Krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memukul telak urat nadi transportasi air di Kabupaten Kutai Barat. Tercatat sejak 22 Januari 2026 lalu, aktivitas di Pelabuhan Melak nyaris lumpuh total akibat mogoknya armada kapal barang maupun penumpang rute Melak–Samarinda.

Kepala UPT Pelabuhan Melak, Yunus Parwito, mengonfirmasi bahwa hingga memasuki awal Februari, belum ada tanda-tanda pelayaran akan kembali normal. Seluruh armada kapal besar rute reguler saat ini masih tertahan di Samarinda dan enggan berlayar.

“Sampai hari ini belum ada kapal barang maupun penumpang yang beroperasi di Dermaga Melak. Semua kapal masih bersandar di Samarinda. Kami belum bisa memastikan kapan jadwal kembali normal,” ujar Yunus.

Untuk sementara waktu, mobilitas warga yang ingin bepergian hanya bisa mengandalkan armada perahu cepat. “Kalau penumpang masih dilayani speedboat. Untuk kapal besar dan distribusi barang belum ada kepastian,” tambahnya.

Efek Domino: Buruh Gigit Jari, ABK Pulang Kampung

Kelumpuhan aktivitas sandar kapal ini memicu efek domino yang memukul perekonomian warga sekitar pelabuhan. Ratusan pekerja, khususnya buruh bongkar muat yang menggantungkan periuk nasinya dari arus logistik, terpaksa kehilangan mata pencaharian harian mereka.

“Bongkar muat tidak ada, sehingga pekerja pelabuhan terpaksa menganggur,” keluh Yunus melihat kondisi di lapangan.

Tak hanya buruh angkut, para Anak Buah Kapal (ABK) juga merasakan imbas serupa. Ketua Organisasi Angkutan Mahakam Ulu (Orgamu), Husaini Anwar, menyebut banyak ABK yang akhirnya memilih pulang kampung karena ketiadaan jadwal berlayar yang berarti hilangnya pendapatan mereka.

Husaini menjelaskan, akar masalah dari krisis ini bermula dari adanya aturan baru terkait administrasi BBM bersubsidi. Pihak pengusaha kapal sebenarnya sudah mengikuti prosedur, namun hingga kini surat sakti untuk mencairkan BBM tersebut tak kunjung turun.

“Sejak 24 Januari, buruh sudah kehilangan penghasilan dan ABK memilih pulang. Kami diminta melengkapi berkas sesuai aturan baru BPH Migas, tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan BBM diterima,” beber Husaini.

Hingga saat ini, para pemilik kapal dan pekerja pelabuhan hanya bisa menunggu terbitnya rekomendasi resmi agar BBM bersubsidi bisa disalurkan dan roda ekonomi di Pelabuhan Melak bisa kembali berputar. (ens)

Artikel BBM Subsidi Mandek, Pelabuhan Melak Lumpuh dan Ratusan Pekerja Menganggur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum), berinteraksi langsung dengan para petani dan nelayan dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim dalam PEDA XI KTNA. Temu wicara ini digelar di Arena Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu, 21 Juni 2025.

Dalam suasana santai namun serius, Gubernur Rudy menyimak langsung berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan dari pelaku sektor pertanian dan perikanan. Para perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dari berbagai daerah menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur, perizinan, hingga akses pasar dan permodalan.

Sorotan dari Daerah: Dari Bendungan hingga Ekspor-Impor

Ketua KTNA Paser, Ngatno, mendorong percepatan pembangunan Bendungan Muara Lambakan yang dinilai strategis untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan di wilayah selatan Kaltim. Ia juga mengusulkan adanya kemudahan akses modal bagi petani kecil.

Sementara itu, Ketua KTNA Samarinda, Adung, menggarisbawahi persoalan perizinan di kawasan budidaya kehutanan yang dinilai masih menghambat usaha pertanian. Ia juga menyoroti lemahnya dukungan terhadap sektor peternakan, baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur pendukung.

Perwakilan dari wilayah utara Kaltim—Berau, Kutai Timur, dan Bontang—yang diwakili Hj. Jafar, menyampaikan kendala ekspor dan impor hasil pertanian dan perikanan. Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya fasilitas pelabuhan menjadi hambatan utama.

Gubernur: Jaga Lahan, Perkuat Ketahanan Pangan

Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha tani-nelayan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

“Kami berharap kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, segera membuat regulasi daerah seperti perbup atau perwali yang bisa menghentikan alih fungsi lahan pertanian,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen melindungi lahan sawah eksisting melalui kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta memperkuat program pendampingan bagi petani dan nelayan di berbagai daerah.

Gubernur Harum juga menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan dalam forum Pekan Daerah (PEDA) tersebut dengan kebijakan konkret dan berpihak pada kesejahteraan petani dan nelayan.

“Ini bukan hanya seremonial, tapi komitmen untuk menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke akar rumput,” tutupnya. (Prb/bgs/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Harum Serap Aspirasi Petani dan Nelayan se-Kaltim di PEDA XI KTNA Kutai Barat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas’ud (Harum), menyerahkan secara simbolis penghargaan Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi kepada para marbot dan penjaga rumah ibadah se-Kalimantan Timur. Penyerahan dilakukan di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Barong Tongkok, Kutai Barat, Sabtu 21 Juni 2025, dan menjadi peluncuran perdana program tersebut di daerah.

“Kutai Barat menjadi daerah pertama tempat penyerahan program Gratispol. Ini menunjukkan bahwa pembangunan kita mulai dari pinggiran, dari daerah yang jauh,” tegas Gubernur Harum dalam sambutannya.

Bentuk Apresiasi bagi Pengabdi Rumah Ibadah

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Kaltim juga menyerahkan program Jospol, berupa insentif bagi para guru agama. Menurut Gubernur Harum, kedua program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial, khususnya bagi kelompok yang selama ini jarang tersentuh bantuan langsung.

“Program Gratispol bukan sekadar slogan. Kami tidak mungkin mengingkari janji kepada masyarakat Kaltim. Ini bukti bahwa janji kami benar-benar diwujudkan,” ujar Harum.

Ia juga menekankan bahwa profesi seperti marbot, guru agama, dan penjaga rumah ibadah memiliki peran penting dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Namun, selama ini mereka kerap terabaikan dari perhatian negara.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan mereka mendapat apresiasi yang layak. Jangan hanya lihat dari nilainya, tapi lihat niat baik pemerintah,” tambahnya.

3.405 Penjaga Rumah Ibadah Terdata

Gubernur menyebut jumlah penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur yang telah terdata mencapai 3.405 orang, dengan rincian:

• Islam: 2.699 orang
• Kristen: 541 orang
• Katolik: 146 orang
• Hindu: 19 orang
• Buddha: 22 orang
• Konghucu: 15 orang

“Semua penjaga rumah ibadah, tanpa membedakan agama, mendapat perhatian dan kesempatan yang sama dalam program ini,” ungkapnya. “Ini bukan hadiah, melainkan bentuk penghormatan atas pengabdian tulus Bapak dan Ibu semua.”

Ia pun berharap program Gratispol dan Jospol ini menjadi inspirasi untuk memperkuat silaturahmi dan toleransi antarumat beragama, terutama di Kutai Barat dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Acara ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati H. Nanang Adrian, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Ketua Umum KTNA Nasional Yadi Sofyan Noor, unsur Forkopimda, serta perwakilan perangkat daerah Kalimantan Timur. (Prb/bgs/dfa/portalkaltim/sty).

Artikel Gratispol Umroh dan Jospol Perdana Diserahkan untuk Daerah, Kutai Barat Jadi Titik Awal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi lintas daerah untuk menjawab tantangan di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi. Rapat Koordinasi yang digelar menjadi wadah strategis menyatukan arah kebijakan menuju Generasi Emas 2045.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2025 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Rabu, 18 Juni 2025.

Kegiatan ini mengangkat tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang Berdaya Saing untuk Mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.”

Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menyampaikan bahwa tema ini selaras dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, di mana tahun 2025 menjadi momentum penting mendorong transformasi ekonomi hijau serta penguatan SDM menyongsong pembangunan IKN.

Ia melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja per Agustus 2024 mencapai 1.976.447 orang, meningkat 129.152 dibandingkan Agustus 2023.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi di daerah.

Tren Pengangguran Turun, Pekerja Formal Dominan

Rozani mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim pada 2024 sebesar 5,14 persen atau 107.022 orang. Angka ini menurun 0,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga sektor terbesar penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan, pertanian, dan pertambangan.

Dari sisi status pekerjaan, buruh/karyawan/pegawai masih mendominasi sebesar 53,86 persen. Sementara pekerja bebas di sektor pertanian hanya 0,97 persen.

“Target-target pembangunan seperti pengurangan pengangguran, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan wilayah menjadi indikator utama dalam RPJMD Kaltim 2025–2029,” terang Rozani.

Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Perencanaan SDM

Pada hari kedua, rakor diisi dengan paparan dari sejumlah narasumber kementerian dan lembaga pusat. Di antaranya adalah Mohammad Mustafa Sarinanto, Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; Lisadarti, Koordinator Pembinaan Hubungan Kerja dari Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker; Conrita Ermanto, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN; serta Elly Uswatun Kasanah, Statistisi Ahli Madya BPS Kaltim.

Masing-masing menyampaikan materi terkait kesiapan tenaga kerja lokal, perencanaan berbasis data, dan strategi menyambut transformasi ketenagakerjaan ke depan. (tp/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Rakor Ketenagakerjaan Kaltim 2025: Sinergi Hadapi Tantangan dan Dukung Generasi Emas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

JATAM menyebut perusahaan tambang tersebut tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan pascatambang, padahal Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah berakhir sejak Desember 2023.

Aziz dari Divisi Hukum JATAM Kaltim mengatakan bahwa pelaporan ini dilakukan karena perusahaan tidak kunjung memenuhi tanggung jawabnya.

“Kami bersama warga melaporkan tindak pidana kelalaian reklamasi oleh PT Kencana Wilsa. Sesuai Pasal 96 UU Minerba, perusahaan wajib mereklamasi lubang bekas tambang,” kata Aziz saat ditemui di Kejati Kaltim.

Dana Jaminan Dinilai Tidak Masuk Akal

JATAM menilai PT Kencana Wilsa telah melanggar Undang-Undang Minerba. Aziz mengutip Pasal 161B yang mengatur hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda Rp100 miliar bagi pelanggar kewajiban reklamasi.

Yang menjadi sorotan, dana jaminan reklamasi yang disetor PT Kencana Wilsa hanya sebesar Rp20,5 juta. Nilai itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021.

“Jumlah ini sangat tidak realistis untuk menutup tiga lubang tambang yang luasnya mencapai 16,4 hektare,” tegas Aziz.

Ia juga menyebut bahwa dana jaminan semestinya dikelola oleh bank daerah untuk menjamin pemulihan lingkungan. Namun, peran pemerintah daerah dinilai tidak berjalan efektif.

“Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang reklamasi telah dicabut dan digantikan Perda Nomor 3 Tahun 2023, tetapi implementasinya masih nihil. Pemda cenderung berlindung di balik alasan sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat pasca revisi UU Minerba 2020,” jelasnya.

Warga Terdampak dan Tudingan Perampasan Lahan

Korneles Detang, warga Geleo Asa, mengungkapkan bahwa lokasi konsesi tambang PT Kencana Wilsa berada di tengah permukiman dan lahan produktif milik warga, hanya berjarak 10 kilometer dari kantor bupati.

“Ini bukan hutan kosong, tapi kebun karet dan buah-buahan milik kami. Saya sendiri memiliki 5 hektare kebun yang terdampak,” ujar Korneles.

Ia juga menuding perusahaan telah merampas tanah warga tanpa ganti rugi.

“Tanah kami dirampas, kayu-kayu besar diambil. Mereka mengakui, tapi tak ada ganti rugi. Kami bahkan berhadapan dengan aparat kampung. Surat tanah kami tiba-tiba dianggap tidak sah,” katanya.

Korneles mendesak agar PT Kencana Wilsa segera melakukan reklamasi atas lubang tambang yang ditinggalkan.

“Kami menolak tambang karena Gunung Layung adalah sumber air utama kami. Jika dibiarkan, kehidupan masyarakat di Geleo Asa, Muara Asa, dan Ombau Asa akan hancur,” tegasnya.

Ancaman Lingkungan dan Kekecewaan atas Penegakan Hukum

Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh Albert, warga lainnya dari Geleo Asa. Ia mengatakan bahwa lubang tambang yang terbengkalai mengancam lahan pertanian dan sumber air.

“Kami khawatir sawah dan kebun rusak, air tercemar. Kami harap Kejati serius menindaklanjuti laporan ini,” ujar Albert.

Albert mengaku pernah melaporkan dugaan perampasan lahan oleh PT Kencana Wilsa ke Polres Kutai Barat. Namun, laporan tersebut dihentikan tanpa kejelasan.

“Saya dirugikan, tapi laporan malah di-SP3-kan. Tak ada pengukuran ulang, tak ada tindak lanjut. Kami merasa hukum tak berpihak,” ungkapnya.

Warga kini berharap agar Kejati Kaltim benar-benar menindaklanjuti laporan tersebut, demi penegakan hukum dan pemulihan lingkungan di kampung mereka. (Chanz/sty)

Artikel JATAM dan Warga Geleo Asa Laporkan PT Kencana Wilsa ke Kejati Kaltim atas Dugaan Kelalaian Reklamasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kabupaten Kutai Barat bersiap menjadi tuan rumah Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan ke-XI tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Agenda lima tahunan ini akan digelar pada 21–27 Juni 2025 dan dipusatkan di Taman Budaya Sendawar, jantung kota Kutai Barat.

Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah bertukar pengalaman antar petani dan nelayan dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Kegiatan ini juga mendorong semangat inovasi, motivasi, dan kreativitas dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berbasis potensi lokal.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Alexander Samson, memastikan persiapan telah rampung dan tinggal menunggu pelaksanaan.

“Tinggal menuju pelaksanaan hari H. Untuk gelar teknologi sudah siap, pameran dan lainnya juga sudah siap,” ujarnya, Jumat 13 Juni 2025.

Sepekan Penuh Ragam Kegiatan

Selama sepekan, PEDA KTNA akan diisi berbagai kegiatan mulai dari gelar teknologi pertanian, pelatihan, diskusi tematik, hingga lomba-lomba bernuansa budaya. Di antaranya adalah lomba Sulam Tumpar, Melempar Jala, Begasing, Estafet Sarung, hingga pentas seni Gita Nusantara.

Selain menjadi ruang apresiasi, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perikanan tetap relevan dan strategis dalam mendorong ketahanan ekonomi daerah.

Alexander berharap PEDA KTNA ke-XI tidak hanya menjadi ajang seremonial, tapi juga memunculkan gagasan segar dalam pembangunan sektor pertanian yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami ingin tamu-tamu dari kabupaten lain bisa pulang dengan semangat baru dan kesan positif terhadap Kutai Barat. Ini juga jadi momentum mempromosikan daerah kami secara lebih luas,” tutupnya.

Dengan kesiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, PEDA KTNA XI diharapkan mampu mempererat solidaritas petani dan nelayan se-Kaltim dalam semangat membangun kedaulatan pangan dan kesejahteraan bersama. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kutai Barat Tuan Rumah PEDA KTNA XI, Petani dan Nelayan se-Kaltim Siap Bersilaturahmi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Yonavia ingin memperjuangkan pemberdayaan perempuan di daerah pemilihannya yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Melalui pengembangan sektor UMKM agar perempuan lebih berdaya dan produktif.

Berbagai permasalahan masih harus diselesaikan di sejumlah daerah  di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) utamanya daerah pelosok. Seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Mulai dari masalah pembangunan infrastruktur, aksesibilitas jalan, pendidikan, kesehatan, pemerataan jaringan telekomunikasi, kenakalan remaja, hingga perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan.

Legislator perempuan asal Kutai Barat yang kini duduk di DPRD Kaltim Yonavia akan berupaya memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Salah satunya pemberdayaan perempuan di daerah pemilihannya.

Yonavia ingin meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah alias UMKM di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Menurutnya para perempuan bisa lebih berdaya dan produktif melalui sektor itu.

Berawal dari ibu rumah tangga yang kemudian menjadi politisi dan duduk di Karang Paci, Yonavia menjadi sedikit banyak memahami kebutuhan para ibu di daerahnya. Sehingga peluang untuk bisa berdaya harus dibuka dengan lebar.

Kembangkan Minat Berwirausaha

Menurut Yonavia, banyak perempuan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang menunjukkan minat untuk berwirausaha, namun kerap terkendala dengan keterbatasan akses pengembangan diri yang menunjang seperti kelas khusus atau pelatihan.

“Sebagian besar perempuan di daerah ini memiliki keinginan kuat untuk berusaha, tetapi mereka terbentur oleh minimnya akses terhadap modal dan pelatihan yang dibutuhkan. Kami ingin memastikan mereka bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi usaha mereka,” katanya belum lama ini.

Yonavia bilang, selama ini UMKM di wilayahnya sudah menunjukkan kemajuan, meski masih memiliki sejumlah tantangan untuk dapat terus bersaing dan berlanjut. Utamanya bagi perempuan, agar bisa berdaya dan produktif hingga mandiri secara ekonomi.

“Meskipun sudah ada kemajuan yang cukup baik, kita harus mendorong lebih banyak usaha dan memberikan dukungan yang lebih bagi perempuan agar mereka bisa berkembang. Harus ada langkah nyata agar mereka bisa sukses dalam dunia bisnis,” sambungnya.

Bagi Yonavia, dengan memperluas akses perempuan terhadap sektor UMKM dan bisnis, tak hanya memberdayakan perempuan saja. Namun ikut berkontribusi untuk memperkuat ekonomi keluarga dan

Yonavia juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan melalui UMKM bukan hanya akan meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekonomi keluarga dan mengurangi ketergantungan sumber daya eksternal.

“Saya ingin memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam perekonomian. Melalui dukungan dan pemberdayaan yang lebih besar, harapannya sektor UMKM di daerah tersebut bisa berkembang lebih pesat, dengan lebih banyak perempuan yang dapat berperan aktif di dalamnya,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Anggota DPRD Kaltim Yonavia Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan lewat UMKM di Kubar dan Mahakam Ulu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Legislator Kaltim Ekti Imanuel berharap dengan resminya Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Linggang Kebut. Jemaat setempat bisa beribadah dengan lebih nyaman.

Peresmian gereja yang terletak di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 23 November 2024.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel yang merupakan perwakilan masyarakat Kubar-Mahulu turut hadir dalam acara penting itu. Bersama para jemaat Kanaan, Camat Linggang Bigung Kristian, Kepala Kampung Linggang Kebut Antonius, Ketua Daerah GKII Daerah Mahakam Kutai Barat.

“Kami sangat mendukung pembangunan rumah ibadah karena ini adalah untuk kenyamanan umat dan kami sebagai bagian dari pemerintah bertanggung jawab untuk menghadirkan kenyamanan dan lebih meningkatkan hubungan keberagaman. Maka apabila ini terjadi maka amanlah Kabupaten Kutai Barat,” ujar Ekti dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia mengajak umat kristiani untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan di Kutai Barat, dan Kalimantan Timur secara umum. Keterlibatan itu bisa dengan mengampanyekan sikap toleransi antarumat beragama, hingga mengajar budi pekerti pada anak-anak di rumah.

“Mari kita jag anak kita dan tanamkan nilai nilai keimanan kepada mereka karena mereka adalah generasi yang handal untuk pembangunan Kabupaten Kutai Barat,” imbuhnya. (adv/fth)

Artikel Resmikan GKII Linggang Kebut, Ekti Imanuel Berharap Jemaat Makin Nyaman Beribadah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketika reses, Anggota DPRD Kaltim Yonavia mendapati masih ada anak-anak di daerah pemilihan (dapil)-nya yakni Kubar dan Mahulu yang kesulitan mengakses pendidikan. Legislator perempuan ini bakal bantu perjuangkan ke Pemprov Kaltim.

Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) merupakan daerah pelosok di Provinsi Kalimantan timur (Kaltim) yang masih punya PR dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Masalah itu masih menjadi keluhan masyarakat hingga saat ini.

Selain itu berbagai masalah lain juga perlu mendapatkan perhatian. Seperti kebutuhan dasar masyarakat, air bersih, kesehatan, kenakalan remaja, peningkatan sumber daya manusia, UMKM, pemerataan jaringan telekomunikasi, hingga literasi.

Beberapa permasalahan tersebut turut menjadi perhatian dari legislator perempuan asli Kutai Barat, Yonavia. Tahun ini, ia resmi menjadi pendatang baru di Karang Paci dengan perolehan suara 10 ribu lebih suara. Mewakili dapil Kubar-Mahulu, dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Provinsi Kaltim.

Politisi PDI Perjuangan ini mulanya merupakan ibu rumah tangga dan bertekad untuk menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Dengan harapan, daerah asalnya Kubar, bisa terjadi peningkatan dalam segala aspek.

Masalah Pendidikan di Kubar dan Mahulu

Yonavia menyebut, selain sejumlah permasalahan tersebut, masalah pendidikan juga tak kalah darurat di dapilnya. Masih banyak anak-anak di dapil Kubar-Mahulu yang kesulitan untuk mengakses pendidikan.

“Banyak saya temui anak-anak ingin sekolah tapi terkendala biaya, itu saya temui di reses,” katanya belum lama ini.

Sejauh ini, sekolah negeri di Indonesia memang disebut gratis. Namun kondisi di lapangan, tidak benar-benar gratis. Para orang tua tetap harus merogoh kocek untuk seragam, buku, dan sejumlah penunjang lainnya.

Selain masalah biaya, kondisi Kubar-Mahulu yang termasuk pelosok juga kerap menyulitkan anak-anak untuk sekolah lantaran sulitnya aksesibilitas. Semisal ingin sekolah atau menempuh pendidikan di perkotaan, namun tak punya tempat tinggal.

“Sementara jumlah asrama masih kurang dan tidak mencukupi,” tambahnya.

Yonavia berharap, Pemprov Kaltim perlu menyiapkan solusi untuk pendidikan bagi anak-anak di dapilnya. Agar semakin banyak generasi yang bisa berkontribusi mengembangkan daerahnya sendiri. Kebijakan yang memenuhi kebutuhan pendidikan tentu diharapkan.

“Itu perlu kita perjuangkan. Kalau ada program dari pemerintah, kita pasti support,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Dapati Anak Kesulitan Sekolah di Kubar-Mahulu, Yonavia Bantu Perjuangkan ke Pemprov Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Politisi Perempuan Yovania menaruh perhatian yang besar kepada banyaknya penyalahgunaan narkotika dan minuman keras di Kubar dan Mahulu. Menurutnya, perlu sosialisasi yang masif untuk tindakan pencegahan, jika tak ingin masalahnya kian serius.

Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dan kegiatan minum minuman keras masih marak terjadi di banyak daerah di Indonesia. Terutama pada anak muda yang notabene mereka merupakan calon generasi penerus.

Tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) seperti di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Kedua kasus tersebut masih banyak ditemui dilakukan oleh pemuda setempat.

Anggota DPRD Kaltim Yonavia, ikut menaruh perhatian pada anak-anak muda di Kabupaten Kubar dan Mahulu.

“Sekarang banyak juga yang mencampur-mencampur dengan obat legal, jadi mereka mengoplos sendiri,” katanya prihatin, belum lama ini.

Menurutnya anak muda saat ini sudah seharusnya belajar, sebab sebentar lagi anak mudalah yang menempati-menempati posisi tertentu di berbagai bidang. Anak muda, tak lama lagi menjadi pengganti di dunia kerja dan lainnya.

Gencarkan Sosialisasi

Dengan masih banyaknya dua kasus tersebut pada anak muda, politisi perempuan pendatang baru ini, berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang massif. Untuk menekan angka kasus tersebut.

“Harus banyak sosialisasi ke anak muda, saya juga akan fokus ke anak muda. Kita punya perkumpulan di sana, jadi lebih terarah dan positif,” tambahnya.

Dengan adanya wadah yang menampung aspirasi anak muda, Yonavia yakin kalau ke depan anak muda di Kubar dan Mahulu akan dapat berkembang bahkan berkontribusi untuk daerahnya sendiri.

“Sudah saatnya Kubar dan Mahulu dipegang anak muda,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Yovania Prihatin Banyak Anak Muda Kubar dan Mahulu yang Terjerat Narkoba dan Miras pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.