Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan kesiapan infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turun langsung meninjau progres pembangunan Bandar Udara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu bersama bupati setempat, Angela Idang Belawan.

Peninjauan lapangan ini fokus pada upaya percepatan konektivitas udara yang dinilai mendesak bagi warga perbatasan.

Saat ini, pemerintah daerah tengah mengawal proses administrasi dan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan agar izin operasional bandara bisa segera terbit. Jika perizinan mulus, rute penerbangan perdana dijadwalkan bisa beroperasi pada tahun ini.

“Kami berharap dalam waktu dekat bandara ini dapat memperoleh perizinan dari Kementerian Perhubungan sehingga penerbangan perdana tahun ini bisa segera terlaksana,” ujar Seno Aji.

Memangkas Mobilitas

Ia menilai kehadiran akses udara ini akan memangkas rantai kendala mobilitas di Mahakam Ulu. Selama ini, pergerakan orang dan distribusi arus logistik di wilayah tersebut sangat bergantung pada rute darat dan jalur sungai yang memakan waktu dan biaya besar.

“Bandara ini akan membuka akses yang lebih cepat bagi masyarakat Mahakam Ulu, baik untuk kegiatan ekonomi, pelayanan kesehatan, maupun pendidikan. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menyebut infrastruktur udara merupakan urat nadi baru bagi daerahnya. Kondisi geografis Mahakam Ulu yang menantang membuat transportasi pesawat terbang menjadi solusi vital yang sangat ditunggu masyarakat.

Secara spesifikasi teknis, Angela menjelaskan bahwa Bandara Ujoh Bilang dirancang memiliki landasan pacu sepanjang 1.800 meter. Eksekusi proyeknya dikerjakan bertahap melalui tiga fase pembangunan hingga nantinya mencapai kapasitas layanan penerbangan yang optimal.

Beroperasinya bandara ini kelak diharapkan mampu mendobrak isolasi geografis Mahakam Ulu. Dengan konektivitas yang makin terbuka ke berbagai wilayah, perputaran ekonomi dan kesejahteraan warga setempat diyakini akan ikut terdongkrak. (ens)

Artikel Bandara Ujoh Bilang Dikebut, Wagub Kaltim Targetkan Penerbangan Perdana Tahun Ini pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Arus mudik Lebaran tahun ini masih dibayangi cuaca yang tak menentu. Masyarakat yang bersiap menempuh jalur darat melintasi wilayah Kalimantan Timur diminta untuk menyalakan radar waspada. Musim penghujan yang belum sepenuhnya reda berisiko membuat lintasan aspal menjadi licin dan meningkatkan kerawanan kecelakaan lalu lintas.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Timur, Renhard Ronald, menegaskan bahwa urusan nyawa di jalan raya tidak bisa ditawar. Keselamatan wajib menjadi acuan utama, baik bagi penyedia armada angkutan maupun masyarakat pemudik itu sendiri.

“Keselamatan dan keamanan menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan, baik oleh kami sebagai penyelenggara angkutan darat maupun oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi,” kata Renhard, baru-baru ini.

Cek Prakiraan Cuaca

Renhard menjabarkan, selain memperketat inspeksi teknis untuk memastikan kelayakan kendaraan di lapangan, otoritas transportasi juga menaruh atensi penuh pada faktor cuaca. Langkah ini merespons langsung instruksi Menteri Perhubungan RI yang mewanti-wanti ancaman cuaca ekstrem selama periode pergerakan massal ini.

Meski begitu, ia menilai potensi cuaca buruk tidak lantas harus melumpuhkan mobilitas warga, asalkan langkah mitigasinya berjalan matang. Ia menyarankan para pemudik untuk tidak malas mengecek prakiraan cuaca lewat aplikasi resmi BMKG sebelum memanaskan mesin kendaraan.

Peringatan senada datang dari Kepala Kantor Stasiun Meteorologi SAMS Sepinggan Balikpapan, Djoko Sumardiono. Ia memastikan pembaruan informasi cuaca dan potensi bencana selalu didistribusikan secara real-time di berbagai platform digital agar mudah diakses publik kapan saja.

