Ratusan hewan kurban tersebut disalurkan ke masjid, organisasi masyarakat, rukun tetangga (RT), yayasan, hingga komunitas warga di berbagai wilayah. Rahmad menegaskan seluruh pembelian hewan kurban menggunakan dana pribadi keluarga dan tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita bagikan untuk seluruh warga Kota Balikpapan, mungkin sekitar 100 ekor lebih yang terbagi dalam organisasi, RT, masjid, yayasan, termasuk komunitas-komunitas,” kata Rahmad Mas’ud, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan kegiatan berbagi kurban tersebut sudah menjadi tradisi tahunan keluarga besar mereka setiap Iduladha. Dana pembelian hewan kurban disebut berasal dari zakat, infak, sedekah, serta kontribusi perusahaan keluarga.

“Uang pribadi ya, bukan uang APBD. Uang keluarga, jadi enggak menggunakan uang APBD,” tegasnya.

Sembelih 10 Sapi di Kediaman, Hasilkan 1,5 Ton Daging

Selain mendistribusikan hewan kurban ke masyarakat, Rahmad Mas’ud juga melaksanakan penyembelihan sapi kurban di kediamannya di kawasan Klandasan, Balikpapan.

Sebanyak 10 ekor sapi disembelih dan menghasilkan sekitar 1.500 kilogram daging kurban yang kemudian dibagikan kepada warga sekitar serta masyarakat yang membutuhkan.

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berkisar 1.000 kilogram. Menurut Rahmad, peningkatan terjadi karena ukuran sapi kurban tahun ini lebih besar dibanding Iduladha sebelumnya.

Ia mengatakan proses distribusi daging sepenuhnya diserahkan kepada panitia agar pembagian berjalan tertib dan tepat sasaran sesuai data penerima manfaat yang telah disiapkan.

Di sela kegiatan, Rahmad juga mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi daging kurban dan tetap menjaga kesehatan selama perayaan Iduladha.

Pemkot Dorong Kurban Ramah Lingkungan

Di tengah pelaksanaan Iduladha, Pemerintah Kota Balikpapan juga mengimbau panitia kurban menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah penyembelihan hewan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Pemkot mendorong penggunaan wadah ramah lingkungan seperti besek untuk distribusi daging kurban sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah plastik di Kota Balikpapan.

Selain itu, dinas terkait turut menyiapkan juru sembelih halal bersertifikat guna memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan hewan.

Rahmad berharap momentum Iduladha dapat memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Balikpapan.

“Yang terpenting bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan kebersamaan tetap terjaga,” ujarnya. (Mi/am)

Artikel Wali Kota Balikpapan dan Keluarga Salurkan 300 Hewan Kurban, Rahmad Mas’ud Tegaskan Pakai Dana Pribadi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Persiapan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Mekanisme Pengajuan Dana Partisipasi Keikutsertaan Kejuaraan dan Koordinasi Kesiapan Porprov VIII Tahun 2026 yang digelar di Aula DPOP Balikpapan, Selasa (26/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Disparpora Balikpapan, Ratih Kusuma, Kabid Olahraga Norhan, Ketua KONI Balikpapan Gasali, jajaran pengurus KONI, hingga perwakilan 64 cabang olahraga (cabor) di Kota Balikpapan.

Dalam pertemuan itu, Disparpora menekankan pentingnya validasi data atlet serta inventarisasi fasilitas latihan sebagai dasar penyusunan program pembinaan dan kebutuhan anggaran menuju Porprov 2026.

“Kegiatan sore hari ini rapat koordinasi kaitannya dengan persiapan Porprov kemudian kegiatan kejuaraan yang dilaksanakan sebelum menuju Porprov,” kata Ratih Kusuma.

Pendataan Atlet dan Venue Jadi Fokus Utama

Ratih menjelaskan, pendataan atlet menjadi langkah awal yang penting agar pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan masing-masing cabang olahraga.

Mulai dari program latihan, kebutuhan peralatan, hingga penggunaan sarana latihan akan disusun berdasarkan data atlet yang disiapkan menuju Porprov VIII.

“Harapannya, yang pertama terkait juga dengan data atlet siapa yang akan disiapkan untuk Porprov, kan itu penting kami mengetahui untuk mengusulkan semua kebutuhannya,” ujarnya.

Selain data atlet, Disparpora juga meminta seluruh cabor bersama KONI melakukan inventarisasi venue latihan, baik fasilitas milik pemerintah maupun swasta.

Menurut Ratih, keterbatasan fasilitas olahraga di Balikpapan membuat sejumlah cabang olahraga harus berbagi jadwal penggunaan lapangan dan arena latihan.

Ia mencontohkan lapangan panahan hingga mini soccer yang digunakan bergantian dengan cabang olahraga lain maupun aktivitas olahraga masyarakat.

Karena itu, koordinasi dan komunikasi antar-cabor dinilai penting agar seluruh program latihan tetap berjalan optimal menjelang Porprov.

KONI Soroti Keterbatasan Venue dan Peralatan

Sementara itu, Ketua KONI Balikpapan, Gasali, menegaskan kesiapan atlet tidak hanya ditentukan oleh intensitas latihan, tetapi juga dukungan fasilitas yang memadai.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, KONI, dan pengurus cabang olahraga menjadi kunci untuk meningkatkan prestasi atlet Balikpapan di Porprov mendatang.

“Tentu harapan kita bagaimana memfasilitasi cabor-cabor ini agar prestasi berjalan di Kota Balikpapan itu yang utama,” katanya.

Gasali mengungkapkan, keterbatasan venue masih menjadi tantangan besar dalam pembinaan olahraga di Balikpapan. Dari total 64 cabang olahraga, hanya sebagian kecil yang memiliki fasilitas latihan resmi dan representatif.

“Koordinasi seperti ini yang kita harapkan bagaimana kita bisa mencari solusi agar apa yang menjadi kekurangan bagi kita, untuk bisa mencapai target itu,” ujarnya.

Selain venue latihan, KONI juga menyoroti kebutuhan alat tanding dan perlengkapan latihan sesuai standar pertandingan.

Pihaknya berharap dukungan anggaran daerah dapat membantu pemenuhan kebutuhan tersebut agar atlet Balikpapan mampu tampil maksimal pada Porprov VIII Kalimantan Timur 2026.

Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada November 2026 dan diproyeksikan mempertandingkan 64 cabang olahraga dengan melibatkan ribuan atlet dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.

Selain menjadi arena perebutan prestasi daerah, Porprov juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet menuju kompetisi nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON). (Mi/am)

Artikel Disparpora dan KONI Balikpapan Perkuat Persiapan Atlet serta Fasilitas Menuju Porprov VIII Paser 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan tersebut berlangsung antusias dan dibuka langsung oleh Camat Balikpapan Kota. Dalam sambutannya, pihak kecamatan mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang aktif memberikan edukasi hingga tingkat lingkungan RT.

Menurutnya, Ketua RT memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja formal maupun informal.

Ketua RT Didorong Aktif Edukasi Warga

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain itu, kegiatan juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kepesertaan pekerja rentan dan sektor informal di wilayah Balikpapan Kota.

Dalam agenda tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut menyerahkan simbolis santunan kepada ahli waris tenaga kerja atas nama Ari Mukmin dengan total manfaat sebesar Rp156.885.590.

Santunan itu terdiri dari manfaat Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta, Jaminan Hari Tua Rp44 juta, serta manfaat beasiswa pendidikan untuk satu orang anak senilai Rp70 juta.

Penyerahan santunan tersebut menjadi bukti hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya saat menghadapi risiko sosial ekonomi.

BPJS Pastikan Perlindungan untuk Keluarga Pekerja

Pps Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Sunardy Syahid, mengatakan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja saat bekerja, tetapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapat jaminan keberlangsungan hidup.

“BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja saat bekerja, tetapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan pendidikan anak,” ujar Sunardy.

Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama pekerja sektor informal dan pekerja rentan.

Sunardy juga menegaskan sinergi bersama kecamatan dan Ketua RT menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Balikpapan Kota.

Dalam kegiatan itu, para Ketua RT juga diberikan kesempatan berdiskusi langsung mengenai mekanisme pendaftaran dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada warga di lingkungan masing-masing. (Sos/on/am)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Program Jaminan Sosial ke Ketua RT se-Balikpapan Kota pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan PAUD terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jumlah PAUD negeri di Balikpapan dinilai masih belum sebanding dengan pertumbuhan kawasan permukiman dan jumlah anak usia sekolah yang terus bertambah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan pemerintah kota mulai memperkuat infrastruktur pendidikan usia dini melalui pembangunan fasilitas baru di sejumlah kawasan strategis.

“Pemerintah kota mulai memperkuat layanan pendidikan anak usia dini melalui pembangunan fasilitas baru agar akses masyarakat terhadap PAUD negeri semakin merata,” ujar Irfan, Rabu (20/5/2026).

Salah satu proyek yang kini tengah berjalan adalah pembangunan TK Pembina 2 Negeri di kawasan Grand City. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan PAUD formal negeri, terutama menjelang penerapan kebijakan wajib belajar yang memasukkan pendidikan usia dini ke dalam sistem pendidikan nasional.

Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Menurut Irfan, pengembangan PAUD negeri tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan pola pengasuhan anak di lingkungan pendidikan.

Pemerintah ingin memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung perkembangan karakter sejak usia dini. Sebab, fase usia dini dinilai menjadi periode penting dalam pembentukan kemampuan dasar anak, baik dari sisi sosial, emosional, maupun intelektual.

Karena itu, pemerintah juga mulai menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan metode pembelajaran agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

Selain memperluas akses pendidikan, penambahan PAUD negeri diharapkan mampu membantu masyarakat dari sisi pembiayaan. Selama ini, sebagian keluarga masih menghadapi kendala ekonomi untuk mengakses layanan PAUD swasta yang biayanya relatif lebih tinggi.

Pemkot Balikpapan pun membuka peluang pembangunan PAUD negeri di wilayah lain, terutama di kawasan padat penduduk yang dinilai membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan anak usia dini. Saat ini, Disdikbud tengah melakukan pemetaan wilayah guna menentukan lokasi prioritas pembangunan sekolah baru.

Persiapan Balikpapan Hadapi Era Penyangga IKN

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, terutama di tengah perkembangan Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami ingin memastikan seluruh anak di Balikpapan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih siap dan berkualitas,” kata Rahmad.

Ia menilai kesiapan infrastruktur pendidikan harus dilakukan sejak sekarang agar program Wajib Belajar 13 Tahun dapat diterapkan secara maksimal pada 2027 mendatang. Pemerintah juga berharap pemerataan akses pendidikan usia dini mampu meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Balikpapan dalam jangka panjang.

Melalui pengembangan PAUD negeri, Pemkot Balikpapan optimistis dapat menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang siap bersaing di era pembangunan IKN. (Mi/am)

Artikel Sambut Wajib Belajar 13 Tahun, Balikpapan Perbanyak PAUD Negeri di Kawasan Strategis pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam agenda itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan simbolis santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp198.882.000 kepada ahli waris peserta. Santunan tersebut menjadi bentuk nyata perlindungan negara bagi keluarga pekerja yang ditinggalkan.

Kegiatan dihadiri seluruh Ketua RT se-Kecamatan Balikpapan Tengah yang diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan edukasi terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perlindungan Pekerja Informal

Pps Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, Sunardy Syahid, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan penting bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja informal dan pekerja rentan.

Menurutnya, kolaborasi bersama pemerintah kecamatan dan para Ketua RT menjadi langkah strategis dalam meningkatkan Universal Coverage Jamsostek atau UCJ di Kota Balikpapan.

“BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja. Santunan yang diserahkan hari ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi keluarga pekerja ketika risiko terjadi,” ujar Sunardy.

Ia berharap para Ketua RT dapat membantu menyosialisasikan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat sehingga cakupan perlindungan pekerja semakin luas.

Literasi Hukum Jadi Bagian Sosialisasi

Selain membahas perluasan perlindungan pekerja melalui program UCJ, kegiatan tersebut juga menghadirkan materi literasi hukum ketenagakerjaan.

Materi itu diberikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja dalam aspek ketenagakerjaan.

