Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah, menyebut sebagian besar polemik program tersebut justru dipicu kesalahan administrasi mahasiswa sendiri, terutama dalam proses penginputan data Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada sistem pendaftaran.

“Masalahnya ternyata di miskom. Ternyata mereka yang salah memasukkan nilai UKT-nya,” kata Dasmiah.

Ia menjelaskan, sistem pembayaran bantuan pendidikan Gratispol bekerja berdasarkan data yang diinput langsung oleh mahasiswa. Akibatnya, ketika nominal UKT yang dimasukkan tidak sesuai, maka jumlah bantuan yang dibayarkan pemerintah ke perguruan tinggi otomatis mengikuti data tersebut.

Dasmiah mencontohkan adanya mahasiswa yang seharusnya memasukkan nominal UKT Rp3,7 juta, tetapi justru menginput angka Rp2,9 juta. Karena sistem berjalan otomatis, pemerintah daerah tidak dapat mengubah data yang sudah dimasukkan mahasiswa.

“Kami kan tidak bisa mengubah karena itu sistem,” ujarnya.

Selain kesalahan penginputan UKT, Pemprov Kaltim juga menemukan dua persoalan lain yang cukup dominan dalam pelaksanaan Gratispol. Pertama, mahasiswa tidak melakukan lapor diri setiap semester. Kedua, mahasiswa tidak menyelesaikan proses pendaftaran bantuan pendidikan hingga tuntas.

“Nah, yang satu banyak tidak lapor diri, yang kedua kesalahan memasukkan UKT, kemudian yang ketiga mereka juga tidak melakukan pendaftaran,” tutur Dasmiah.

Menurut dia, kewajiban lapor diri menjadi mekanisme dasar untuk memastikan mahasiswa masih aktif menjalani perkuliahan dan layak menerima bantuan pendidikan.

“Semua jenis beasiswa itu ada lapor diri. Bagaimana kita tahu dia masih aktif kuliah kalau tidak lapor diri?” katanya.

Program Gratispol Pendidikan sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu pembiayaan UKT mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Namun dalam implementasinya, program tersebut belakangan menjadi sorotan setelah BPK RI menemukan dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,05 miliar dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2025.

Temuan itu memunculkan pertanyaan publik terkait akurasi data penerima dan tata kelola program bantuan pendidikan tersebut.

Meski demikian, Dasmiah menegaskan dana Rp1,05 miliar yang menjadi temuan BPK bukan berasal dari kesalahan transfer ataupun pemborosan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, dana tersebut merupakan pengembalian dari mahasiswa penerima beasiswa ganda.

“Bukan kelebihan transfer. Bahasanya BPK kelebihan transfer karena dia dapat beasiswa lain, maka harus dikembalikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah mahasiswa penerima Gratispol ternyata juga memperoleh bantuan pendidikan lain, baik dari program pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan swasta, maupun program nasional seperti KIP Kuliah.

Karena aturan tidak memperbolehkan mahasiswa menerima dua bantuan pendidikan sekaligus, penerima diwajibkan memilih salah satu program. Dana Gratispol yang sudah telanjur disalurkan ke perguruan tinggi kemudian harus dikembalikan ke pemerintah daerah.

“Nah, makanya perguruan tinggi yang mengembalikan karena transfernya memang ke kampus,” kata Dasmiah.

Menurut dia, sekitar 60 persen dana yang menjadi temuan BPK telah dikembalikan oleh pihak kampus. Pemerintah daerah juga memberi tenggat waktu hingga 30 Juni 2026 bagi perguruan tinggi yang belum menyelesaikan pengembalian.

Selain itu, Dasmiah turut menanggapi catatan lain terkait dana Gratispol sebesar Rp2,10 miliar yang disebut tidak terserap. Ia menjelaskan dana tersebut sebenarnya sudah disiapkan pemerintah daerah, tetapi tidak dapat dicairkan karena mahasiswa tidak melakukan pendaftaran.

“Itu yang kita sudah siapkan, tapi mahasiswanya tidak daftar. Jadi SiLPA, dikembalikan saja,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov Kaltim mulai melakukan sosialisasi langsung ke berbagai kampus di Samarinda maupun daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Bontang, hingga Kutai Timur. Langkah itu dilakukan untuk membantu mahasiswa memahami mekanisme Gratispol sekaligus menyelesaikan berbagai kendala administrasi yang muncul di lapangan.

“Dengan adanya pertemuan sosialisasi ini hampir semua masalah tadi sudah diselesaikan,” kata Dasmiah.

Ia menambahkan pemerintah daerah juga membawa tim admin ke kampus agar mahasiswa dapat langsung memperbaiki data maupun menyelesaikan persoalan administrasi tanpa harus melalui proses birokrasi panjang.

