Meski begitu, Reza meminta agar persoalan tersebut tidak digiring menjadi konflik politik antarpartai dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme internal DPRD.

“Terkait dengan masalah aduan dari saya pribadi kepada badan kehormatan sudah saya serahkan laporannya. Tinggal bagaimana teman-teman di badan kehormatan menjalankan sesuai proses yang ada di DPRD,” kata Reza.

Ia menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi permusuhan berkepanjangan di lingkungan DPRD Kalimantan Timur. Menurutnya, dalam konflik semacam itu kemungkinan terdapat kesalahan dari kedua belah pihak.

“Kita juga ke depan tidak ingin adanya permusuhan di lingkungan DPRD ini. Yang jelas mungkin dari saya secara pribadi juga ada kesalahan. Mungkin dari pihak sebelah juga ada kesalahan dalam hal ini,” lanjutnya.

Reza Minta Persoalan Tak Dipolitisasi

Reza menilai persoalan yang kini ditangani BK lebih bersifat personal dan tidak seharusnya dikaitkan dengan dinamika politik antarpartai di DPRD Kaltim.

“Jangan juga disangkutpautkan terkait adanya politisasi. Ini Gerindra, ini partai A dan yang lain,” tegasnya.

Menurut dia, inti persoalan justru berkaitan dengan sikap, etika, dan cara berinteraksi antaranggota dewan dalam kehidupan politik maupun keseharian.

Ia mengaku dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan adat yang mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam berpolitik.

“Dalam keluarga, dari adat kami, dari pedatuan kami, dan guru-guru kami diajarkan terkait adab dan etika,” ungkapnya.

Reza menilai setiap pihak harus menjaga sikap dan tidak mengedepankan ego pribadi dalam menjalankan aktivitas politik.

“Kita harus menghargai bagaimana adab dan etika kita dalam berpolitik, dalam berteman, dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya,” ujarnya.

BK DPRD Kaltim Siapkan Mediasi

Saat ini, proses di Badan Kehormatan DPRD Kaltim disebut masih berada pada tahap awal. Reza mengaku belum menerima jadwal resmi pemanggilan maupun mediasi.

Namun, ia telah dihubungi Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, yang menyampaikan rencana pemanggilan untuk agenda mediasi antara pihak-pihak terkait.

“Kemarin dihubungi Ketua BK Subandi, beliau sampaikan nanti ada pemanggilan untuk mediasi. Nanti kita lihat bagaimana berkembangnya proses,” katanya.

Badan Kehormatan DPRD sendiri memiliki fungsi menjaga marwah lembaga legislatif melalui penegakan kode etik anggota dewan. BK berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan, hingga merekomendasikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran etik.

Reza berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai aturan dan diselesaikan secara baik melalui mekanisme internal DPRD.

“Yang jelas kita ke depan bagaimana kembali lagi berpikir jernih. Ini ditentukan sesuai dengan proses yang ada saja,” pungkasnya. (Gi/am)

Artikel Aduan Etik Masuk BK DPRD Kaltim, Reza Singgung Pentingnya Adab dalam Politik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan fraksinya tetap fokus mengawal proses hak angket sesuai aturan yang berlaku di DPRD.

“Yang jelas kami Fraksi Gerindra tetap berproses terkait hak angket ini. Tadi sudah dijadwalkan oleh pimpinan DPRD di tanggal 10 Juni untuk pembentukan pansus hak angket,” kata Reza.

Menurut dia, agenda paripurna pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket telah dijadwalkan pada 10 Juni 2026 setelah melalui rapat Badan Musyawarah DPRD Kaltim dan konsultasi pimpinan dewan ke Kementerian Dalam Negeri.

Reza menekankan proses hak angket harus berjalan secara profesional dan objektif tanpa dipengaruhi opini liar yang berkembang di ruang publik.

“Namun kita dalam hal ini bersifat profesional, objektif bagaimana hak angket ini bisa berjalan sesuai keinginan ataupun proses yang ada di DPR,” ujarnya.

Gerindra Bantah Ada Konflik Rudy Mas’ud dan Seno Aji

Reza juga menanggapi berkembangnya isu yang mengaitkan dorongan hak angket dengan dugaan konflik internal di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menegaskan hingga saat ini hubungan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji tetap berjalan baik.

“Yang jelas sampai saat ini bagaimana Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur sejalan, masih bergandengan tangan bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” ujarnya.

Politikus Gerindra itu meminta publik tidak membangun opini yang justru memperkeruh suasana politik daerah.

“Jadi kami harap tidak ada opini versus to versus ke mereka berdua,” katanya.

Pernyataan tersebut merespons munculnya spekulasi di tengah masyarakat yang mengaitkan gerakan hak angket dengan tarik menarik kepentingan politik internal elite pemerintahan provinsi.

Belakangan, isu hak angket memang berkembang menjadi perbincangan sensitif di Kalimantan Timur. Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim terus mendesak DPRD segera merealisasikan hak angket terhadap kebijakan pemerintah provinsi.

DPRD Diminta Fokus Jalankan Mekanisme Formal

Menurut Reza, penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi selama dilakukan sesuai aturan.

“Selama ini kita tidak pernah melihat itu. Wajar teman-teman menyampaikan aspirasi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya secara baik dan benar saja,” ungkapnya.

Ia menilai proses hak angket kini sudah masuk jalur resmi kelembagaan DPRD sehingga publik sebaiknya memberi ruang kepada dewan menjalankan mekanisme yang berlaku.

“Karena kalau kita melihat ini semuanya sudah diserahkan dan berproses,” lanjutnya.

Reza juga mengingatkan agar dinamika politik tidak berubah menjadi kegaduhan berkepanjangan yang justru merugikan masyarakat dan mengganggu pembangunan daerah.

Menurutnya, Kalimantan Timur saat ini membutuhkan stabilitas politik mengingat posisinya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalau kita selama ini hanya memberikan kegaduhan seperti ini, yang jelas ada kerugian kepada kita semua,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif dan menjadikan momentum hak angket sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

“Lebih baik saat ini bagaimana kita bermuhasabah diri, bertabayun semuanya ke depan, bagaimana pemerintahan di Kalimantan Timur ini bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

DPRD Kaltim sendiri dijadwalkan menggelar paripurna pembentukan pansus hak angket pada 10 Juni 2026 setelah masa reses anggota dewan berakhir. Sejumlah fraksi sebelumnya juga menyatakan mendukung proses hak angket berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Gi/am)

Artikel Hak Angket DPRD Kaltim Tetap Jalan, Gerindra Bantah Ada Konflik Rudy Mas’ud dan Seno Aji pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Keputusan itu diambil dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim yang digelar Senin, 25 Mei 2026. Penjadwalan dilakukan usai pimpinan DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta terkait proses hak angket yang belakangan menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengatakan seluruh tahapan kini diarahkan agar berjalan sesuai mekanisme resmi kelembagaan DPRD.

“Hasil konsultasi teman-teman pimpinan kemarin ke Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri diarahkan disesuaikan dengan proses yang ada di DPRD,” kata Ekti, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, Banmus telah menyepakati perubahan agenda DPRD sekaligus memasukkan paripurna hak angket ke dalam jadwal resmi lembaga legislatif tersebut.

“Kita memasukkan jadwal paripurna hak angket itu di tanggal 10 Juni 2026,” ujarnya.

Dijadwalkan Setelah Masa Reses DPRD

Ekti menjelaskan, pemilihan tanggal 10 Juni dilakukan setelah mempertimbangkan agenda reses anggota DPRD Kalimantan Timur yang berlangsung pada 2 hingga 9 Juni 2026.

Karena itu, rapat paripurna baru bisa dilaksanakan sehari setelah masa reses berakhir.

“Kenapa tanggal 10 Juni? Karena tanggal 2 sampai tanggal 9 Juni kami reses,” jelasnya.

Ia memastikan keputusan tersebut telah disepakati seluruh perwakilan fraksi yang hadir dalam rapat Banmus. Setelahnya, jadwal itu langsung dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk disahkan secara kelembagaan.

“Hari ini kita rapat Badan Musyawarah dan sepakat semua dari seluruh fraksi perwakilannya di Badan Musyawarah menjadwalkan itu di tanggal 10 Juni,” ungkap Ekti.

Menurutnya, keputusan itu kini sudah bersifat final agar tidak lagi memunculkan polemik soal sah atau tidaknya proses hak angket di DPRD Kaltim.

Hak Angket Jadi Sorotan Publik

Agenda hak angket DPRD Kalimantan Timur belakangan memang menjadi perhatian publik. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan organisasi masyarakat terus bermunculan dalam beberapa pekan terakhir.

Massa aksi mendesak DPRD segera menggulirkan hak angket terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.

Aksi demonstrasi bahkan berulang kali digelar di depan Kantor Gubernur hingga kantor partai politik di Samarinda. Sejumlah kelompok masyarakat menilai DPRD lamban menjalankan fungsi pengawasan politiknya.

Di sisi lain, muncul pula kritik terkait legalitas proses hak angket yang sebelumnya disebut belum melewati seluruh tahapan kelembagaan secara lengkap. Konsultasi pimpinan DPRD ke Kemendagri disebut menjadi langkah untuk memastikan proses tersebut tetap sesuai tata tertib DPRD dan ketentuan perundang-undangan.

Hak angket sendiri merupakan hak penyelidikan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam mekanismenya, usulan hak angket harus memenuhi syarat jumlah pengusul lintas fraksi sebelum diputuskan melalui rapat paripurna.

Meski jadwal paripurna sudah ditetapkan, DPRD Kalimantan Timur hingga kini belum membeberkan secara rinci agenda teknis yang akan dibahas pada 10 Juni mendatang. Termasuk apakah langsung masuk tahap pembentukan panitia angket atau baru sebatas pengesahan usulan.

Namun keputusan Banmus ini menjadi penanda bahwa polemik hak angket kini telah resmi masuk jalur kelembagaan DPRD. Publik kini menunggu apakah paripurna nanti benar-benar menjadi pintu penyelidikan politik yang substansial, atau hanya berhenti sebagai formalitas administratif di tengah tarik menarik kepentingan politik fraksi. (Gi/am)

Artikel Paripurna Hak Angket DPRD Kaltim Dijadwalkan 10 Juni, Banmus Klaim Sudah Final pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Temuan itu kini mulai menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Mulai dari dugaan kelebihan pembayaran Program Beasiswa Gratispol, persoalan pengelolaan kredit produktif di Bankaltimtara, hingga lemahnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan DPRD baru menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dan segera menyiapkan pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah.

“Baru tadi dibacakan. Nanti rekomendasi dasar ini akan kita lanjutkan. Sekalian nanti dengan LKPJ, kita rangkai temuan-temuannya,” kata Hasanuddin usai rapat paripurna di Samarinda, Senin (26/5/2026).

Menurutnya, DPRD akan melihat bentuk pengawasan lanjutan terhadap rekomendasi BPK, meski mekanisme detailnya masih akan dibahas lebih lanjut.

Beasiswa Gratispol dan Proyek Fisik Jadi Sorotan

Salah satu temuan paling menonjol dalam laporan BPK menyangkut pengelolaan Program Beasiswa Gratispol. Auditor menemukan tata kelola program belum diatur secara memadai sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,05 miliar.

Dana tersebut dinilai seharusnya masih bisa dimanfaatkan untuk calon penerima beasiswa lainnya.

BPK meminta Gubernur Kalimantan Timur menginstruksikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah serta memperbaiki koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Selain sektor pendidikan, auditor juga menemukan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek fisik di lingkungan pemerintah daerah.

Pada empat organisasi perangkat daerah, ditemukan kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp1,4 miliar yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp590 juta dan potensi kelebihan pembayaran tambahan Rp550 juta.

Sementara itu, pada pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR PERA ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp338 juta dengan nilai kelebihan pembayaran dalam jumlah yang sama.

Atas temuan tersebut, BPK meminta pengembalian kelebihan pembayaran segera diproses dan disetorkan ke kas daerah.

Sistem Kredit Bankaltimtara Dinilai Belum Kuat

Temuan lain yang cukup strategis menyasar Bankaltimtara.

Dalam pemeriksaan efektivitas operasional bank daerah tersebut, BPK menemukan sistem informasi perbankan belum cukup kuat untuk mencegah risiko serangan siber.

Auditor menilai penguatan sistem keamanan informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan transaksi elektronik bank.

Tak hanya itu, penyaluran kredit produktif juga dinilai belum optimal karena belum didukung sistem analisis kredit yang memadai.

BPK merekomendasikan agar direksi Bankaltimtara melakukan inventarisasi perangkat teknologi informasi di kantor cabang, memperbarui perangkat yang diperlukan, serta mengembangkan aplikasi pendukung operasional kredit produktif.

