Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara nasional mengeluarkan peringatan potensi banjir rob di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk Kalimantan Timur, potensi tersebut tidak tergolong signifikan, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan muka air laut dan curah hujan tinggi.

Kepala BMKG Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto, menyampaikan bahwa puncak rob di Kaltim diperkirakan terjadi dalam waktu dekat.

“Untuk Kaltim tidak signifikan, tetapi rob tertinggi diperkirakan terjadi pada 20 Desember 2025 dan 2–3 Januari 2026. Ini perlu diwaspadai,” ujarnya.

Rob Bertepatan dengan Puncak Musim Hujan

Kukuh menjelaskan bahwa potensi rob tersebut bersamaan dengan puncak musim hujan di Kaltim pada Desember dan Januari. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko banjir di sejumlah wilayah.

“Yang perlu diwaspadai adalah curah hujan yang bersamaan dengan rob, karena dapat memicu banjir di beberapa daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, Desember dan Januari merupakan puncak musim hujan pertama di Kaltim. Sementara itu, puncak kedua diperkirakan terjadi pada akhir Maret hingga April 2026.

Kombinasi antara hujan berintensitas tinggi dan rob menjadi faktor yang memerlukan kewaspadaan lebih dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

Prediksi Cuaca Ekstrem dan Potensi Angin Kencang

Terkait potensi cuaca ekstrem, BMKG memprediksi bahwa hujan di Kaltim dalam beberapa waktu ke depan berada pada kategori menengah.

“Informasi potensi hujan ekstrem hingga akhir Desember masih pada kategori hujan menengah atau sedang dalam perkiraan sepuluh hari ke depan,” ujar Kukuh.

Untuk potensi angin puting beliung, Kukuh menyebutkan bahwa peluangnya cenderung kecil. Namun, kondisi tersebut dapat berubah apabila terbentuk siklon tropis yang menarik uap air dari wilayah sekitar Kaltim.

“Jika ada siklon tropis di utara Kalimantan atau Sulawesi, puting beliung bisa saja terjadi. Namun potensi angin kencang pada Desember dan Januari relatif kecil,” terangnya.

Koordinasi dengan BPBD untuk Peringatan Dini

BMKG memastikan terus memperbarui informasi cuaca kepada instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan. Langkah ini bertujuan agar peringatan dini dapat disampaikan lebih cepat kepada masyarakat sehingga kesiapsiagaan terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrem dapat meningkat. (RRI/sty)

Artikel BMKG Peringatkan Potensi Rob dan Curah Hujan Tinggi di Kalimantan Timur Akhir 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Empat penambang batu bara ilegal di kawasan Cagar Alam Teluk Adang, Kalimantan Timur, berhasil diamankan oleh Penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, serta Denpom VI/1-4 Penajam Paser Utara.

Keempat tersangka berinisial PT (38), J (24), GM (32), dan W (55). Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan bahwa pengamanan kawasan konservasi merupakan prioritas pemerintah.

“Pengamanan kawasan dan penegakan hukum sangat penting dan menjadi salah satu prioritas kami. Kami akan mendalami dan mengungkap aktor lain, baik perorangan maupun korporasi, yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini,” ujarnya, pada Senin, 8 Desember 2025.

Para tersangka dijerat Pasal 89 ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, serta ketentuan lain dalam UU Kehutanan.

Alat Berat Disita sebagai Barang Bukti

Saat ini, keempat tersangka telah ditahan di Polresta Samarinda. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita empat unit ekskavator dan satu unit dump truck yang digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal.

Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan untuk melindungi kawasan konservasi.

“Direktorat Jenderal Gakkum Kehutanan berkomitmen melakukan perlindungan kawasan konservasi melalui penegakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang melakukan perusakan,” ujarnya.

Penguatan Kolaborasi Lintas Instansi

Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mencegah berulangnya kejahatan kehutanan.

“Tujuannya untuk memperkuat perlindungan dan pengamanan kawasan dalam rangka menekan laju degradasi kawasan hutan di Indonesia,” kata Dwi. (kompas/sty)

Artikel Penambang Batu Bara Ilegal di Teluk Adang Ditangkap: Pemerintah Perkuat Pengamanan Kawasan Konservasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan percepatan proses penanganan dan pemulihan sektor energi di wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat menghadiri pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025.

Pemulihan Listrik Diprioritaskan

Menteri ESDM menjelaskan bahwa pasokan listrik di Aceh segera dipulihkan setelah jaringan transmisi dari Arun sempat terganggu akibat banjir.