“Karena masih dalam musim hujan, pemudik perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama di area terminal yang kerap tergenang air. Kondisi tersebut dapat membuat permukaan jalan menjadi licin dan berpotensi memicu kecelakaan,” jelas Djoko.

Sinergi pengawasan antara otoritas darat dan BMKG ini diharapkan bisa menjadi navigasi perjalanan yang aman bagi publik. Dengan berbekal panduan cuaca yang akurat, masyarakat diharap lebih bijak mengatur waktu keberangkatan sehingga bisa tiba di kampung halaman tanpa insiden yang tak diinginkan. (ens)

Artikel Musim Hujan Masih Berlangsung, BPTD dan BMKG Minta Pemudik Jalur Darat di Kaltim Lebih Waspada pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur mulai memperketat pengawasan jalur air. Inspeksi keselamatan atau uji kelayakan digelar bagi armada kapal angkutan di Sungai Mahakam untuk mencegah insiden selama masa libur panjang.

Salah satu titik pengawasan utama difokuskan di Dermaga Mahakam Ulu, Samarinda. Pelabuhan ini menjadi urat nadi pergerakan warga, mengingat masih banyak wilayah di Kaltim yang sangat bergantung pada perairan sebagai akses utama transportasi antarkabupaten dan kota.

Dalam operasi tersebut, petugas tidak sekadar mengecek fisik lambung maupun mesin kapal. Kelengkapan darurat seperti jaket pelampung turut diperiksa teliti, diiringi dengan pantauan ketat terhadap kesiapan nakhoda beserta awak kapal yang bertugas melayani penumpang.

Langkah Wajib

Kepala Dishub Kaltim, Yusliando, menyatakan langkah antisipasi ini wajib dilakukan sebelum volume masyarakat yang bepergian melonjak tajam.

“Ramp check ini kami lakukan untuk memastikan armada dalam kondisi baik untuk beroperasi. Kami juga mengecek kondisi pengemudi, mulai dari kesehatan, narkoba hingga tingkat kelelahan,” ungkap Yusliando, Minggu (15/3/2026).

Yusliando menegaskan, secanggih apa pun kapalnya, jaminan keselamatan tetap bertumpu pada kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Oleh karena itu, nakhoda dan awak kapal dipastikan harus bugar secara fisik dan sama sekali tidak berada di bawah pengaruh zat berbahaya.

“Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Karena itu, kami ingin memastikan kendaraan maupun kapal yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kelayakan serta dikemudikan oleh pengemudi yang siap secara fisik maupun mental,” ujarnya menambahkan.

Kegiatan pengawasan di simpul-simpul transportasi perairan maupun darat, seperti terminal tipe B, memang berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Kaltim. Lewat pengetatan standar kelayakan kapal dan awak ini, jalur Sungai Mahakam diharapkan mampu melayani pemudik dengan aman, tertib, dan terhindar dari risiko kecelakaan fatal. (ens)

Artikel Jelang Mudik Lebaran, Dishub Kaltim Sisir Kelayakan Kapal di Sungai Mahakam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayahnya dalam kondisi prima. Kesiapan ini untuk mengantisipasi lonjakan traffic selama periode mudik dan libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah pengamanan jaringan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan puluhan penyedia jasa internet (provider). Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut lonjakan akses data saat hari besar keagamaan adalah siklus tahunan yang sudah dipetakan dengan baik oleh para penyedia layanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan sekitar 24 provider di Kaltim, termasuk Telkomsel, Indosat, Icon+, dan lainnya. Mereka biasanya sudah standby untuk memberikan layanan maksimal, karena traffic tinggi juga berarti peluang keuntungan bagi perusahaan mereka,” ujar Faisal di Samarinda, Kamis (12/3/2026).

Selain memastikan kualitas sinyal di jalur mudik dan perkotaan, Pemprov Kaltim juga fokus menjaga akses digital di kawasan perdesaan lewat program “Gratispol Internet Desa”. Faisal menggaransi layanan WiFi gratis di desa-desa tidak akan mati selama libur Lebaran.