Temuan ini menjadi perhatian karena Bankaltimtara selama ini diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

Namun di sisi lain, lemahnya perlindungan siber dan sistem analisis kredit memperlihatkan ekspansi layanan belum sepenuhnya diikuti penguatan tata kelola internal.

Ancaman Alih Fungsi Lahan Pangan

Selain pendidikan dan sektor keuangan, BPK juga menyoroti lemahnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Dalam pemeriksaan terkait ketahanan pangan, auditor menemukan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum memadai.

Kondisi tersebut dinilai berisiko memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian yang dapat menurunkan produksi pangan daerah.

BPK juga menilai data penetapan LP2B belum valid dan akurat karena luasan kawasan yang tercatat tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.

Karena itu, gubernur diminta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun data tekstual, numerik, dan geospasial secara lebih akurat.

Temuan tersebut menjadi relevan di tengah derasnya pembangunan dan ekspansi industri di Kalimantan Timur, terutama menjelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski Pemprov Kaltim kembali meraih opini WTP, laporan BPK menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pengawasan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Sebab opini WTP bukan berarti seluruh pengelolaan anggaran bebas masalah, melainkan hanya menyatakan laporan keuangan pemerintah dinilai wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Kini DPRD Kalimantan Timur menghadapi tantangan untuk memastikan rekomendasi BPK tidak berhenti sebagai dokumen administratif tahunan semata.

“Kita tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berjalan,” pungkas Hasanuddin. (Gi/am)

Artikel DPRD Kaltim Siapkan Tindak Lanjut Temuan BPK, Dari Beasiswa Gratispol hingga Kredit Produktif Bankaltimtara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Salah satu petinggi adat Kutai, Hamsah Heri, menilai jalannya audiensi berlangsung dalam suasana yang kurang nyaman dan tidak mencerminkan tradisi dialog masyarakat Kutai yang menjunjung penghormatan terhadap lawan bicara.

“Kami hadir memberikan dukungan kepada aliansi terhadap dua tuntutan yang disampaikan kepada gubernur,” kata Hamsah usai audiensi.

Menurutnya, kehadiran tokoh adat dalam forum itu bukan semata mendukung demonstrasi, melainkan memastikan ruang komunikasi antara masyarakat dan pemimpin daerah tetap berjalan secara terbuka dan bermartabat.

Namun, Hamsah menilai cara komunikasi yang muncul selama audiensi justru memperlihatkan adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Soroti Cara Komunikasi dalam Audiensi

Hamsah mengatakan budaya masyarakat Kutai menempatkan dialog sebagai ruang untuk saling mendengar, bukan sekadar menyampaikan pendapat sepihak.

“Bagaimana adat orang Kutai kalau mau bertemu pemimpin tentu ada dialog. Jangan sampai orang Kutai mau bertemu malah ditinggalkan atau tidak dianggap. Itu namanya tidak beradab,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, massa aksi membawa dua tuntutan utama, yakni meminta Rudy Mas’ud mundur dari jabatan gubernur serta mendukung penggunaan hak angket DPRD Kaltim.

Namun bagi Hamsah, persoalan yang lebih penting justru terletak pada cara pemerintah merespons aspirasi masyarakat.

Ia menilai jawaban gubernur terkait hak angket terkesan menggurui dan membuat suasana forum menjadi tidak nyaman.

“Jawabannya seolah-olah menggurui, seolah menekan. Akhirnya komunikasi jadi tidak nyaman karena bahasa yang disampaikan menyinggung perasaan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti suasana audiensi yang dianggap kurang memberi ruang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Harusnya dialog dibuka habis-habisan. Apa yang disampaikan dicatat, lalu diambil kesimpulan bersama,” ujarnya.

Kritik tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam audiensi tidak hanya berkaitan dengan tuntutan politik massa aksi, tetapi juga menyangkut relasi pemerintah dengan masyarakat adat serta budaya komunikasi publik di Kalimantan Timur.

Infrastruktur Jalan Jadi Sorotan

Dalam kesempatan itu, Hamsah mengungkapkan dirinya sebenarnya telah menyiapkan 12 petisi yang ingin disampaikan kepada gubernur. Salah satu poin utama yang ingin dia dorong adalah agar dana daerah Kalimantan Timur tidak seluruhnya disetor ke pemerintah pusat selama tiga tahun.

Menurutnya, dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur daerah yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat, terutama jalan rusak di berbagai wilayah.

“Saya hanya minta jalan-jalan yang rusak didahulukan. Kalau setahun tidak selesai, silakan mundur,” tegasnya.

Pernyataan itu kembali mengangkat isu klasik di Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Selama bertahun-tahun, muncul kritik bahwa kekayaan daerah belum berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Kondisi jalan rusak, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga distribusi dana pusat dan daerah masih menjadi persoalan yang terus muncul di berbagai forum publik.

Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi. Warga tidak hanya menuntut pembangunan fisik, tetapi juga menginginkan pemimpin yang mampu membuka ruang dialog secara setara.

Sementara itu, Rudy Mas’ud dalam forum tersebut tetap menegaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPRD dan bukan berada di ranah pemerintah provinsi.

“Saya dukung hak angket. Tapi ranahnya itu di DPRD, bukan di sini,” katanya.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredakan kekecewaan peserta audiensi. Hingga forum selesai, tidak ada penandatanganan berita acara maupun tindak lanjut konkret atas tuntutan yang disampaikan massa aksi.

Bagi sebagian peserta, audiensi itu memperlihatkan lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Sementara bagi tokoh adat seperti Hamsah Heri, persoalan terpenting adalah menjaga marwah dialog dan penghormatan terhadap masyarakat dalam setiap ruang komunikasi publik. (Gi/am)

Artikel Tokoh Adat Kutai Kritik Audiensi Rudy Mas’ud, Soroti Etika Dialog dan Aspirasi Infrastruktur Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dengan konvoi sepeda motor dan satu mobil pikap, massa bergerak dari satu kantor partai ke partai lainnya. Sembilan partai yang menjadi tujuan aksi meliputi PKS, NasDem, PDIP, Gerindra, PPP, PAN, Golkar, PKB, dan Demokrat.

Namun, dari seluruh kantor yang didatangi, hanya tujuh partai yang menerima massa aksi. Kantor DPW PPP dan Partai Demokrat tampak tertutup saat rombongan tiba di lokasi.

Kepada partai-partai yang menerima mereka, Aliansi Rakyat Kaltim menyerahkan surat peringatan berisi tuntutan agar DPRD Kaltim segera merealisasikan hak angket. Sementara untuk PPP, surat tersebut diselipkan di bawah pintu kantor yang tertutup.

Desak Fraksi DPRD Segera Bergerak

Aksi ini menjadi sinyal meningkatnya tekanan publik terhadap partai-partai politik di Kalimantan Timur. Aliansi menilai selama hampir satu bulan terakhir belum ada progres konkret dari fraksi-fraksi DPRD terkait pengajuan hak angket.

Usai mendatangi seluruh kantor partai, massa kemudian berkumpul di simpang empat Lembuswana. Mereka membentangkan spanduk dan poster berisi kritik politik serta tuntutan kepada DPRD Kaltim. Orasi dilakukan secara bergantian dari atas mobil pikap.

Anggota Hubungan Masyarakat Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, menjelaskan surat yang diberikan kepada partai politik memuat empat tuntutan utama.

Pertama, seluruh fraksi DPRD Kaltim diminta segera menggelar rapat internal untuk membahas dan menyepakati pengajuan hak angket. Kedua, fraksi-fraksi diminta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni dukungan minimal 25 persen anggota DPRD dan berasal dari lebih dari satu fraksi.

Selain itu, Aliansi juga menuntut proses hak angket dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Mereka juga meminta partai-partai memberikan jawaban tertulis kepada masyarakat paling lambat 14 hari kerja sejak surat diterima.

“Kami menekankan bahwasannya dalam satu bulan ini mereka belum ada progres. Hak angket ini penting banget untuk dikejar,” kata Bella Monica.

Tak hanya berisi tuntutan, surat tersebut juga memuat ancaman langkah lanjutan jika DPRD dan partai politik tidak merespons desakan masyarakat. Aliansi menyatakan siap memperbesar konsolidasi massa, membuka data dan temuan ke media nasional, hingga mendorong evaluasi politik terhadap fraksi-fraksi yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan.

Partai Politik Mulai Buka Suara

Di tengah tekanan tersebut, sejumlah partai mulai menunjukkan sikap terbuka terkait hak angket.

Sekretaris Umum DPW PKS Kaltim, Wasis Riyanto, menegaskan partainya tetap konsisten mendukung pengguliran hak angket di DPRD Kaltim.

“Kami mengikuti itu saja, belum ada perubahan sikap,” ujarnya.

Sikap serupa juga disampaikan PDIP. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD PDIP Kaltim, Marten Apuy, mengatakan partainya masih mendukung hak angket secara konstitusional.

Bahkan, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPD PDIP Kaltim, Roy Hendrayanto, menyebut Kementerian Dalam Negeri tidak mempermasalahkan proses tersebut.

“Kemendagri mengatakan, ‘silakan untuk melanjutkan, silakan untuk melakukan’,” kata Roy.

Pernyataan itu menjadi penting di tengah perdebatan mengenai legalitas dan mekanisme hak angket DPRD Kaltim. Sebelumnya, sejumlah pihak menilai pengajuan hak angket memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Namun penjelasan PDIP mengindikasikan secara normatif tidak ada larangan untuk melanjutkan proses tersebut.

Sementara itu, penutupan kantor PPP saat aksi berlangsung turut menjadi sorotan massa. Politikus PPP Nurhadi Saputra membantah partainya sengaja menghindari aksi. Ia menjelaskan seluruh pengurus tengah mengikuti agenda internal tingkat provinsi di sebuah hotel sehingga kantor dalam keadaan kosong.

“Kalau kami mengadakannya di kantor DPW, itu enggak cukup. Makanya kami adakan di hotel,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Aksi Aliansi Rakyat Kaltim ini juga memperlihatkan perubahan pola gerakan masyarakat sipil di daerah. Jika sebelumnya demonstrasi lebih banyak terfokus di kantor pemerintahan, kini tekanan mulai diarahkan langsung ke kantor partai politik sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Hak angket sendiri dalam beberapa waktu terakhir menjadi isu sensitif di Kalimantan Timur. Wacana tersebut muncul sebagai dorongan pengawasan terhadap sejumlah polemik kebijakan daerah yang dinilai perlu dibuka secara lebih transparan melalui mekanisme DPRD.

Namun hingga kini, belum ada kepastian kapan hak angket benar-benar akan digulirkan secara resmi. Di tengah ketidakjelasan itu, tekanan publik terhadap partai politik tampaknya akan terus membesar. (Gi/am)

Artikel Aliansi Rakyat Kaltim Datangi 9 Kantor Parpol, Desak Hak Angket DPRD Segera Digulirkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Forum yang awalnya diharapkan menjadi ruang dialog untuk menjawab tuntutan demonstran justru berkembang menjadi perdebatan soal sikap dan gaya komunikasi gubernur dalam merespons aspirasi masyarakat.

Sejak siang, massa aksi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan membawa dua tuntutan utama, yakni meminta Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya serta mendesak dukungan terhadap hak angket DPRD Kaltim.

Menjelang sore, sebanyak 30 perwakilan massa akhirnya diterima dalam audiensi di Ruang Ruhui Rahayu. Namun suasana forum tidak berlangsung cair. Sejumlah peserta aksi menilai jawaban gubernur cenderung defensif dan tidak menyentuh substansi tuntutan yang mereka sampaikan.

Pernyataan Rudy Picu Reaksi Massa

Ketegangan mulai muncul ketika Rudy menjelaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPRD dan berada di luar ranah pemerintah provinsi.

“Hak angket ada di DPR, bukan ada di sini. Saya setuju silakan melaksanakan hak angket,” ujar Rudy dalam forum tersebut.

Ia juga menyinggung fungsi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Rudy, pemerintah provinsi tidak dapat mengintervensi mekanisme politik di DPRD.

Namun penjelasan itu justru memicu respons dari peserta aksi ketika Rudy melontarkan pernyataan yang dianggap bernada meremehkan.

“Pernah jadi anggota dewan? Jadi anggota dewan dulu deh, baru nanti ngomong begitu, karena ada proses dan mekanisme,” katanya.

Sebagian peserta aksi menganggap kalimat tersebut tidak menghargai masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. Rudy kemudian kembali menjelaskan bahwa proses hak angket harus mengikuti mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

“Jangan orang sesak napas jantungnya langsung dibedah. Ada aturan negara, ada aturan main,” ujarnya.

Situasi semakin memanas ketika beberapa peserta menyebut jawaban gubernur arogan. Rudy pun langsung merespons tudingan tersebut.

“Kan anda tanya, katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilangnya arogan,” katanya.

Massa Nilai Audiensi Kehilangan Makna Dialog

Koordinator lapangan aksi 215, Erly Nopiansyah, mengatakan peserta aksi merasa tidak diperlakukan secara setara dalam forum tersebut.

“Intinya kami tidak puas ya, karena beliau masalah mundur, masalah hak angket saja tidak dijawab,” kata Erly usai audiensi.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya isi jawaban gubernur, tetapi juga cara penyampaiannya yang dinilai tidak menghargai masyarakat.

“Cara bicara beliau, cara duduk beliau, bahkan cara beliau menanggapi dengan senyuman yang sinis, kami melihat itu. Kami kecewa,” ujarnya.

Ia menilai audiensi kehilangan makna sebagai ruang dialog karena pemerintah tidak membuka komunikasi yang setara dengan masyarakat.

“Jangankan menjawab, cara menjawab masyarakat saja sudah gaya sombong. Kami masyarakat Kaltim masih punya adab, punya etika, punya sopan santun,” katanya.

Meski Rudy menyatakan mendukung hak angket secara normatif, massa aksi meminta gubernur tidak hanya berbicara soal prosedur hukum. Mereka juga mendesak Rudy menggunakan pengaruh politiknya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim untuk mendorong Fraksi Golkar DPRD mendukung hak angket.

Di sisi lain, audiensi tersebut berakhir tanpa berita acara maupun tindak lanjut resmi. Tidak ada kesepakatan konkret yang dihasilkan, sementara tuntutan utama massa tetap menggantung.

Koordinator aksi lainnya, Jofan Ardiansyah, memastikan demonstrasi akan terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

“Kalau misalnya tuntutan pada hari ini tidak dipenuhi, kami akan lanjut dengan jilid-jilid selanjutnya, dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kritik publik terhadap pemerintah daerah kini tidak hanya menyasar kebijakan, tetapi juga menyentuh gaya kepemimpinan dan komunikasi politik di hadapan masyarakat.

Bagi massa aksi, audiensi tersebut dianggap gagal menjawab keresahan publik. Sementara bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, demonstrasi itu menjadi sinyal meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pola komunikasi pemimpin yang lebih terbuka, setara, dan menghargai aspirasi warga. (Gi/am)

Artikel Audiensi Massa Aksi “215” dengan Rudy Mas’ud Memanas, Gaya Komunikasi Gubernur Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Surat itu diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dapil Kaltim sekaligus Wakil Ketua DPP Gerindra, Budisatrio Djiwandono, pada Jumat (8/5/2026).

Di dalam surat tersebut, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim meminta Presiden Prabowo agar memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung memeriksa Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Aspirasi Disebut Datang dari Masyarakat

Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan surat terbuka tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, mereka ingin persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden RI.

“Yah kita meminta presiden untuk memerintahkan KPK untuk turun memeriksa Gubernur Kaltim,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (8/5/2026).

Erly menyebut, penyampaian surat melalui Budisatrio Djiwandono dilakukan dengan harapan aspirasi itu bisa diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Minta Transparansi dan Penegakan Hukum

Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengaku akan terus mengawal proses tersebut. Mereka juga mendorong adanya transparansi dan penegakan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur.

“Yah harapan nya bapak presiden menerima surat terbuka kami dari aliansi perjuangan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

Penyerahan surat terbuka itu menjadi salah satu rangkaian dinamika politik yang belakangan terus menjadi perhatian publik di Kaltim, terutama di tengah isu hak angket DPRD Kaltim yang masih bergulir. (Sn/am)

Artikel Aliansi Masyarakat Kaltim Titip Surat untuk Prabowo Lewat Budisatrio, Minta KPK Periksa Rudy Mas’ud pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Awalnya, ada enam fraksi yang berdiri di barisan pendukung hak angket. Mereka adalah Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PKS, PAN-NasDem, serta Demokrat-PPP. Di sisi lain, Golkar menjadi satu-satunya fraksi yang sejak awal menyatakan penolakan secara terbuka.