Proses perbaikan juga berlangsung di Tapanuli Tengah dan Sibolga, yang sejak kemarin mulai kembali mendapatkan suplai listrik meski belum sepenuhnya normal.

Stok BBM Aman, Distribusi Mulai Lancar

Terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM), pemerintah memastikan stok tetap aman meskipun sejumlah jalur distribusi sempat terhambat akibat akses jalan yang terputus.

Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga kelancaran suplai, termasuk penggunaan genset, pengalihan jalur distribusi, serta pengoperasian unit BBM keliling.

Untuk menghindari antrian dan penumpukan warga, pemerintah juga meniadakan sementara penggunaan sistem barcode untuk pembelian BBM di wilayah bencana.

Distribusi LPG Dioptimalkan

Distribusi LPG mulai menunjukkan perbaikan, meski belum sepenuhnya normal. Pemerintah melakukan penyesuaian pola suplai agar lebih efektif, salah satunya dengan mengalihkan sumber pasokan.

Sebelumnya wilayah Tapanuli Tengah, Nias, dan Sibolga mengambil suplai dari Dumai. Saat ini, untuk mempercepat distribusi, suplai dialihkan dari Sumatra Barat yang menjadi hub baru. Apabila cuaca mendukung, kondisi distribusi ditargetkan membaik pada Jumat atau Sabtu,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Presiden Tekankan Kecepatan Layanan

Menteri ESDM menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta seluruh proses pemulihan sektor energi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah diminta memastikan seluruh layanan energi—listrik, BBM, dan LPG—dapat kembali berjalan optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

“Kami terus melaporkan perkembangan. Presiden menegaskan bahwa percepatan harus dilakukan dan seluruh sumber daya harus dimanfaatkan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” jelas Bahlil. (RRI/sty)

Artikel Presiden Prabowo Percepat Pemulihan Listrik, BBM, dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Banyak masyarakat mulai mencari informasi mengenai cara cek NIK DTSEN untuk memastikan apakah masih termasuk dalam kategori penerima bansos di tahun 2025.

Status desil menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Melalui sistem DTSEN, Kementerian Sosial mengelompokkan kondisi kesejahteraan masyarakat sebagai dasar penyaluran bansos secara tepat sasaran.

Pengertian Desil pada DTSEN Kemensos

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kategori, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Kategorinya adalah sebagai berikut:

• Desil 1: 10 persen termiskin (miskin ekstrem)
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Hampir miskin
• Desil 4: Rentan miskin
• Desil 5: Pas-pasan atau mendekati kelas menengah
• Desil 6–10: Kelompok menengah ke atas (bukan prioritas penerima bansos)

Penetapan desil sepenuhnya berdasarkan data ekonomi rumah tangga yang tercatat dalam DTSEN Kemensos sehingga tidak dapat diubah secara mandiri.

Pengaruh Desil terhadap Kelompok Penerima Bansos

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025, kategori desil menentukan jenis bantuan yang dapat diterima, yaitu:

• Desil 1–4: Berhak menerima PKH
• Desil 1–5: Berhak menerima BPNT/Program Sembako
• Desil 1–5: Berhak menerima PBI-JK (iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah)
• Desil 1–5: Berpotensi menerima bantuan ATENSI sesuai asesmen Kemensos

Sementara kelompok di atas desil 5 umumnya tidak menjadi prioritas, meski keputusan akhir tetap melalui verifikasi lapangan.

Kriteria yang Tidak Layak Menerima Bansos

Meskipun seseorang berada dalam kategori desil penerima, terdapat kondisi tertentu yang membuatnya tidak layak menerima bansos, di antaranya:

• Alamat tidak ditemukan
• Data belum valid atau belum terverifikasi
• Penerima telah meninggal dunia
• Berstatus ASN, TNI, Polri, pejabat negara, atau pegawai BUMN/BUMD
• Salah satu anggota keluarga bekerja pada kategori profesi tersebut

Kebijakan ini diterapkan agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran.

Cara Cek NIK DTSEN dan Desil Bansos 2025 Secara Daring

1. Melalui Situs cekbansos.kemensos.go.id

Langkah-langkah:

1. Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Isi kode captcha
5. Klik “Cari Data”

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan:

• Status penerima bansos (PKH, BPNT, PBI-JK)
• Informasi pencairan
• Kategori desil DTSEN

2. Melalui Aplikasi “Cek Bansos”

Langkah-langkah:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
2. Pilih Masuk
3. Login menggunakan akun terdaftar
4. Jika belum memiliki akun, pilih Buat Akun Baru dan unggah dokumen (KK, NIK, foto KTP, dan swafoto)
5. Setelah verifikasi, login kembali
6. Masuk ke menu Profil untuk melihat kategori desil
7. Untuk melihat status bansos, buka menu Cek Bansos dan isi data wilayah

Aplikasi ini merupakan metode resmi untuk memeriksa NIK pada DTSEN.

Mengapa Perlu Rutin Melakukan Cek NIK DTSEN?

Pemeriksaan secara berkala bermanfaat untuk:

• Memastikan data penerima bansos selalu akurat
• Menghindari kesalahan informasi
• Mengetahui perubahan kategori desil
• Memastikan status bansos tetap aktif

Dengan memahami kategori desil dan cara pengecekannya, masyarakat dapat mengetahui kelayakan sebagai penerima berbagai program bantuan pemerintah. (kompas/sty)

Artikel Cek NIK DTSEN 2025: Panduan Lengkap Pemeriksaan Desil dan Status Bansos Secara Online pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam unggahannya di platform KitaBisa, Ferry mengajak masyarakat untuk turut membantu warga terdampak bencana.

“Teman-teman, saudara kita di Sumatra membutuhkan bantuan kita. Curah hujan ekstrem selama beberapa hari berturut-turut telah memicu banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah,” ujarnya.

Dampak Bencana dan Kebutuhan Mendesak

Ferry menjelaskan bahwa banjir merendam permukiman, memutus akses jalan, mengganggu pasokan listrik, dan merusak fasilitas umum.

“Warga terpaksa mengungsi dan bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak bagi para penyintas.
“Bencana ini meninggalkan luka yang dalam bagi ribuan keluarga di Sumatra, namun harapan masih ada melalui kepedulian kita semua,” ungkap Ferry.

Hingga Selasa siang, 2 Desember 2025, donasi bertajuk Solidaritas Bantu Korban di Sumatra telah mencapai Rp10.374.634.800 dari 87.692 donatur.

Komitmen Penyaluran Bantuan

Melalui akun Instagram @irwandyferry, Ferry memastikan bahwa seluruh bantuan akan disalurkan ke wilayah terdampak, termasuk daerah terpencil. Ia menyebut capaian ini sebagai yang terbesar untuk kategori bencana nasional di platform KitaBisa.

“Informasi dari tim KitaBisa, penggalangan dana ini tercatat sebagai yang terbesar untuk bencana nasional. Ini dapat terjadi berkat kepedulian dan sumbangsih semua pihak,” jelasnya.

Respons Positif dari Masyarakat

Ungkapan apresiasi dari warganet membanjiri kolom komentar Instagram Ferry. Sejumlah pengguna menyatakan dukungan, rasa terima kasih, hingga kesediaan menjadi relawan.

“Bang kalau open relawan aku siap ikut terjun ke lapangan. Semoga cepat tersalurkan ke saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” tulis akun @darwansyahtj.

Komentar lain juga memberikan dukungan moral.
“Terlalu luar biasa, terima kasih orang-orang baik,” tulis akun @bg_juls.
“Luar biasa, rakyat bantu rakyat,” tambah akun @__rhmln.
“Semoga rezekinya lancar semua, amin,” ungkap akun @jeniqlo. (RRI/sty)

Artikel Donasi Korban Banjir Sumatra Tembus Rp10,3 Miliar, Aksi Ferry Irwandi Menuai Apresiasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BMKG mengingatkan bahwa Kalimantan Timur akan menghadapi musim hujan berkepanjangan hingga pertengahan Juni 2026, sehingga masyarakat dan instansi terkait diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Update Kondisi Musim Hujan Tahun 2025 dan Waspada Potensi Bencana di Hotel Aston, pada Selasa, 2 Desember 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai instansi, mulai dari perangkat daerah, BPBD, TNI/Polri, akademisi, hingga organisasi kebencanaan.

Curah Hujan Meningkat, Siklon Tropis Pengaruhi Cuaca

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I SAMS Sepinggan Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto, menyampaikan bahwa memasuki Desember, tren curah hujan di Kaltim diperkirakan meningkat. Meski demikian, beberapa waktu terakhir kondisi cuaca dipengaruhi oleh keberadaan siklon tropis.

