SEPUTAR KALTIM
Belum Semua Daerah di Kaltim Terapkan Aplikasi SRIKANDI

Kabupaten kota di Kaltim ternyata belum semuanya mendukung penerapan SPBE. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari penerapan Aplikasi Srikandi dalam tata Kelola kearsipan secara digital.
Pemprov Kaltim Tengah serius dalam mengembangkan dan menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Tak hanya di lingkup pemprov saja, namun ditargetkan bisa juga diterapkan hingga kabupaten kota lainnya.
Satu diantara banyak implementasi SPBE, yakni menerapkan arsip secara digital. Melalui program aplikasi SRIKANDI, yakni Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
Plh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DPK) Kaltim Taufik melalui Kabid Pembinaan dan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan, Diana Rosalita menjelaskan, pihaknya menjadi salah satu liding sektor dalam penerapan program Aplikasi Srikandi ini.
Untuk progresnya hingga saat ini. Diakuinya, belum semua kabupaten kota sudah melakukan penerapannya.
“Kabupaten kota yang sudah itu, baru kabupaten Kutai Kartanegara, Paser. Lalu, Kota Bontang dan Samarinda,” jelasnya, saat ditemui dikantornya, baru-baru ini, didampingi Arsiparis DPK Kaltim, Dewi Susanti Elham.
Soal kendala kenapa daerah kabupaten kota belum sepenuhnya menerapkan, ia menyebut hal tersebut merupakan kebijakan pemda dan pimpinannya.
Meski demikian, pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi kepada pemda kabupaten kota tersebut.
“Kutai Timur dalam waktu dekat ini. Masih proses. Kemudian PPU menyusul sudah di jadwalkan,” sebutnya.
Sementara untuk daerah lainnya, belum menerapkan hingga tengah proses penjajakan.
Kendati demikian, pihaknya tetap terus menggenjarkan sosialisasi hingga pelatihan implementasi Aplikasi Srikandi tersebut.
“Kita harap semua bisa menerapkannya. Karena ini bagian dari kebijakan pemerintah pusat,” tandasnya. (am)
ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
BALIKPAPAN3 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA1 hari yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
NUSANTARA3 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim