Kedatangan Menag ini saat ia menghadiri Tabligh Akbar dalam rangkaian Bridging Konferensi Imam Internasional yang digelar di Masjid Islamic Center Samarinda, Sabtu (25/4/2026).

Menag mengapresiasi keberadaan Masjid Islamic Center Samarinda yang dinilai sebagai salah satu masjid terbaik di Indonesia.

“Alhamdulillah, Masjid Islamic Center ini merupakan salah satu masjid terbaik di Indonesia. Kita patut berbangga memiliki masjid yang begitu megah dan ideal seperti ini,” ujarnya.

Masjid Islamic Center, kata dia, jangan hanya menjadi ikon daerah saja. Tapi sudah menjadi “jantung” kehidupan masyarakat Samarinda.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pengelola dan jamaah untuk menjadikan masjid tersebut sebagai pusat peradaban umat, meneladani fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW.

“Saya berharap masjid yang besar dan luar biasa ini dapat meniru konsep masjid Rasulullah, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat,” katanya

Kata dia, pentingnya penguatan peran masjid dalam mendorong kemandirian ekonomi. Ia mencontohkan pengelolaan modern seperti yang dilakukan Masjid Istiqlal yang mulai mengembangkan berbagai unit usaha.

“Kita ingin masjid mampu memperkuat ekonomi umat. Di mana ada masjid, di situ harus ada pusat aktivitas masyarakat,”

“Jika (Islamic Center Samarinda,Red) dikelola dengan baik, masjid bahkan bisa mandiri tanpa bergantung pada APBN maupun APBD,” jelasnya.

Ia menambahkan, kunci utama dalam pengelolaan tersebut adalah kepercayaan (trust) serta manajemen yang profesional dan transparan.

“Mari kita jadikan Masjid Islamic Center ini sebagai contoh teladan bagi masjid lainnya. Jangan hanya besar secara fisik, tetapi juga besar dalam prestasi dan kontribusi bagi umat,” pesannya. (prb/lim)

Artikel Islamic Center Samarinda Didorong Perkuat Jadi Pusat Ekonomi Umat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Dua kota besar, yakni Samarinda dan Balikpapan, ditetapkan sebagai lokasi utama pembangunan fasilitas PSEL di Kalimantan Timur.

Infrastruktur Siap, Samarinda dan Balikpapan Jadi Prioritas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur, H. Joko Istanto, menjelaskan bahwa penunjukan kedua wilayah tersebut didasarkan pada kesiapan infrastruktur serta besarnya potensi pasokan sampah yang tersedia.

“Kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik ini mencakup dua lokasi utama, yakni di kawasan Samarinda dan TPA Manggar Balikpapan,” ujarnya.

Untuk wilayah Samarinda, pengembangan PSEL akan mencakup kawasan Samarinda Raya, termasuk sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara di Balikpapan, proyek ini akan terintegrasi dengan kawasan strategis nasional, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Target Olah 600 Ton Sampah per Hari, Dorong Energi Berkelanjutan

DLH Kalimantan Timur akan bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah menargetkan masing-masing fasilitas PSEL mampu mengolah hingga 600 ton sampah per hari.

Dengan kapasitas tersebut, PSEL diharapkan mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan energi di Kalimantan Timur. (am/lim)

Artikel Samarinda dan Balikpapan Jadi Lokasi Utama PSEL, Solusi Sampah Jadi Energi di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Melalui Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jaya Mualimin, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan terhadap 49.742 peserta bukanlah penghentian layanan, melainkan bagian dari proses penataan dan validasi data agar sesuai dengan aturan nasional.

Penataan Data, Bukan Penghentian Layanan

Menurut dr. Jaya, penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan iuran tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menjelaskan, warga yang masuk kategori miskin dalam desil I–V seharusnya terdaftar dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Kalau masuk kategori miskin, harusnya didaftarkan ke PBI-JK pusat agar dibiayai APBN. Ini supaya tidak terjadi pendanaan yang tidak tepat sasaran,” ujarnya, Sabtu 11 April 2026.

Sementara itu, peran pemerintah daerah difokuskan untuk menanggung peserta di luar kategori tersebut, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif dan adil.

Jaminan Layanan Tetap Berjalan

Pemprov juga menekankan bahwa langkah ini bertujuan menciptakan pemerataan antar daerah di Kaltim. Selama ini, jumlah peserta yang ditanggung di Samarinda dinilai jauh lebih besar dibanding kabupaten/kota lainnya.

“Daerah lain jumlahnya jauh lebih kecil. Ini yang kita tata agar lebih proporsional,” kata dr. Jaya.

Meski dilakukan penyesuaian, masyarakat diminta tidak khawatir. Pemprov memastikan layanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa.

Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap bisa datang ke fasilitas kesehatan. Jika status kepesertaan belum aktif, pemerintah menjamin akan segera melakukan aktivasi ulang.

“Kalau ada yang sakit, silakan datang. Kami pastikan tetap dilayani. Provinsi tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis yang bermutu,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda guna memastikan sinkronisasi data dan kebijakan ke depan berjalan optimal.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat yang berhak tetap terlindungi, baik melalui skema pusat maupun daerah. (Am/lim)

Artikel Pemprov Kaltim Klarifikasi Isu BPJS Samarinda: Bukan Dihentikan, Ini Penjelasan Lengkapnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 dengan tema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokratis Daerah” ini digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, pada Sabtu, 11 April 2026.

Bukan sekadar forum seremonial, kegiatan ini menjadi ruang dialog yang hidup. Diskusi mengalir, pertanyaan muncul, dan gagasan bertukar dalam suasana yang hangat namun penuh makna.

Sebagai narasumber utama, M. Darlis Pattalongi hadir tidak hanya sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran politik masyarakat.

Membangun Demokrasi dari Kesadaran Warga

Dalam pemaparannya, Darlis mengajak peserta melihat demokrasi dari sudut yang lebih mendasar. Baginya, demokrasi bukan hanya soal memilih dalam bilik suara, melainkan tentang sejauh mana masyarakat memahami hak, peran, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bernegara.

Ia menekankan bahwa literasi politik menjadi benteng utama menghadapi berbagai tantangan, mulai dari maraknya hoaks hingga praktik politik uang.

Demokrasi yang kuat, menurutnya, juga harus mampu menjauh dari politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Sebaliknya, demokrasi perlu tumbuh dari nilai persatuan dan kesadaran kolektif.

“Kalau masyarakat paham politik, mereka tidak mudah dipecah dan tidak mudah dipengaruhi informasi yang menyesatkan,” ujarnya.

Di tengah posisi strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ia menilai peningkatan literasi politik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Peran Pendidikan dan Generasi Muda

Pemahaman itu kemudian diperkaya oleh narasumber pemateri 1, Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum., yang mengurai literasi politik dari perspektif akademik.

Ia menjelaskan bahwa literasi politik bukan sekadar pengetahuan, tetapi juga mencakup kesadaran, sikap, hingga perilaku dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki literasi politik baik akan lebih kritis dalam menyikapi isu publik dan tidak mudah terjebak dalam apatisme.

“Pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan banyak pihak—mulai dari pemerintah, kampus, hingga masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber pemateri 2, Selamat Said, S.Pd.I, membawa pendekatan yang lebih reflektif. Dengan gaya khasnya sebagai motivator, ia mengajak peserta untuk tidak menjauhi politik, melainkan memahaminya secara bijak.

Ia menyoroti peran generasi muda sebagai penentu arah demokrasi ke depan. Baginya, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran individu.

“Kalau kita ingin pemimpin yang baik, maka kita juga harus menjadi pemilih yang cerdas,” pesannya.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Kamarsam pun berjalan dinamis. Peserta tak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka.

Dari pertemuan sederhana itu, satu hal menjadi jelas: demokrasi yang berkualitas tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari masyarakat yang sadar, kritis, dan mau terlibat.Dan di ruang-ruang seperti inilah, benih-benih demokrasi yang lebih matang mulai ditanam. (Am/lim)

Artikel Literasi Politik Jadi Nafas Demokrasi Daerah di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Namun kini, harapan itu mulai menemukan bentuknya.Di sebuah pagi yang penuh semangat, Selasa (31/3/2026), pemerintah bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menandai dimulainya pembangunan Jembatan Garuda—sebuah infrastruktur yang tak sekadar menghubungkan dua sisi wilayah, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan masyarakat.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Anggara Sitompul. Di hadapan warga dan para prajurit, ia menegaskan bahwa jembatan ini merupakan bagian dari upaya besar negara untuk hadir lebih dekat dengan rakyat.

Program Jembatan Perintis Garuda sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan ribuan jembatan di berbagai pelosok tanah air—terutama di wilayah yang selama ini terpinggirkan oleh keterbatasan akses.

Bagi warga Pampang, jembatan ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah jawaban atas kebutuhan yang telah lama dinantikan.“Selama ini kami sering kesulitan, terutama saat membawa hasil kebun atau anak-anak berangkat sekolah,” tutur salah seorang warga, menggambarkan realitas yang dihadapi sehari-hari.

Tak jauh dari lokasi, Kepala Adat setempat, Esran Palan, menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Baginya, pembangunan ini menjadi bukti bahwa suara masyarakat di pelosok tetap didengar.

“Kami sangat bersyukur. Ini bukan hanya jembatan, tapi harapan baru bagi kami semua,” ujarnya.

Pembangunan Jembatan Garuda di Pampang juga menjadi bagian dari karya bakti TNI AD bertema “Negara Hadir untuk Rakyat Melalui Karya Bakti TNI AD”.

Melalui program ini, prajurit tidak hanya menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga terlibat langsung dalam pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tak hanya di Pampang, pembangunan serupa juga akan dilakukan di beberapa titik lain di Samarinda, seperti Handil Bakti dan kawasan Sempaja. Semuanya menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.Anggara Sitompul pun berpesan agar seluruh pihak ikut menjaga semangat gotong royong dalam proses pembangunan ini.

“Saya berharap semua bisa mendukung. Ini bukan hanya proyek TNI atau pemerintah, tapi milik kita bersama,” katanya.

Ketika jembatan itu nanti berdiri kokoh, ia tak hanya akan dilintasi kendaraan atau pejalan kaki. Ia akan menjadi saksi perubahan—dari keterisolasian menuju keterhubungan, dari keterbatasan menuju peluang.

Dan bagi warga Pampang, setiap langkah yang melintasinya kelak adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. (Am/lim)

Artikel Dari Akses Terbatas Menuju Harapan Baru, Jembatan Garuda Hadir di Pampang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Laporan tersebut disampaikan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) yang menilai terdapat indikasi mark-up nilai kontrak yang melampaui batas Standar Harga Satuan (SHS).

Wakil Ketua Umum ARUKKI, M. Munari, mengatakan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan sewa kendaraan operasional pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan itu turut menyebut sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam proses pengadaan tersebut.

“Kami melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sewa kendaraan operasional pejabat Pemerintah Kota Samarinda,” kata Munari, Senin (30/3/2026).

Dalam laporan tersebut, ARUKKI menyebut Wali Kota Samarinda sebagai pengguna atau penerima manfaat utama kendaraan operasional yang disewa dengan nilai kontrak tinggi.

Munari menilai pejabat tersebut diduga mengetahui sekaligus menyetujui pengadaan sewa kendaraan yang nilainya melampaui ketentuan SHS yang berlaku dalam regulasi daerah.

“Wali Kota Samarinda diduga sebagai pengguna atau penerima manfaat utama yang mengetahui dan menyetujui pengadaan sewa kendaraan dengan nilai kontrak melampaui standar harga satuan,” ujarnya.

Selain Wali Kota Samarinda, laporan tersebut juga menyebut Sekretaris Daerah Kota Samarinda sebagai pengguna anggaran.

Sekda diduga mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta bertanggung jawab atas pengendalian belanja daerah yang tidak sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan dalam aturan.

Munari mengatakan laporan tersebut juga mencantumkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai pihak yang diduga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kontrak sewa kendaraan dengan nilai yang telah dimark-up.

“PPK diduga menyusun HPS dan spesifikasi kontrak sewa kendaraan yang telah dimark-up,” kata Munari.

Ketiga pejabat tersebut selanjutnya disebut sebagai para terlapor dalam laporan yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Menurut Munari, para terlapor diduga secara sengaja menetapkan nilai kontrak sewa kendaraan yang melampaui plafon maksimal.

“Para terlapor diduga menetapkan nilai kontrak sewa kendaraan melampaui plafon maksimal dalam Perwali Samarinda Nomor 37 Tahun 2023,” ujarnya.

Ia menyebut praktik tersebut diduga dilakukan melalui rekayasa spesifikasi teknis yang bertujuan untuk menjustifikasi harga sewa kendaraan yang tinggi sekaligus mengunci vendor tertentu sebagai penyedia.

“Rekayasa spesifikasi teknis diduga digunakan untuk menjustifikasi harga sewa yang tinggi dan mengunci vendor tertentu,” katanya.

ARUKKI juga mencatat adanya indikasi aliran dana balik atau kickback dari vendor kepada pejabat pengambil keputusan. Selisih antara nilai kontrak dengan batas SHS diduga menjadi ruang bagi komisi ilegal yang menguntungkan pihak tertentu.

“Terdapat indikasi adanya aliran dana balik dari vendor kepada pejabat pengambil keputusan,” ujar Munari.

Munari menilai pengguna utama kendaraan tersebut diduga tetap menikmati fasilitas kendaraan dengan biaya sewa tinggi meskipun mengetahui batasan SHS yang telah diatur dalam regulasi yang ditandatangani sendiri.

“Pengguna utama diduga tetap menikmati fasilitas kendaraan dengan biaya sewa tinggi meskipun mengetahui batasan SHS,” katanya.

Ia juga menyebut terdapat dugaan kendaraan yang disewa memiliki keterkaitan dengan kepemilikan pribadi oknum tertentu yang kemudian disewakan kembali kepada pemerintah.

“Bahkan terdapat dugaan kendaraan yang disewa memiliki keterkaitan dengan kepemilikan pribadi oknum tertentu,” ujarnya.

Selain itu, ARUKKI juga menilai terdapat dugaan intervensi atau pembiaran sehingga audit internal tidak menyentuh pos anggaran sewa kendaraan operasional tersebut.

“Terdapat dugaan intervensi atau pembiaran sehingga audit internal tidak menyentuh pos anggaran sewa kendaraan operasional,” kata Munari.

Dalam laporan tersebut juga disampaikan informasi mengenai nilai realisasi biaya sewa kendaraan yang dinilai jauh di atas batas standar harga satuan.

“Realisasi biaya sewa kendaraan jenis Defender mencapai Rp160.000.000 per bulan,” kata Munari.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut jauh melampaui plafon maksimal SHS dalam Perwali Samarinda Nomor 37 Tahun 2023 yang sebesar Rp14.030.000 per bulan. Selisih antara kedua angka tersebut mencapai Rp145.970.000 setiap bulan.

Menurut Munari, selisih biaya tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar apabila dihitung secara tahunan.

“Selisih tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1.751.640.000 per tahun untuk satu unit kendaraan,” ujarnya.

Ia mengatakan potensi kerugian negara dapat meningkat secara signifikan apabila pengadaan tersebut mencakup lebih dari satu unit kendaraan.

Selain itu, ARUKKI juga menilai penyusunan HPS diduga dilakukan dengan mengambil referensi harga tertinggi dari vendor tertentu untuk melegitimasi nilai kontrak.

“PPK diduga menyusun HPS dengan mengambil referensi harga tertinggi dari vendor tertentu untuk melegitimasi nilai kontrak,” kata Munari.

Munari juga menyebut terdapat dugaan pemecahan paket kontrak agar proses pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa melalui lelang terbuka.

“Pengadaan juga diduga diatur melalui pemecahan paket kontrak agar dapat dilakukan melalui penunjukan langsung,” ujarnya.

ARUKKI menilai praktik tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a dan Pasal 1 ayat (4) huruf a Perwali Samarinda Nomor 37 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Standar Harga Satuan merupakan batas maksimal yang tidak dapat dilampaui tanpa revisi aturan.

Berdasarkan uraian tersebut, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Munari mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk ditindaklanjuti melalui investigasi lebih mendalam.

ARUKKI juga mendorong agar dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menghitung potensi kerugian negara secara finansial dan fungsional.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan investigasi mendalam, termasuk audit investigatif oleh BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara secara finansial dan fungsional,” tutup Munari.

Terpisah sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa Land Rover Defender dengan nilai sewa yang mencapai Rp160 juta per bulan, dipilih lebih praktis dibandingkan membeli baru, sebab biaya servis dan perawatan kendaraan ditanggung pihak penyedia jasa sewa.

Sebagai respons terhadap polemik yang berkembang, Wali Kota Samarinda menegaskan kesediaannya untuk diaudit secara objektif oleh Inspektorat Kota Samarinda, bahkan jika audit menyasar dirinya atau pejabat tinggi lainnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah datang ke Inspektorat untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan, termasuk menilai kesesuaian mekanisme pengadaan, kebutuhan penggunaan kendaraan, serta efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan fasilitas.

“Tolong periksa, kalau ada yang perlu diluruskan atau dievaluasi, silakan dievaluasi, walaupun itu menyangkut kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ujar Andi Harun. (Kk/red)

Artikel Curigai Indikasi Mark Up, ARUKKI Laporkan Sewa Land Rover Defender Pemkot Samarinda ke Kejaksaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Capaian tersebut dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui surat resmi sebagai bentuk kebanggaan sekaligus laporan perkembangan pendidikan di daerah.

Kepala sekolah, Ni Made Adnyani, menyebutkan bahwa LoA tersebut berasal dari sejumlah negara tujuan pendidikan favorit, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, hingga Belanda.

“Sebanyak 30 siswa kami menerima LoA di perguruan tinggi luar negeri dengan total 84 LoA,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Bukti Kualitas Pendidikan dan Harapan Dukungan

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan berkelanjutan dari sekolah melalui program pendidikan berstandar global.

Ia juga menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan di Kalimantan Timur mampu bersaing di tingkat internasional.

Pihak sekolah pun berharap pemerintah daerah dapat terus memberikan dukungan, baik dalam bentuk akses informasi, kemitraan pendidikan, maupun program beasiswa bagi siswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelajar lain di Kalimantan Timur untuk terus berprestasi dan berani menembus persaingan global. (kom/lim)

Artikel 30 Siswa SMAN 10 Samarinda Raih 84 LoA dari Kampus Luar Negeri pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Meski demikian, kepolisian menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori macet total, melainkan kepadatan akibat lonjakan mobilitas masyarakat usai libur panjang.

Salah satu titik paling padat terpantau di kawasan Jembatan Mahkota II, yang menjadi jalur vital penghubung antarwilayah.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda, La Ode Prasetyo Fuad, menyebut pihaknya terus memantau situasi dan siap mengambil langkah cepat.

“Jika terjadi kepadatan, kami akan lakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Prioritas kami adalah jalur dengan volume kendaraan tertinggi, terutama arus keluar kota,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Sistem Buka-Tutup Jalur Diterapkan

Untuk menjaga arus tetap bergerak, polisi menerapkan sistem buka-tutup jalur secara fleksibel. Strategi ini dinilai efektif mengurai antrean meski kendaraan tetap melaju dalam kecepatan terbatas.

Sebanyak 50 personel gabungan dari Satlantas dan Polsek dikerahkan di titik-titik rawan guna memastikan kelancaran lalu lintas.

Lonjakan kendaraan tidak hanya terjadi di jalur antar kota. Sejumlah kawasan publik juga mengalami peningkatan aktivitas, seperti area sekitar Big Mall Samarinda, kawasan sekolah, hingga lokasi rekreasi yang ramai dikunjungi warga selama libur Lebaran.

Di tengah tingginya volume kendaraan, angka kecelakaan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2026 terpantau relatif stabil, dengan total empat kejadian—tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Meski begitu, kepolisian tetap mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan keselamatan.

“Kami mengimbau pengendara agar tetap disiplin, mematuhi aturan, dan segera beristirahat jika lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” tegas La Ode.

Dengan arus balik yang masih berlangsung, masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dan menghindari titik rawan kepadatan guna perjalanan yang lebih aman dan nyaman. (am/lim)

Artikel Arus Balik Lebaran 2026, Samarinda Dipadati Kendaraan, Polisi Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Arus mudik Lebaran tahun ini masih dibayangi cuaca yang tak menentu. Masyarakat yang bersiap menempuh jalur darat melintasi wilayah Kalimantan Timur diminta untuk menyalakan radar waspada. Musim penghujan yang belum sepenuhnya reda berisiko membuat lintasan aspal menjadi licin dan meningkatkan kerawanan kecelakaan lalu lintas.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Timur, Renhard Ronald, menegaskan bahwa urusan nyawa di jalan raya tidak bisa ditawar. Keselamatan wajib menjadi acuan utama, baik bagi penyedia armada angkutan maupun masyarakat pemudik itu sendiri.

“Keselamatan dan keamanan menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan, baik oleh kami sebagai penyelenggara angkutan darat maupun oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi,” kata Renhard, baru-baru ini.

Cek Prakiraan Cuaca

Renhard menjabarkan, selain memperketat inspeksi teknis untuk memastikan kelayakan kendaraan di lapangan, otoritas transportasi juga menaruh atensi penuh pada faktor cuaca. Langkah ini merespons langsung instruksi Menteri Perhubungan RI yang mewanti-wanti ancaman cuaca ekstrem selama periode pergerakan massal ini.

Meski begitu, ia menilai potensi cuaca buruk tidak lantas harus melumpuhkan mobilitas warga, asalkan langkah mitigasinya berjalan matang. Ia menyarankan para pemudik untuk tidak malas mengecek prakiraan cuaca lewat aplikasi resmi BMKG sebelum memanaskan mesin kendaraan.

Peringatan senada datang dari Kepala Kantor Stasiun Meteorologi SAMS Sepinggan Balikpapan, Djoko Sumardiono. Ia memastikan pembaruan informasi cuaca dan potensi bencana selalu didistribusikan secara real-time di berbagai platform digital agar mudah diakses publik kapan saja.

“Karena masih dalam musim hujan, pemudik perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama di area terminal yang kerap tergenang air. Kondisi tersebut dapat membuat permukaan jalan menjadi licin dan berpotensi memicu kecelakaan,” jelas Djoko.

Sinergi pengawasan antara otoritas darat dan BMKG ini diharapkan bisa menjadi navigasi perjalanan yang aman bagi publik. Dengan berbekal panduan cuaca yang akurat, masyarakat diharap lebih bijak mengatur waktu keberangkatan sehingga bisa tiba di kampung halaman tanpa insiden yang tak diinginkan. (ens)

Artikel Musim Hujan Masih Berlangsung, BPTD dan BMKG Minta Pemudik Jalur Darat di Kaltim Lebih Waspada pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kekhawatiran masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) akan kelangkaan bahan pokok dipastikan tak beralasan. Pemerintah Provinsi Kaltim menggaransi ketersediaan pangan di Bumi Etam dalam kondisi melimpah dan sanggup menutupi kebutuhan warga hingga enam bulan ke depan.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa tren lonjakan permintaan selama bulan Ramadan tidak akan menggoyahkan ketahanan stok di pasaran.

“Persediaan bahan pangan kita sangat mencukupi. Kami ingin masyarakat menjalankan ibadah dan menyambut lebaran dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan ketersediaan kebutuhan pokok,” ujar Heni di Samarinda, Kamis (12/3/2026).

Ketenangan yang dijanjikan Pemprov Kaltim bukan tanpa dasar. Merujuk pada data DP2KUKM Kaltim per Februari 2026, volume cadangan komoditas utama terbilang masif. Stok beras non-Bulog tercatat menyentuh angka 233 ribu ton dan daging sapi di kisaran 390 ribu ton.

Komoditas lainnya juga berada di zona aman, meliputi minyak goreng (5.678 ton), tepung terigu (2,6 juta ton), gula pasir (16 ribu ton), dan daging ayam (145 ribu ton). Persediaan pelengkap seperti mentega dan telur pun dipastikan memadai untuk dua hingga enam bulan ke depan.

Meski pasokan melimpah, Heni tak menampik adanya dinamika harga di sejumlah pasar tradisional. Namun, ia menggarisbawahi bahwa fluktuasi tersebut murni fenomena musiman akibat lonjakan konsumsi rumah tangga yang terjadi secara serentak jelang hari raya.

Masyarakat Jangan Panik

Karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik. Warga diimbau tetap bijak dalam berbelanja dan menghindari aksi memborong barang atau panic buying.

Di sisi lain, Pemprov Kaltim menyadari bahwa tantangan utama ketahanan pangan di wilayahnya terletak pada rantai distribusi. Pasalnya, mayoritas bahan pokok masih harus didatangkan dari luar daerah. Untuk menutup celah ini, DP2KUKM terus memperketat koordinasi pengiriman dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami terus mengawal jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan. Jika distribusi lancar, maka ketersediaan barang terjaga dan harga dapat tetap stabil,” tegasnya.

Sebagai langkah pengawalan ekstra, tim dari Pemprov Kaltim rutin diturunkan ke pasar-pasar guna memantau pergerakan pasokan dan harga. Langkah represif juga disiapkan untuk menindak tegas praktik spekulasi atau penimbunan yang dapat merugikan konsumen.

“Harapannya masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan penuh suka cita. Stok tersedia, distribusi berjalan normal, dan kebutuhan pangan insyaallah terpenuhi,” pungkas Heni optimistis. (ens)

Artikel Jelang Lebaran, Pemprov Kaltim Jamin Stok Pangan Aman hingga 6 Bulan ke Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.