Melalui sosialisasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak pekerja di Balikpapan Tengah yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga tercipta rasa aman dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi pekerja dan keluarganya. (Sos/On/am)

Artikel BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM Rp198 Juta di Balikpapan Tengah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Selain menjadi jalur utama menuju bandara, Jalan Syarifuddin Yoes juga menghubungkan kawasan perdagangan, permukiman, hingga distribusi logistik di Kota Balikpapan. Tingginya aktivitas kendaraan setiap hari membuat sejumlah titik jalan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan pemerintah kota telah melakukan koordinasi dengan pihak balai terkait mekanisme pelaksanaan proyek dan pengawasan teknis di lapangan agar pengerjaan berjalan sesuai standar.

“Sudah kami konsultasikan dan diperbolehkan. Untuk nilai anggarannya nanti akan disampaikan oleh dinas terkait. Pengawasannya juga akan melibatkan pihak balai,” ujar Rahmad, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, perbaikan Jalan Syarifuddin Yoes menjadi kebutuhan mendesak karena ruas tersebut termasuk salah satu jalur dengan tingkat mobilitas kendaraan tertinggi di Balikpapan. Aktivitas kendaraan pribadi, angkutan logistik, hingga transportasi menuju bandara membuat beban jalan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Jalur Strategis Penopang Mobilitas Kota

Rahmad menegaskan pemerintah kota ingin memastikan pengerjaan proyek berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Karena itu, koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar pekerjaan dapat disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan.

“Jalan itu merupakan akses utama menuju bandara dan berbagai kawasan penting lainnya. Kami berharap pelaksanaannya berjalan lancar tanpa hambatan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendukung posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, konektivitas antarkawasan harus diperkuat agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berjalan lebih efisien. Ia menyebut perbaikan Jalan Syarifuddin Yoes tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perbaikan Jalan Syarifuddin Yoes bukan hanya soal kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat konektivitas kota dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bagus.

Warga Harap Perbaikan Segera

DirealisasikanRencana perbaikan jalan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Selama ini, pengguna jalan mengeluhkan kondisi sejumlah titik ruas jalan yang rusak akibat tingginya volume kendaraan berat maupun kendaraan pribadi.

Warga berharap proyek segera direalisasikan agar arus lalu lintas menuju bandara dan kawasan strategis lainnya menjadi lebih aman, nyaman, dan lancar. Selain itu, masyarakat juga berharap kualitas pengerjaan benar-benar diperhatikan agar jalan memiliki daya tahan lebih baik dalam jangka panjang.

Pemkot Balikpapan menegaskan pengawasan proyek akan dilakukan secara ketat dengan melibatkan pihak balai guna memastikan pekerjaan sesuai standar teknis. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik sekaligus memperkuat infrastruktur kota di tengah pesatnya perkembangan wilayah penyangga IKN. (Mi/am)

Artikel Pemkot Balikpapan Benahi Jalan Syarifuddin Yoes, Akses Utama ke Bandara Masuk Prioritas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kebijakan tersebut disiapkan sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan dasar sejak usia dini sekaligus memastikan anak memiliki kesiapan belajar sebelum masuk sekolah formal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan PAUD kini tidak lagi dipandang sekadar tempat bermain anak.

Menurutnya, fase pendidikan usia dini menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter, kemampuan sosial, hingga kesiapan mental anak.

“Mulai tahun 2027, anak-anak yang masuk SD diwajibkan memiliki ijazah PAUD. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan anak memperoleh kesiapan belajar sejak usia dini,” ujar Irfan saat menghadiri Pentas Seni PAUD SKB se-Balikpapan di Dome Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Selasa (19/5/2026).

Pemkot Balikpapan Perkuat Peran PAUD

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkot Balikpapan saat ini memberikan subsidi biaya pendidikan PAUD hingga sekitar 50 persen. Langkah ini dilakukan agar pendidikan anak usia dini semakin terjangkau bagi masyarakat.

Selain subsidi, pemerintah juga terus memperluas akses layanan PAUD di berbagai wilayah kota. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, saat ini terdapat sekitar 600 siswa PAUD yang tersebar di sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini.

Irfan menyebut, penguatan PAUD menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan mutu pendidikan dasar di Balikpapan. Pemerintah ingin memastikan anak-anak memiliki kemampuan dasar dan kesiapan emosional sebelum memasuki jenjang SD.

“PAUD bukan hanya tempat bermain, tetapi menjadi fondasi pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak sebelum masuk SD,” katanya.

PAUD Negeri Baru Akan Dibangun di Grand City

Tak hanya memperkuat program subsidi, Pemkot Balikpapan juga menyiapkan pengembangan sarana pendidikan usia dini. Salah satunya melalui rencana pembangunan PAUD Negeri 2 di kawasan Grand City pada tahun 2027 mendatang.

Kehadiran fasilitas baru tersebut diharapkan mampu mendukung pemerataan layanan pendidikan usia dini yang berkualitas di Balikpapan.

Pemerintah optimistis kebijakan wajib ijazah PAUD akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak sejak dini. Dengan dukungan subsidi dan penambahan fasilitas pendidikan, akses layanan PAUD di seluruh wilayah kota diharapkan semakin merata dan mudah dijangkau masyarakat. (Mi/am)

Artikel Mulai 2027, Anak Masuk SD di Balikpapan Wajib Punya Ijazah PAUD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh pemerintah pusat bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemkot Balikpapan berharap pengajuan itu dapat disetujui agar pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah semakin optimal.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo, mengatakan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Balikpapan masih cukup tinggi, terutama untuk mendukung pelayanan masyarakat dan jalannya roda pemerintahan.

“Kita masih mengusulkan penambahan formasi PNS. Mudah-mudahan mendapatkan persetujuan. Kita mengajukan kurang lebih 1.000 formasi untuk tahun ini,” ujar Purnomo.

Pemkot Balikpapan Masih Kekurangan ASN

Menurut Purnomo, kekurangan pegawai masih terjadi di sejumlah OPD sehingga penambahan ASN dinilai penting untuk menjaga efektivitas pelayanan publik.

Meski demikian, hingga kini pemerintah pusat belum mengumumkan jadwal resmi pelaksanaan seleksi CPNS 2026.

Namun, apabila mengacu pada pola rekrutmen tahun sebelumnya, tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi diperkirakan dimulai pada Agustus hingga September 2026.

Sementara itu, pelaksanaan ujian seleksi kompetensi diprediksi berlangsung pada September sampai Oktober 2026. Seluruh jadwal tersebut masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat dan BKN.

Persetujuan Formasi CPNS Bergantung Kondisi Keuangan Daerah

Purnomo menjelaskan, persetujuan usulan formasi CPNS tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pegawai daerah. Pemerintah pusat juga akan melihat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai gaji serta tunjangan pegawai baru.

“Memang kekurangan pegawai. Tetapi pusat juga melihat kemampuan keuangan daerah untuk penggajiannya,” jelasnya.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap besaran belanja pegawai dalam APBD daerah. Jika proporsi belanja pegawai dinilai terlalu tinggi, maka jumlah formasi yang diajukan berpotensi dikurangi.

Sebaliknya, apabila rasio belanja pegawai masih berada di bawah batas maksimal yang ditentukan, peluang usulan formasi CPNS Balikpapan untuk disetujui akan semakin besar.

Penilaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah pusat sebelum menetapkan kuota CPNS bagi setiap daerah di Indonesia. (mi/am)

Artikel Balikpapan Ajukan 1.000 Formasi CPNS 2026, Fokus Penuhi Kekurangan Pegawai pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dukungan itu disampaikan saat jajaran pengurus FKPB bersama panitia pelaksana Mubes melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Balikpapan di Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (11/5/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah lainnya. Dalam pertemuan itu, FKPB memaparkan rencana pelaksanaan Mubes sekaligus arah program organisasi ke depan.

Selain membahas agenda internal organisasi, pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya menjaga keharmonisan sosial di kota yang dihuni masyarakat dari berbagai etnis dan budaya.

