Bawaslu Kaltim Siapkan Pengawasan Jelang Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu Kaltim melakukan berbagai persiapan. Mulai dari sisi personel, sarana, metode pengawasan hingga evaluasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang mempersiapkan pengawasan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar secara serentak.

“Bawaslu Kaltim telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi personel, sarana, maupun metode pengawasan. Ia mengatakan, para petugas pengawas yang ada saat ini sudah berpengalaman dalam mengikuti proses pemilu sebelumnya,” kata Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto di Samarinda, Jumat 8 Maret 2024.

Salah satu evaluasi yang dilakukan Bawaslu Kaltim untuk menyiapkan penguatan pengawasan adalah terkait dengan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa titik yang dianggap bermasalah.

Hari menjelaskan, PSU merupakan cara untuk menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara agar tidak terjadi manipulasi data di kemudian hari.

Selain itu, Hari juga menjelaskan bahwa Kaltim termasuk dalam daftar lima besar provinsi dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia yang mencapai 77,04.

Hal tersebut berdasarkan survei Bawaslu RI. Ia mengatakan, salah satu faktor penyebabnya adalah masalah manajemen logistik.

“Patut disyukuri pada Pemilu 2024, persoalan logistik bisa teratasi dengan baik. Karena kalau logistik tidak ada di hari pemungutan suara, itu akan melahirkan masalah lain, seperti pengaruh cara pandang pemilih dan peserta pemilu, intensitas politik uang, dan seterusnya,” papar Hari.

Selain itu, Hari juga mengungkapkan tantangan lain yang dihadapi Bawaslu Kaltim, yaitu terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi.

Ia mengatakan, sejauh ini belum ada perkara yang masuk ke pengadilan, namun ada beberapa laporan yang masuk ke Bawaslu.

Kendalanya, lanjut Hari, adalah dukungan publik atau peserta pemilu yang merasa menemukan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran, saat ini tidak banyak yang mau menjadi bagian untuk membuat keterangan suatu pelanggaran dengan menjadi saksi atau pelapor.

“Itu yang masih menjadi tantangan kami,” ungkap Hari dikutip melalui Antaranews.

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 serentak, Bawaslu Kaltim juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim.

Pada Kamis (29/2), Bawaslu Kaltim mengikuti kegiatan dialog dalam rangka kerawanan Pilkada 2024 serentak di wilayahnya tersebut yang diselenggarakan oleh Kesbangpol provinsi.

Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengatakan, dialog dengan Bawaslu bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi antara penyelenggara, pengawas, peserta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi Pilkada 2024 secara serentak.

“Pilkada serentak tahun 2024 merupakan agenda politik yang sangat penting dan strategis bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menjaga agar Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, aman, damai, dan demokratis,” tutur Agus.

Tahapan pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024, dimulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024.

Kemudian, dilanjutkan pemungutan pendaftaran calon pada 24-26 Agustus, lalu pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan 27-29 Agustus 2024. (rw)