“Meskipun hari libur, kuota internet desa tetap jalan. Kami berharap kepala desa tetap menyalakan perangkat WiFi-nya agar masyarakat sekitar bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, minimal di area sekitar kantor desa,” pesannya.

Sebagai informasi, perluasan akses internet gratis ini telah menjangkau 802 desa di seluruh penjuru Kaltim. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan proses pemasangan di 39 desa tersisa untuk menggenapkan target total 841 desa pada tahun ini.

Waspada Penipuan Tagihan Fiktif

Di tengah upaya menjaga kelancaran koneksi digital masyarakat, Faisal turut menyoroti celah kejahatan penipuan yang menyasar aparatur desa. Ia menerima sejumlah aduan terkait oknum yang menagih biaya langganan internet dengan mengatasnamakan program pemerintah.

“Ada laporan penipuan tagihan internet bulanan di beberapa desa. Saya tegaskan, program Internet Desa dari Pemprov Kaltim ini gratis dan tidak ada tagihan ke kantor desa, kecamatan, maupun kabupaten. Kontrak dilakukan langsung oleh Diskominfo Kaltim dengan provider secara tahunan,” tegas Faisal.

Di akhir keterangannya, ia mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan kuota internet pribadi dan memanfaatkan fasilitas publik yang ada secara optimal, sehingga silaturahmi digital selama Lebaran dapat berjalan lancar. (ens)

Artikel Pemprov Kaltim Jamin Internet Gratis dan Lancar Selama Mudik Lebaran 1447 H, Waspada Tagihan Fiktif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah resmi mengatur tata cara pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan pendidikan. Aturan ini dirilis untuk memastikan teknologi membawa dampak positif bagi proses pembelajaran. Sekaligus membentengi anak-anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Kebijakan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial. Aturan ini berlaku menyeluruh, mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, mulai dari jenjang anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut regulasi ini mendesak untuk diterapkan. Menurutnya, penetrasi teknologi di sekolah wajib mengukur kesiapan dan tahap perkembangan anak.

“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak, memberi manfaat positif dan mengurangi risikonya. Kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting dalam pengaturannya,” ujar Pratikno usai prosesi penandatanganan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Pratikno menambahkan, semakin muda usia peserta didik, maka akses terhadap teknologi harus semakin dikontrol secara ketat. Pengawasan ini berlaku untuk pembatasan durasi layar (screen time) maupun kurasi jenis konten yang digunakan selama belajar.

Sejalan dengan itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti besarnya populasi anak pengguna internet di Indonesia. Regulasi ini menjadi perisai agar anak-anak tidak sekadar menjadi pangsa pasar industri teknologi global.

“Indonesia memiliki jumlah anak pengguna internet yang sangat besar. Karena itu kita harus memastikan mereka tidak hanya menjadi target atau pasar industri teknologi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi sesuai kesiapan mereka,” tegas Meutya.

Tunggu Anak Siap

Ia juga menekankan pentingnya adopsi prinsip ‘Tunggu Anak Siap’ dalam pemanfaatan AI untuk pendidikan. Konsep ini selaras dengan payung hukum yang tengah didorong oleh pemerintah terkait perlindungan anak di ranah maya.

“Setiap kemajuan teknologi harus melihat kesiapan penggunanya, terutama anak-anak. Prinsip Tunggu Anak Siap yang selama ini kita dorong dalam kebijakan pelindungan anak di ruang digital (PP TUNAS), juga bisa dilihat dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan,” paparnya.

Melalui payung hukum ini, pemerintah berharap sekolah, tenaga pendidik, dan keluarga memiliki panduan yang jelas. Harapannya, anak-anak Indonesia bisa melek teknologi sejak dini, tanpa mengorbankan perkembangan kognitif dan pembentukan karakter mereka.

Sebagai informasi, SKB ini diteken langsung oleh Menko PMK Pratikno, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. (ens)

Artikel 7 Menteri Teken Aturan Penggunaan AI di Sekolah, Tekankan Prinsip ‘Tunggu Anak Siap’ pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kekhawatiran masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) akan kelangkaan bahan pokok dipastikan tak beralasan. Pemerintah Provinsi Kaltim menggaransi ketersediaan pangan di Bumi Etam dalam kondisi melimpah dan sanggup menutupi kebutuhan warga hingga enam bulan ke depan.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa tren lonjakan permintaan selama bulan Ramadan tidak akan menggoyahkan ketahanan stok di pasaran.

“Persediaan bahan pangan kita sangat mencukupi. Kami ingin masyarakat menjalankan ibadah dan menyambut lebaran dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan ketersediaan kebutuhan pokok,” ujar Heni di Samarinda, Kamis (12/3/2026).

Ketenangan yang dijanjikan Pemprov Kaltim bukan tanpa dasar. Merujuk pada data DP2KUKM Kaltim per Februari 2026, volume cadangan komoditas utama terbilang masif. Stok beras non-Bulog tercatat menyentuh angka 233 ribu ton dan daging sapi di kisaran 390 ribu ton.

Komoditas lainnya juga berada di zona aman, meliputi minyak goreng (5.678 ton), tepung terigu (2,6 juta ton), gula pasir (16 ribu ton), dan daging ayam (145 ribu ton). Persediaan pelengkap seperti mentega dan telur pun dipastikan memadai untuk dua hingga enam bulan ke depan.

Meski pasokan melimpah, Heni tak menampik adanya dinamika harga di sejumlah pasar tradisional. Namun, ia menggarisbawahi bahwa fluktuasi tersebut murni fenomena musiman akibat lonjakan konsumsi rumah tangga yang terjadi secara serentak jelang hari raya.

Masyarakat Jangan Panik

Karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik. Warga diimbau tetap bijak dalam berbelanja dan menghindari aksi memborong barang atau panic buying.

Di sisi lain, Pemprov Kaltim menyadari bahwa tantangan utama ketahanan pangan di wilayahnya terletak pada rantai distribusi. Pasalnya, mayoritas bahan pokok masih harus didatangkan dari luar daerah. Untuk menutup celah ini, DP2KUKM terus memperketat koordinasi pengiriman dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami terus mengawal jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan. Jika distribusi lancar, maka ketersediaan barang terjaga dan harga dapat tetap stabil,” tegasnya.

Sebagai langkah pengawalan ekstra, tim dari Pemprov Kaltim rutin diturunkan ke pasar-pasar guna memantau pergerakan pasokan dan harga. Langkah represif juga disiapkan untuk menindak tegas praktik spekulasi atau penimbunan yang dapat merugikan konsumen.

“Harapannya masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan penuh suka cita. Stok tersedia, distribusi berjalan normal, dan kebutuhan pangan insyaallah terpenuhi,” pungkas Heni optimistis. (ens)

Artikel Jelang Lebaran, Pemprov Kaltim Jamin Stok Pangan Aman hingga 6 Bulan ke Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada rentang waktu libur Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah. Kendati bekerja di luar kantor, pemerintah menegaskan bahwa skema ini bukanlah perpanjangan masa libur dan menjamin pelayanan publik tetap beroperasi penuh.

Penyesuaian sistem kerja ini diatur resmi melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Kaltim Nomor 000.8.3/1276/B.ORG-III/2026. Pelaksanaan WFA dibagi ke dalam dua gelombang.

Gelombang pertama diterapkan pada 16–17 Maret 2026, bertepatan dengan dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Sementara gelombang kedua berlaku pada 25–27 Maret 2026, yakni tiga hari pasca-libur Lebaran.

Melalui edaran tersebut, Pemprov Kaltim mewajibkan setiap kepala perangkat daerah untuk mengatur proporsi ASN yang menjalani WFA secara ketat. Pengaturan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik instansi agar tidak terjadi kekosongan staf yang bisa melumpuhkan fungsi birokrasi.

Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan layanan masyarakat yang bersifat esensial tidak terdampak. Sektor-sektor vital seperti fasilitas kesehatan, transportasi, dan keamanan dipastikan tetap bersiaga penuh.