FKPB Dinilai Punya Peran Penting Menjaga Keharmonisan Kota

Zulkifli mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan menyambut positif pelaksanaan Mubes FKPB karena forum tersebut diyakini mampu mempererat hubungan antar paguyuban sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, selama ini FKPB telah menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga komunikasi dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat di Balikpapan.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana memperkuat persatuan, menjaga kebersamaan, dan meningkatkan kontribusi paguyuban dalam mendukung pembangunan kota,” kata Zulkifli.

Ia menilai keberadaan FKPB turut berkontribusi menciptakan situasi sosial yang aman, nyaman, dan kondusif di tengah tingginya keberagaman masyarakat Kota Balikpapan.

Kolaborasi Pemerintah dan Paguyuban Dinilai Kunci Stabilitas Sosial

Zulkifli menegaskan, kota dengan tingkat kemajemukan tinggi seperti Balikpapan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Semangat toleransi, gotong royong, serta persatuan dinilai harus terus dijaga bersama agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal.

“Balikpapan dikenal sebagai kota yang majemuk. Karena itu, semangat gotong royong, toleransi, dan persatuan harus terus dijaga bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan organisasi paguyuban,” ujarnya.

Sementara itu, pengurus FKPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi antar paguyuban dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial di Kota Balikpapan.

Melalui pelaksanaan Mubes mendatang, FKPB berharap dapat melahirkan program kerja yang lebih aktif, inklusif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. (MI/AM)

Artikel Mubes FKPB Diharapkan Perkuat Soliditas Paguyuban dan Jaga Stabilitas Sosial di Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menurut Rahmad, kesadaran masyarakat dalam menghemat air menjadi faktor penting untuk menjaga ketahanan pasokan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Ia meminta warga tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan dengan mulai menerapkan pola penggunaan air yang lebih hemat di rumah tangga masing-masing.

“Tetapi antisipasi harus dilakukan. Kita sudah mengetahui ada potensi El Nino dan kemarau berkepanjangan. Karena itu, penggunaan air harus lebih hemat dan bijak,” ujar Rahmad Mas’ud, Senin (11/5/2026).

Pemerintah Kota Balikpapan sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat ketersediaan air baku. Salah satu upaya yang kini mulai memberikan kontribusi besar adalah beroperasinya Waduk Teritip sebagai sumber tambahan pasokan air bersih bagi masyarakat.

Waduk Teritip dan Pengerukan DAS Manggar Jadi Andalan

Selain mengoptimalkan fungsi Waduk Teritip, pemerintah juga berencana melakukan pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar untuk meningkatkan kapasitas tampung air baku.

Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi air bersih tetap berjalan optimal meskipun debit air mengalami penurunan selama musim kemarau.

“Kita sudah komunikasikan dan siapkan beberapa alternatif. Waduk Teritip sudah berfungsi. Dalam waktu dekat kita juga melakukan pengerukan DAS Manggar untuk menambah kapasitas air baku kita,” katanya.

Rahmad menjelaskan tantangan penyediaan air bersih di Balikpapan semakin besar seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Nusantara. Kondisi tersebut membuat kebutuhan air terus meningkat dari tahun ke tahun.

Karena itu, pengelolaan sumber daya air dinilai harus dilakukan lebih maksimal agar Balikpapan mampu menghadapi ancaman kekeringan di masa mendatang.

Warga Diajak Terapkan Gerakan Hemat Air di Rumah

Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga mengajak masyarakat menerapkan langkah sederhana untuk mengurangi pemborosan air. Mulai dari menggunakan air seperlunya, memperbaiki kebocoran pipa di rumah, hingga memanfaatkan kembali air bekas untuk kebutuhan nonkonsumsi seperti menyiram tanaman dan membersihkan halaman.

Rahmad Mas’ud menilai keberhasilan menghadapi dampak El Nino tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sumber daya air.

Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kesadaran kolektif agar Balikpapan mampu menghadapi ancaman kekeringan secara lebih tangguh.

Melalui berbagai langkah antisipasi tersebut, Pemkot Balikpapan berharap pasokan air bersih masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau dan risiko krisis air akibat dampak perubahan iklim global dapat diminimalkan. (Ns/am)

Artikel Waduk Teritip Jadi Andalan, Balikpapan Bersiap Hadapi El Nino 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.