“Menuju Desember, tren hujan memang naik. Tetapi beberapa waktu lalu, siklon tropis justru mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Kaltim, terutama di bagian tengah seperti Kukar serta Kutim bagian tengah dan timur. Sementara wilayah utara seperti Berau masih mencatat curah hujan tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Balikpapan sempat mengalami penurunan curah hujan, meski tetap terjadi cuaca ekstrem yang menyebabkan genangan di beberapa titik, termasuk di Samarinda dan sebagian wilayah Paser.

Potensi La Niña Masih Meningkat

Menurut Kukuh, fenomena La Niña masih perlu diwaspadai karena anomali suhu permukaan laut menunjukkan kecenderungan mengarah pada kondisi tersebut.

“La Niña dapat meningkatkan suplai uap air di wilayah Indonesia, termasuk Kaltim. Ini berpotensi menambah intensitas hujan pada musim penghujan tahun ini,” ujarnya.

BMKG terus memperbarui informasi cuaca melalui prakiraan musiman, bulanan, dasarian (10 harian), serta peringatan dini cuaca ekstrem.

“Untuk potensi ekstrem, BMKG memberikan informasi hingga tiga hari ke depan, dan dalam kondisi tertentu dapat menyampaikan peringatan 1–3 jam sebelumnya,” jelasnya.

BMKG Imbau Masyarakat Waspada Bencana

Kukuh mengimbau masyarakat untuk memahami kondisi lingkungan tempat tinggal masing-masing, termasuk apakah berada di kawasan rawan bencana.
Informasi cuaca dapat diakses melalui kanal resmi BMKG seperti Website, Instagram, dan Facebook.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda, Riza Arian Noor, menyampaikan bahwa Kaltim saat ini berada dalam periode musim hujan. Sebagai wilayah ekuatorial, Kaltim memiliki durasi musim hujan yang lebih panjang dibandingkan musim kemarau.

Ia menjelaskan bahwa pola musim di Kaltim berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang mengalami kemarau panjang.

“Di Kaltim, musim kemarau rata-rata hanya berlangsung sekitar tiga bulan, kecuali apabila terjadi faktor pengendali iklim seperti El Niño yang pernah kuat terjadi pada 1997,” terangnya.

Musim hujan tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Juni 2026. Dengan demikian, sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026, sebagian besar wilayah Kaltim akan berada dalam periode hujan intensif.

“Durasi musim hujan kali ini cukup panjang, sekitar enam hingga tujuh bulan. Dampaknya, berbagai potensi bencana hidrometeorologi perlu terus diwaspadai,” tegas Riza. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel BMKG Prediksi Musim Hujan Panjang di Kaltim hingga Juni 2026, Masyarakat Diminta Tingkatkan Kewaspadaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menindaklanjuti temuan bongkahan kayu yang terseret banjir di sejumlah wilayah Sumatra dengan melakukan penelusuran legalitas.

Berdasarkan hasil deteksi awal Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kemenhut, sebagian kayu tersebut berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, serta area penebangan sah milik Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

Operasi Cegah Pencucian Kayu di Berbagai Daerah

Dirjen Gakkum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan bahwa pengelolaan dan distribusi kayu yang bergerak di lapangan telah tercatat dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan.

Ia menegaskan bahwa pengawasan melibatkan berbagai elemen, termasuk dinas kehutanan daerah dan pemangku kepentingan lain di tingkat lokal.

“Kementerian telah menggelar operasi terkait indikasi pencucian kayu yang memanfaatkan skema PHAT. Penelusuran dilakukan di Aceh Tengah, Kepulauan Riau, Mentawai, Subar, Solo, Simalungun, dan Tapanuli Selatan,” ujar Dwi dalam konferensi pers di Kantor Kemenhut, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025.

Dwi menjelaskan bahwa kasus Mentawai tergolong signifikan sehingga penanganannya dilakukan melalui pendekatan multi-pintu tindak pidana kehutanan.

Ia juga menyampaikan bahwa kejahatan kehutanan saat ini berkembang sebagai kejahatan terorganisir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Rencana Moratorium PHAT dan Penguatan Pengawasan

Selain operasi penegakan hukum, pemerintah menyiapkan moratorium layanan PHAT untuk menekan potensi penyalahgunaan izin pemanfaatan kayu di area penggunaan lain.

Evaluasi perizinan direncanakan melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, hingga institusi teknis terkait.

Kemenhut juga memperketat pengawasan kegiatan land clearing atau pembersihan lahan guna menutup celah terjadinya praktik pencucian kayu di masa mendatang. “Pengetatan kontrol penting agar kerusakan hutan dan banjir tidak berulang,” ungkap Dwi.

Analisis Penyebab Banjir dari Perspektif DAS

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Dyah Murtiningsih, memaparkan bahwa banjir yang terjadi di beberapa wilayah Sumatra dipicu oleh hujan ekstrem akibat pengaruh siklon tropis.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

“Areal Penggunaan Lain ini mencakup kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Pengawasan akan terus kami perkuat,” ujarnya. (rri/sty)

Artikel Kemenhut Telusuri Legalitas Kayu Terseret Banjir di Sumatra, Operasi Pengawasan Diperketat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Prabowo menekankan bahwa percepatan pembangunan jembatan di daerah-daerah terpencil menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjamin keselamatan serta kelancaran akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025.

Dalam acara tersebut, turut diputarkan video yang memperlihatkan anak-anak di sejumlah wilayah harus menyeberangi sungai deras setiap hari untuk dapat bersekolah.

Target 300 Ribu Jembatan di Daerah Terpencil Mulai Dikerjakan Tahun Depan

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Presiden dan mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur.

“Saya telah membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan karena banyak laporan dan video yang menunjukkan anak-anak harus mempertaruhkan nyawa ketika menuju sekolah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, Satgas tersebut ditugaskan untuk membangun hingga 300 ribu jembatan di pelosok Tanah Air. Ia menargetkan pembangunan tahap awal dapat diselesaikan pada tahun depan.

“Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri,” ucapnya.

Mahasiswa, TNI, dan Polri Dikerahkan untuk Perkuat Pelaksanaan di Lapangan

Guna mempercepat realisasi program tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan berbagai pihak untuk berkolaborasi. Ia meminta Menteri Pendidikan Tinggi mengerahkan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil untuk terjun langsung membantu pembangunan di desa-desa.

Selain itu, TNI dan Polri juga diarahkan untuk menurunkan personel dalam mendukung pengerjaan jembatan di seluruh daerah.

“Masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak harus mempertaruhkan nyawa setiap hari hanya untuk bersekolah,” tegas Presiden.

Presiden Tekankan Pentingnya Akses Aman bagi Pelajar di Seluruh Indonesia

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya para elit dan pengambil kebijakan, agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan.

Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan infrastruktur dasar harus dilakukan melalui kerja nyata, bukan sekadar wacana.

“Kita harus mengatasi persoalan ini dengan tindakan nyata, bukan teori, bukan perdebatan, dan bukan saling menyalahkan,” tuturnya.

Melalui langkah terstruktur dan lintas sektor tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat aksesibilitas dan keselamatan masyarakat, terutama pelajar, dalam menempuh perjalanan menuju sekolah di seluruh wilayah Indonesia. (BPMI Setpres/mnf/isn/sty)

Artikel Presiden Prabowo Prioritaskan Pembangunan 300 Ribu Jembatan untuk Perkuat Akses Pendidikan di Daerah Terpencil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program bantuan pendidikan Gratis Pendidikan untuk Semua (Gratispol) akan tetap dilanjutkan pada tahun 2026, meskipun provinsi menghadapi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp7 triliun dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik bertema “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Supaya Baik Jalannya” di Creative Hub Temindung Samarinda, Kamis, 20 November 2025.

Menurut Seno, Pemerintah Provinsi Kaltim justru akan meningkatkan anggaran Gratispol menjadi Rp1,4 triliun untuk mendukung sekitar 130.000–140.000 mahasiswa, mulai dari semester 1 hingga semester 8. Sebagai perbandingan, pada 2025 program ini baru menjangkau 32.853 mahasiswa dengan pagu anggaran sebesar Rp200 miliar.

“Gratispol tidak boleh hilang. Tahun 2026 kami pastikan tetap berjalan,” tegasnya.

Meskipun APBD Kaltim diprediksi turun signifikan dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp14 triliun, Seno memastikan Pemprov telah mengamankan alokasi anggaran Rp1,4 triliun hingga Rp2 triliun untuk menjamin keberlanjutan Gratispol dan program prioritas lainnya.

UKT Gratis untuk Semua Mahasiswa Asal Kaltim

Seno juga memastikan bahwa seluruh mahasiswa asal Kaltim, baik yang kuliah di dalam maupun luar provinsi, akan menerima bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Langkah ini diambil agar program tidak hanya dinikmati oleh kelompok mampu.