Pemerintah juga menggarisbawahi bahwa pelayanan bagi kelompok rentan. Termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak—harus berjalan normal tanpa kendala.

Untuk mencegah ASN membolos berkedok WFA, pengawasan kedisiplinan diperketat. Pegawai yang mendapat giliran WFA tetap memikul tanggung jawab kerja seratus persen.

Mereka diwajibkan melakukan presensi daring secara tepat waktu sesuai jam kerja normal. Dan kinerjanya dipantau langsung melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai bentuk komitmen pelayanan, Pemprov Kaltim turut membuka kanal pengaduan masyarakat. Langkah ini diambil agar warga dapat segera melapor apabila mendapati adanya instansi yang menurunkan standar layanannya selama periode WFA tersebut berlangsung. (ens)

Artikel ASN Kaltim Bakal WFA Saat Nyepi-Lebaran, Layanan Publik Wajib Optimal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai bergerak cepat menyosialisasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Salah satu poin krusial yang ditekankan pemerintah adalah pentingnya menunda akses media sosial bagi anak. Hingga mereka dinilai benar-benar siap secara mental, yakni di kisaran usia 16 tahun.

Pesan ini ditegaskan langsung oleh Staf Khusus Menkomdigi Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Raline Shah, dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi PP Tunas di Medan, Selasa (10/3/2026). Di hadapan sekitar 200 peserta yang terdiri dari pelajar, guru, dan orang tua, Raline mengurai alasan di balik langkah preventif pemerintah ini.

“Di era digital saat ini, anak-anak tumbuh bersama teknologi. Karena itu, tanggung jawab kita bukan hanya membatasi. Tetapi juga membekali mereka dengan literasi digital yang kuat agar dapat menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan produktif,” ujar Raline.

Ia menganalogikan terjun ke media sosial ibarat turun ke jalan raya yang penuh kendaraan.

“Menunda anak masuk platform media sosial dapat diibaratkan seperti anak yang baru belajar sepeda. Masih belum lincah dan kurang waspada sehingga tidak diperbolehkan langsung bermain di jalan raya yang ramai kendaraan. Jadi usia yang dinilai paling tepat untuk memiliki akses ke ruang media sosial yang kompleks ini adalah sekitar 16 tahun,” tegasnya.

Data BPS

Kekhawatiran pemerintah bukan tanpa dasar. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sebanyak 46 persen anak usia dini atau mewakili rentang sekitar 110 juta anak Indonesia sudah terpapar internet. Di sisi lain, temuan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 22 persen pengguna internet pernah menjadi korban penipuan daring.

Kerentanan ini diperparah oleh kebiasaan generasi muda. Survei menunjukkan 60 persen Gen Z kerap terjebak perilaku belanja online secara impulsif. Desain platform digital yang memicu pengambilan keputusan cepat membuat mereka rentan terhadap manipulasi finansial, perundungan siber, hingga pencurian data pribadi.

“Hari ini, walaupun internet memberikan banyak kemudahan, keuntungan dan peluang. Tetapi justru beberapa negara Eropa mulai menyadari resiko negatif bagi tumbuh kembang anak. Yang patut kita banggakan Indonesia salah satu yang pertama di Asia. Yang sadar untuk tegas membatasi akses internet ini melalui PP Tunas,” tambah Raline.

Untuk itu, literasi dan etika menjadi benteng utama. “Bagaimana kita bersikap sehari-hari perlu juga diterapkan di internet. Ada saringan moral, etika berkomunikasi, dan status kita sebagai pelajar yang perlu disadari. Dan diterapkan sebagai rasa tanggung jawab diri ketika berselancar di dunia digital,” ujarnya.

Disambut Positif di Akar Rumput

Langkah pemerintah membatasi ruang gerak anak di dunia maya lewat prinsip “Tunggu Anak Siap” ini mendapat dukungan dari lapangan. Imam Haki Arbain, salah satu siswa SMK 7 Medan, sepakat bahwa remaja seumurannya sering kali kelewat batas karena dorongan rasa penasaran.

“Hanya ingin tahu enaknya saja, tapi tidak sadar risikonya,” aku Imam.