Namun dinamika politik kembali berubah. Kabar mengenai Fraksi PAN yang disebut menarik dukungan membuat arah pembahasan hak angket kembali jadi sorotan. Situasi itu memunculkan banyak tanda tanya soal bagaimana kelanjutan proses politik di DPRD Kaltim.

Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono, memilih merespons dengan nada tenang.

Usai menghadiri pertemuan dengan akademisi dan agenda silaturahmi di HARRIS Hotel Samarinda, Jumat (8/5/2026), Budisatrio menegaskan bahwa Gerindra tetap menghormati proses demokrasi yang berjalan di DPRD Kaltim.

Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Menurut Budisatrio, partainya saat ini masih terus mengikuti perkembangan yang terjadi sambil mendengarkan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur.

“Apapun proses demokrasi yang lagi dijalankan, kita tetap mengawal. Yang pasti kita terus mendengarkan suara dan aspirasi teman-teman di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menilai, seluruh proses yang sedang berlangsung sebaiknya disikapi dalam koridor demokrasi. Karena itu, Gerindra disebut tidak ingin terburu-buru mengambil langkah di luar mekanisme politik yang ada.

“Yang jelas apapun itu kita hanya mengikuti alur demokrasi saja,” katanya singkat.

Pernyataan Budisatrio seolah menjadi penanda bahwa Gerindra masih memilih menjaga posisi di tengah tarik menarik kepentingan politik yang berkembang dalam pembahasan hak angket tersebut.

Seno Aji Pilih Tertawa

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, justru memilih irit komentar saat ditanya soal dinamika hak angket.
Usai menghadiri agenda yang sama, Seno hanya memberikan jawaban singkat sambil tertawa kecil.

“Yah begitu hahahaha,” ucapnya.

Jawaban singkat itu justru menambah tanda tanya di tengah memanasnya situasi politik DPRD Kaltim. Sebab hingga kini, pembahasan hak angket masih terus menjadi perbincangan hangat, baik di lingkungan legislatif maupun di tengah masyarakat.

Dinamika dukungan antarfraksi yang berubah-ubah membuat arah politik hak angket diprediksi masih akan terus bergerak dalam beberapa waktu ke depan. (Sn/am)

Artikel Saat Dukungan Hak Angket Mulai Bergeser, Gerindra Pilih Tenang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Keputusan tersebut diambil setelah mendapat persetujuan dari enam fraksi di DPRD Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama seluruh fraksi dalam forum paripurna.

“Usulan hak angket telah disetujui dan resmi diterima untuk dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD,” ujar Hasanuddin Mas’ud dalam rapat paripurna tersebut.

Didukung 6 Fraksi, Hak Angket Jadi Instrumen Pengawasan

Berdasarkan hasil rapat, sebanyak enam fraksi di DPRD Kaltim dilaporkan menyatakan persetujuan terhadap penggunaan hak angket.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Seluruh proses telah melalui tahapan pembahasan yang sesuai dengan tata tertib dewan.

Dorongan Massa Aksi Jadi Latar Belakang Pengajuan

Penggunaan hak angket ini juga tidak lepas dari tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim. Mereka sebelumnya mendesak DPRD Kaltim melakukan audit terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya terkait isu dugaan dinasti politik serta indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Aspirasi tersebut disebut menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan paripurna.
DPRD Segera Bentuk Pansus Hak Angket
Setelah disepakati, DPRD Kaltim akan segera menindaklanjuti keputusan ini dengan pembentukan panitia angket.

Tim ini nantinya akan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan strategis Pemprov Kaltim yang diduga bermasalah atau bertentangan dengan aturan.

Setelah ini pansus akan bekerja sesuai aturan yang berlaku dan tetap mengedepankan objektivitas.

Selanjutnya akan dibentuk panitia angket untuk bekerja sesuai ketentuan dalam mendalami persoalan yang ada.

Rapat Dikawal Massa Aksi Hingga Selesai

Paripurna tersebut berlangsung di tengah pengawalan ketat massa aksi Aliansi Rakyat Kaltim yang bertahan di sekitar gedung DPRD hingga rapat selesai sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan mereka.

Keputusan ini menjadi sorotan publik karena hak angket merupakan instrumen pengawasan politik yang memiliki dampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan daerah. (*)

Artikel Paripurna DPRD Kaltim Sepakati Hak Angket, 6 Fraksi Setuju dan Sorotan Isu KKN Pemprov pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.