“Semua mahasiswa Kaltim harus mendapatkan UKT gratis, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Perguruan Tinggi Diminta Percepat Administrasi

Menjelang penutupan tahun anggaran, Seno meminta seluruh perguruan tinggi mempercepat proses administrasi agar penyaluran bantuan Gratispol dapat terserap optimal.

“November–Desember semua harus selesai. Jangan sampai anggaran kembali ke negara,” pungkasnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Sekretaris Diskominfo Kaltim Edi Hermawanto Noor, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Kaltim, Syarifah Alawiyah. (ade/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Program Gratispol Tetap Berlanjut 2026, Pemprov Kaltim Siapkan Rp1,4 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) kembali menggelar ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) pada tahun 2025. Ajang yang sudah memasuki penyelenggaraan keempat ini menjadi ruang evaluasi sekaligus pemilihan para Sekretaris Daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—yang dinilai memiliki mindset digital unggul. Program ini terlaksana melalui kolaborasi ASKOMPSI, Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, dan Inixindo Jogja.

Bertempat di Ballroom Grand Mercure Mirama Surabaya pada Rabu (20/11), seremoni penghargaan berlangsung khidmat. Piagam penghargaan Menteri Dalam Negeri diserahkan langsung oleh Dirjen Bina Bangda, Restuardy Daud, didampingi Ketua ASKOMPSI, Muhammad Faisal.

“Alhamdulillah, tahun ini kami kembali berhasil memilih 15 Provokator Digital yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di daerah masing-masing. Dalam tiga tahun sebelumnya sudah ada 27 provokator lainnya,” ujar Faisal selepas acara.

Para Pemenang ADLGA 2025

Kategori Sekda Provinsi:

1. Dra. Sri Wahyuni, M.PP – Kaltim
2. Adhy Karyono, A.KS, M.AP – Jawa Timur
3. Arry Yuswandi, S.KM, M.KM – Sumatera Barat
4. Dr. Mariando Kurniawan, ST, MM – Lampung
5. Drs. Asrun Lio, M.Hum, Ph.D – Sulawesi Tenggara

Kategori Sekda Kabupaten:

1. Dr. Fenny Apridawati, S.KM, M.Kes – Sidoarjo
2. Anak Agung Gede Lesmana, ST, MM – Klungkung
3. Dr. Agus Nur Hadie, S.Sos, M.Si – Banyumas
4. H. Norman Nugraha, S.Si, MM – Pekalongan
5. M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si – Pekalongan

Kategori Sekda Kota:

1. Erik Setyo Santoso, ST, MT – Kota Malang
2. Budi Murtono, SE, M.Si – Kota Surakarta
3. Priyo Suhartono, S.Sos, M.Si – Kota Blitar
4. Drs. H.A. Ridwan, M.Si – Kota Jambi
5. Bagus Alit, SE, MM – Kota Kediri

Dewan Juri

Penilaian dilakukan melalui tahapan SAQ, monitoring, visitasi, hingga presentasi oleh jajaran juri:

1. Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, S.IP., M.Si – Guru Besar FISIPOL UGM
2. Dr. Riant Nugroho – Chairman Indonesian Public Policy Society (MAKPI)
3. Dr. Gerry Firmansyah, S.T., M.Komp – Direktur Eksekutif WANTIKNAS
4. Dr. Andi Yuniantoro – CEO Inixindo Jogja
5. Perwakilan Kemendagri dan KemenPAN RB

Hadiah Istimewa: Studi ke Korea Selatan

Faisal menambahkan kejutan pada penyelenggaraan tahun ini:
“Surprise pada ADLGA 2025 adalah peraih peringkat pertama setiap kategori mendapat hadiah kunjungan ke Korea Selatan untuk melihat langsung implementasi smart city. Ini merupakan dukungan dari LSWare, perusahaan keamanan informasi dari Korea.”

ASKOMPSI diketahui menjalin sejumlah kolaborasi dengan LSWare dalam berbagai agenda penguatan digital. “Terima kasih atas dukungan penuh dari LSWare, serta mitra lainnya seperti AWS Amazon dan PT Anugerah Pratama,” tutur Faisal mengakhiri. (*/sty)

Artikel ADLGA 2025 Hadirkan 15 Provokator Digital, Juara Pertama Diberangkatkan ke Korea Selatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.