Dukungan senada datang dari Idola, guru di sekolah yang sama. Namun, ia memberi catatan agar pemerintah turut memikirkan wadah alternatif bagi kreativitas anak muda jika akses medsos reguler dibatasi.

“Tentunya untuk kebaikan anak muda. Namun alangkah baiknya juga ada solusinya, apakah dihapuskan atau digantikan dengan platform lain yang khusus untuk anak muda,” ujar Idola.

Dari kacamata keilmuan, implementasi PP Tunas dinilai sudah berada di jalur yang benar. Dalam sesi diskusi panel, psikolog May Sarah, sosiolog Camelia Nasution, serta pegiat literasi digital Dinda Permatasari Harahap kompak menyuarakan hal yang sama.

Mereka mengingatkan bahwa perkembangan krusial anak—mulai dari motorik, kognitif, sosial, emosi, hingga bahasa—membutuhkan stimulasi dunia nyata, bukan paparan layar gawai yang berlebihan. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulasi pemerintah, digital parenting dari orang tua, dan literasi dari sekolah menjadi kunci. Untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat bagi generasi mendatang. (ens)

Artikel Cegah Risiko Digital, Komdigi Batasi Anak Main Medsos Lewat PP Tunas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Berakhirnya masa libur panjang akhir tahun langsung berdampak pada bisnis perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim). Memasuki Januari 2026, tingkat keterisian kamar atau okupansi hotel, baik yang berbintang maupun nonbintang, kompak mengalami penurunan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Januari 2026 berada di angka 51,87 persen. Jika disandingkan dengan bulan sebelumnya (Desember 2025), angka ini merosot cukup tajam hingga 11,10 poin.

Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menjelaskan bahwa penurunan tren menginap ini juga terjadi secara tahunan, meski angkanya terbilang tipis. Hal yang sama turut dialami oleh kelas akomodasi di bawahnya.

”Jika dibandingkan dengan kondisi TPK Januari 2025 mengalami penurunan 0,18 poin. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi nonbintang dan akomodasi lainnya di Kalimantan Timur pada Januari 2026 tercatat 24,81 persen, turun 3,54 poin dibandingkan dengan Desember 2025,” ungkap Mas’ud dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (10/3/2026).

Hotel Bintang Tiga Paling Laris

Meski secara umum trennya sedang lesu, hotel bintang tiga rupanya masih menjadi primadona di Benua Etam. Sepanjang Januari 2026, kelas ini mencetak tingkat hunian paling tinggi dibandingkan kasta hotel lainnya.

Berikut rincian persentase okupansi hotel berbintang di Kaltim pada awal 2026:

• Hotel Bintang 3: 54,96 persen
• Hotel Bintang 4: 52,99 persen
• Hotel Bintang 5: 50,24 persen
• Hotel Bintang 2: 41,89 persen
• Hotel Bintang 1: 19,62 persen (Paling rendah)

Durasi Menginap Tamu Asing vs Lokal

Beralih ke durasi, rata-rata tamu menghabiskan waktu 1,53 hari untuk menginap di hotel berbintang Kaltim selama Januari 2026. Angka durasi inap secara umum ini tidak mengalami pergeseran sama sekali dari bulan Desember 2025.

Namun, jika dibedah berdasarkan paspor tamu, dinamika yang terjadi cukup bervariasi:

• Tamu Asing: Durasi menginap mereka turun 0,32 poin dibanding Desember 2025. Uniknya, jika diukur secara tahunan (dibandingkan Januari 2025), rata-rata tamu asing justru menginap lebih lama dengan kenaikan 0,18 poin.
• Tamu Nusantara: Kebalikan dari turis asing, durasi inap tamu domestik bulan ini cenderung stagnan dibanding Desember 2025, namun justru turun tipis 0,08 poin jika disandingkan dengan Januari tahun lalu.

