KUBAR
Bantuan Keuangan Provinsi di Kutai Barat Rp33,9 Miliar, Realisasi Fisik Sudah 74,9 Persen

Bankeu Provinsi Kaltim untuk Kutai Barat tahun ini mencapai Rp33,9 miliar. Dari angka tersebut realisasi fisik baru mencapai 74,9 persen. Untuk beragam pembangunan fisik.
Pemprov Kaltim melakukan evaluasi Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota. Melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Radalok) Bantuan Keuangan Triwulan III (Bankeu TW III) Provinsi Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan, pekan lalu.
Rapat ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan operasional bantuan keuangan provinsi bagi daerah-daerah di Kalimantan Timur, salah satunya di Kutai Barat.
Kabag Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Erwin Dharmawan, memimpin pertemuan yang dihadiri berbagai perwakilan pemerintah daerah. Satu-satu kabupaten/kota dilakukan evaluasi atas kinerja Bankeu provinsi.
Dalam rapat tersebut, terungkap pagu anggaran untuk Kutai Barat yakni sebesar Rp33,933,450215 atau Rp33,9 miliar.
Dari jumlah tersebut, realisasi fisik dan keuangan hingga tanggal 26 Oktober 2024 menunjukkan perkembangan yang beragam.
Berdasarkan data, realisasi fisik baru mencapai 74,90 persen. Sedangkan untuk realisasi keuangan mencapai 60,56 persen. dibandingkan dengan target fisik 65,87 persen dan keuangan 52,99 persen.
Kendati demikian, ditargetkan untuk triwulan IV ditetapkan dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 95 persen.
“Kami akan tetap berusaha mencapai target yang ditentukan.”
“Melalui rapat ini, kami berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung setiap program yang telah direncanakan,” ungkap Amon selaku kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Kutai Barat.
Rapat ini diakhiri dengan harapan semua pihak dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan.
Bantuan keuangan provinsi ke kabupaten kota diketahui untuk membantu pembangunan secara umum dan khusus, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan perekonomian daerah, khususnya desa. Agar pembangunan daerah dapat merata. (portalkaltim/am)
-
BALIKPAPAN5 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA3 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Dishub Kaltim Larang Angkutan Alat Berat 8 Ton Lewat Jalan Umum, Wajib Manfaatkan Sungai
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
NUSANTARA4 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan