Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutim mengingatkan pemkab. Terkait skala prioritas dalam penyusunan anggaran belanja daerah. Untuk memastikan program dapat tepat sasaran dalam tiap penyusunan APBD....
APBD tahun anggaran 2023 Kabupaten Kutim mengalami surplus pendapatan. Fraksi PDIP mengingatkan agar pemerintah dapat mengoptimalkan soal perencanaan program pembangunan. Surplus pendapatan dalam APBD Kabupaten Kutai...
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur menemukan adanya koreksi dan reklasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh BPK RI Perwakilan Kaltim. Dalam Nota Pengantar Rancangan Peraturan...
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim mengapresiasi kinerja Pemkab. Atas pendapatan daerah dalam APBD tahun 2023 kemarin. Jadi bukti kinerja legislatif maupun eksekutif berjalan baik dalam memaksimalkan...
DPRD Kutim menyoroti tidak adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran...
Persoalan transparansi dan akuntabilitas keuangan Kabupaten Kutai Timur menjadi sorotan F-Nasdem DPRD Kutim. Ia mengusulkan agar persoalan ini dapat menjadi perhatian serius dan dibahas terinci melalui...
Dibalik sorotan pelaksanaan APBD tahun 2023, Fraksi Nasdem DPRD Kutim juga memberikan apresiasinya atas capaian keuangan ditahun 2023. Dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Anggota...
Fraksi Nasdem DPRD Kutim menyoroti transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan APBD 2023. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Ubaldus Badu,...
Fraksi Partai Golkar DPRD Kutim mengapresiasi kinerja pemerintah atas capaiannya meraup pendapatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Yang mencapai Rp 8,59 triliun pada tahun 2023. Dalam...
Fraksi Partai Golkar DPRD Kutim memberikan tanggapan dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024 mengenai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023....
