dan informasi lain mengenai Yamaha AEROX ALPHA silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/ (adv)

Artikel Menuju Satu Dekade Yamaha AEROX, Gathering Team AEROX Hadir kembali dan Buka Keseruan Perdana di Bandung pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Keputusan tersebut diambil setelah mendapat persetujuan dari enam fraksi di DPRD Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama seluruh fraksi dalam forum paripurna.

“Usulan hak angket telah disetujui dan resmi diterima untuk dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD,” ujar Hasanuddin Mas’ud dalam rapat paripurna tersebut.

Didukung 6 Fraksi, Hak Angket Jadi Instrumen Pengawasan

Berdasarkan hasil rapat, sebanyak enam fraksi di DPRD Kaltim dilaporkan menyatakan persetujuan terhadap penggunaan hak angket.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Seluruh proses telah melalui tahapan pembahasan yang sesuai dengan tata tertib dewan.

Dorongan Massa Aksi Jadi Latar Belakang Pengajuan

Penggunaan hak angket ini juga tidak lepas dari tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim. Mereka sebelumnya mendesak DPRD Kaltim melakukan audit terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya terkait isu dugaan dinasti politik serta indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Aspirasi tersebut disebut menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan paripurna.
DPRD Segera Bentuk Pansus Hak Angket
Setelah disepakati, DPRD Kaltim akan segera menindaklanjuti keputusan ini dengan pembentukan panitia angket.

Tim ini nantinya akan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan strategis Pemprov Kaltim yang diduga bermasalah atau bertentangan dengan aturan.

Setelah ini pansus akan bekerja sesuai aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan objektivitas.

Selanjutnya akan dibentuk panitia angket untuk bekerja sesuai ketentuan dalam mendalami persoalan yang ada.

Rapat Dikawal Massa Aksi Hingga Selesai

Paripurna tersebut berlangsung di tengah pengawalan ketat massa aksi Aliansi Rakyat Kaltim yang bertahan di sekitar gedung DPRD hingga rapat selesai sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan mereka.

Keputusan ini menjadi sorotan publik karena hak angket merupakan instrumen pengawasan politik yang memiliki dampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan daerah. (*)

Artikel Paripurna DPRD Kaltim Sepakati Hak Angket, 6 Fraksi Setuju dan Sorotan Isu KKN Pemprov pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mereka memprotes kelangkaan solar subsidi yang tak kunjung terselesaikan dan dinilai semakin menyulitkan para sopir di lapangan

Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WITA. Ratusan truk berkonvoi memadati Jalan Jenderal Sudirman, bahkan menutup sebagian ruas jalan di depan gedung DPRD.

Perwakilan sopir truk, Mahyudin, menggambarkan kondisi yang ia alami sebagai sangat memprihatinkan. Para sopir harus mengantre hingga tiga hari tiga malam hanya untuk mendapatkan solar subsidi.

“Kami mengantri tiga hari tiga malam. Untuk biaya hidup saja selama menunggu, kami sudah mengeluarkan banyak uang,” ujarnya.

Ironisnya, setelah menunggu lama, banyak sopir justru gagal mendapatkan solar karena barcode mereka sudah digunakan pihak lain.

“Sudah capek antre, sampai di pom bensin ternyata barcode kami sudah dipakai orang lain,” keluhnya.

Koordinator lapangan aksi sekaligus Ketua PMII Balikpapan, Hijir Ismail, mengungkapkan panjang antrean truk di salah satu SPBU bisa mencapai 5 kilometer, dari Kilometer 15 hingga Kilometer 20.

“Jumlahnya bisa 200 sampai 250 truk per hari. Ini bukan kejadian baru, tapi sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi,” tegasnya.

Menurut sopir, saat ini hanya tersisa dua SPBU di Balikpapan yang masih melayani solar subsidi. Itu pun dengan jam operasional terbatas dan tidak sampai malam.

Dugaan Penimbunan Solar Subsidi, DPRD dan Pemerintah Didesak Bertindak

Selain soal antrean, massa juga menyoroti dugaan praktik penimbunan solar subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

Hijir menyebut, dari hasil advokasi di lapangan, masih ditemukan aktivitas “pengetap ilegal” yang menyerap kuota solar subsidi.

“Solar subsidi yang seharusnya untuk rakyat justru ditimbun oleh oknum atau perusahaan tertentu,” ungkapnya.

Atas kondisi ini, massa mendesak aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku penimbunan. DPRD juga diminta aktif melakukan inspeksi mendadak ke SPBU.

Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar tidak hanya fokus pada Samarinda, tetapi turut memperhatikan kondisi Balikpapan.

“Hari ini Balikpapan tidak baik-baik saja. Gubernur harus hadir,” tegas Hijir.

Para sopir pun mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari penambahan kuota solar, pembukaan kembali SPBU yang sebelumnya melayani solar, hingga perpanjangan jam operasional minimal sampai pukul 22.00 WITA.

Menanggapi aksi tersebut, Sales Area Manager Retail Kaltimut Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fahjri, menyatakan SPBU yang memiliki kuota solar akan segera beroperasi 24 jam.

“Per hari ini bisa, atau paling lambat besok sudah berjalan,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan penambahan kuota solar bukan sepenuhnya kewenangan Pertamina, melainkan harus melalui persetujuan BPH Migas dan usulan dari pemerintah daerah. (zyn/kk/am)

Artikel Solar Subsidi Langka, Ratusan Sopir Truk dan Mahasiswa Datangi DPRD Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menyikapi hal itu, DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan kesehatan, dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna memastikan hak masyarakat terpenuhi secara optimal.

DPRD Akan Panggil BPJS, Rumah Sakit hingga DKK

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan pihaknya akan segera memanggil manajemen BPJS Kesehatan, rumah sakit, serta Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan.

Langkah ini diambil setelah banyaknya laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan yang diterima peserta BPJS.

“Kami akan meminta penjelasan langsung dari semua pihak terkait,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Alwi mengungkapkan, sejumlah keluhan yang diterima antara lain dugaan penolakan pasien hingga pasien rawat inap yang dipulangkan sebelum benar-benar sembuh.

“Ini menjadi dasar bagi kami untuk memanggil semua pihak. Saya sendiri akan memimpin pertemuan tersebut,” tegasnya.

Pastikan Tidak Ada Penolakan Pasien, Soroti Standar Pelayanan

Pertemuan yang difasilitasi Komisi IV DPRD Balikpapan ini bertujuan untuk mengklarifikasi kondisi di lapangan sekaligus mendorong transparansi dari penyedia layanan kesehatan.

Beberapa poin penting yang akan dibahas antara lain memastikan tidak ada lagi pasien BPJS yang ditolak saat membutuhkan pelayanan medis.

Selain itu, DPRD juga akan meminta penjelasan terkait standar prosedur pemulangan pasien agar tidak ada lagi pasien yang dipaksa pulang sebelum dinyatakan layak secara medis.

Tak kalah penting, kejelasan terkait daftar penyakit yang dijamin oleh BPJS Kesehatan juga akan menjadi perhatian.

Di sisi lain, Alwi turut menanggapi petisi buruh terkait penghapusan sistem outsourcing. Ia menyatakan DPRD siap menindaklanjuti, namun membutuhkan waktu untuk mengkaji isi tuntutan secara menyeluruh.

“Tuntutan buruh itu sah, tapi perlu kami pelajari dulu sebelum dijadwalkan pertemuan lanjutan,” pungkasnya. (adv/am)

Artikel DPRD Balikpapan Soroti Layanan BPJS Kesehatan, Siap Panggil Rumah Sakit dan DKK pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan keterbatasan anggaran memaksa penyesuaian jadwal kerja, termasuk rapat dengar pendapat (RDP) dan kegiatan turun ke lapangan.

“Seluruh agenda harus dijadwalkan lebih efisien agar fungsi DPRD tetap berjalan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, reses yang sebelumnya dapat dilakukan hingga tiga kali dalam setahun kini hanya dilaksanakan satu kali. Sementara itu, dialog warga yang biasanya digelar empat hingga lima kali dalam setahun juga berkurang menjadi satu kali.

Menurut Yono, kondisi tersebut berdampak pada optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat.

“Padahal kegiatan ini menjadi sarana utama bagi anggota dewan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, DPRD berupaya tetap menjalankan fungsi pengawasan dan representasi melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta forum-forum bersama pemerintah kota.

Yono menegaskan, pihaknya akan mendorong peningkatan kembali frekuensi reses dalam pembahasan anggaran perubahan mendatang.

“Dengan pertemuan yang lebih rutin, kami bisa lebih cepat mengetahui persoalan di masyarakat dan menindaklanjutinya,” ujarnya.

DPRD berharap alokasi anggaran untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dapat ditingkatkan kembali agar fungsi representasi dan pengawasan tetap berjalan optimal. (adv/man/am)

Artikel Efisiensi Anggaran Pangkas Reses dan Dialog Warga DPRD Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.