Sebagai informasi tambahan, dalam kurun waktu setahun terakhir, durasi staycation paling lama yang dihabiskan oleh tamu nusantara di Kaltim terjadi pada Agustus 2025, yakni mencapai rata-rata 1,67 hari. (ens)

Artikel Libur Akhir Tahun Usai, Tingkat Hunian Hotel di Kaltim Kompak Turun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bulan suci Ramadhan selalu menjadi momentum bagi umat Islam untuk berlomba-lomba mendulang pahala. Namun, bagi kaum perempuan, ada siklus bulanan berupa haid atau menstruasi yang membuat mereka harus menjeda beberapa ibadah wajib, seperti puasa dan shalat.

Meski begitu, bukan berarti perempuan yang sedang haid kehilangan kesempatan untuk memanen pahala di bulan penuh berkah ini. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, membenarkan adanya larangan ibadah tertentu bagi perempuan yang sedang datang bulan.

“Perempuan haid tidak boleh sholat dan puasa serta masuk ke dalam mesjid,” terang Anwar.

Kendati demikian, Anwar menjelaskan ada banyak pintu amal lain yang tetap terbuka lebar dan tak kalah besar pahalanya. Berikut adalah deretan amalan yang bisa dilakukan perempuan haid selama bulan Ramadhan:

• Menyiapkan Hidangan Berbuka: Menyiapkan makanan untuk orang yang berpuasa memiliki keutamaan yang luar biasa. “Dalam salah satu hadis dikatakan barangsiapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa maka dia mendapat pahala sebesar didapat oleh orang berpuasa,” jelas Anwar.
• Memperbanyak Sedekah: Berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan tetap bisa dilakukan kapan saja tanpa terhalang status kesucian.
• Berzikir dan Berdoa: Lisan yang senantiasa basah dengan zikir dan doa sangat dianjurkan. “Kemudian, berdoa dan berdzikir,” tambah Anwar.
• Menuntut Ilmu Agama: Memperdalam pemahaman agama juga dicatat sebagai amalan mulia. “Belajar, apakah dengan guru atau sendiri,” tuturnya.
• Mendengarkan Murottal Al-Qur’an: Meski dilarang menyentuh dan membaca mushaf secara langsung, perempuan haid tetap diperbolehkan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur’an, misalnya melalui ponsel.

Wajib Bayar Utang Puasa (Qadha)

Bagi perempuan yang meninggalkan puasa karena haid, syariat mewajibkan mereka untuk menggantinya (qadha) di luar bulan Ramadhan. Jumlah hari yang diganti harus dibayar impas, sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan.

Kewajiban ini bersandar pada Surah Al-Baqarah ayat 184 dan berlaku bagi setiap muslimah yang sudah balig. Lantas, bagaimana cara membayarnya?

Merujuk pada hadis riwayat Daruquthni dari Ibnu Umar, qadha puasa Ramadhan sangat fleksibel. Umat Islam diperbolehkan untuk membayarnya secara berturut-turut setiap hari, atau secara terpisah dan acak.

Terkait waktu pelaksanaannya, Anwar sangat menyarankan agar utang puasa ini segera dilunasi. “Mengganti puasa hendaknya dilakukan secepatnya,” tegasnya.

Meski dianjurkan segera, ada hari-hari tertentu di mana umat Islam justru diharamkan untuk berpuasa, salah satunya adalah tepat pada Hari Raya Idulfitri. “Puasa bisa dilaksanakan setelah Idul Fitri,” pungkas Anwar.

Jangan Lupa Niat Qadha

Layaknya puasa wajib lainnya, kunci sahnya puasa qadha ada pada niat yang harus diikrarkan di dalam hati sebelum terbit fajar (waktu subuh). Jika terlewat berniat hingga azan subuh berkumandang, maka puasa pada hari tersebut dianggap tidak sah dan harus diulang di lain hari.

Berikut adalah lafaz niat puasa qadha Ramadhan:

“Nawaitu shauma ghadin ‘an qadha’i fardhi syahri Ramadhana lillahi ta’ala.”

Artinya: Aku berniat untuk mengqadha puasa Bulan Ramadhan esok hari karena Allah SWT. (ens)

Artikel Haid Saat Ramadhan? Ini Deretan Amalan Pendulang Pahala Menurut MUI dan Aturan Qadhanya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.