Meski berbagai persoalan mulai diurai, Pemprov Kaltim mengakui sistem Gratispol masih perlu diperkuat, terutama dalam integrasi data dengan perguruan tinggi dan penyelenggara beasiswa lain agar persoalan penerima ganda maupun kesalahan administrasi tidak terus berulang.

“Kita ingin tata kelola website itu bisa nyambung ke kampus. Jadi kalau mahasiswa menerima beasiswa lain langsung bisa terdeteksi,” pungkasnya. (Gi/am)

Artikel Kesalahan Input UKT Jadi Pemicu Utama Polemik Gratispol di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantah temuan tersebut sebagai bentuk pemborosan atau salah salur anggaran. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim menyebut dana itu sebenarnya merupakan pengembalian dari mahasiswa penerima beasiswa ganda.

Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim, Dasmiah, mengatakan mahasiswa yang masuk dalam temuan BPK diketahui menerima lebih dari satu bantuan pendidikan pada waktu bersamaan, sehingga diwajibkan memilih salah satu program.

“Anak-anak yang dapat dobel. Jadi setelah kami validasi, ternyata dia juga mendapatkan beasiswa lain. Sementara aturan tidak membolehkan orang mendapatkan beasiswa secara rangkap, maka mereka diminta memilih,” kata Dasmiah.

Menurut dia, dana yang disebut BPK sebagai kelebihan pembayaran bukan uang yang hilang atau salah transfer, melainkan dana yang dikembalikan setelah mahasiswa memutuskan mengambil bantuan pendidikan lain.

Program Gratispol sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi mahasiswa daerah. Namun di tengah pelaksanaannya, persoalan sinkronisasi data antarbeasiswa mulai menjadi celah baru dalam tata kelola program.

Mahasiswa Terima Beasiswa Ganda

Dasmiah menjelaskan sebagian mahasiswa penerima Gratispol ternyata juga mendapatkan bantuan pendidikan dari skema lain seperti KIP Kuliah, program beasiswa pemerintah kabupaten dan kota, hingga bantuan perusahaan swasta.

“Nah, itu yang ditemukan oleh BPK dan disebut sebagai temuan kelebihan bayar. Padahal bukan kelebihan bayar karena mereka mengembalikan beasiswa yang dobel,” ujarnya.

Ia menjelaskan proses itu bermula ketika Pemprov Kaltim lebih dahulu menetapkan penerima Gratispol melalui surat keputusan (SK). Namun setelah SK terbit, beberapa mahasiswa kemudian memilih menerima bantuan lain yang juga membiayai uang kuliah mereka.

“Kita minta ke kampus daftar nama mahasiswa yang memang berhak menerima meskipun belum mendaftar, untuk kami SK-kan. Nah, bantuan pendidikan lain launching-nya itu baru setelah kita meng-SK-kan,” jelasnya.

Akibatnya, mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai penerima Gratispol kemudian membatalkan bantuan dan meminta dana yang sudah masuk ke kampus dikembalikan ke pemerintah daerah.

“Nanti kampus yang mengembalikan karena transfernya memang ke kampus, bukan ke mahasiswa pribadi,” katanya.

Dasmiah mengklaim sekitar 60 persen dana yang menjadi temuan BPK sudah dikembalikan oleh perguruan tinggi. Pemprov Kaltim juga memberi batas waktu hingga 30 Juli 2026 bagi kampus yang belum menyelesaikan pengembalian dana tersebut.

Sistem Data Belum Terintegrasi

Meski membantah adanya pemborosan anggaran, Dasmiah mengakui sistem pengelolaan Gratispol memang masih memiliki kelemahan, terutama dalam integrasi data penerima bantuan pendidikan.

Menurut dia, saat ini sistem Gratispol belum terhubung langsung dengan database kampus maupun program beasiswa lain, sehingga verifikasi penerima ganda masih dilakukan secara manual.

“Ke depan tata kelola website itu ingin kita integrasikan dengan kampus. Jadi mahasiswa yang menerima beasiswa lain bisa langsung terdeteksi,” ujarnya.

Selain persoalan penerima ganda, Biro Kesra juga menemukan sejumlah kendala administrasi dari mahasiswa penerima bantuan. Mulai dari tidak melakukan lapor diri tiap semester, salah memasukkan nominal UKT, hingga tidak menyelesaikan proses pendaftaran.

“Ada mahasiswa yang UKT-nya Rp3,7 juta tapi dia input Rp2,9 juta. Sistem tidak bisa mengubah kalau data yang dimasukkan salah,” kata Dasmiah.

Pemprov Kaltim kini membuka masa perbaikan data hingga akhir Juni 2026 agar mahasiswa yang belum menerima bantuan tetap bisa menyelesaikan administrasi.

Di sisi lain, temuan BPK tetap menjadi catatan penting bagi pengelolaan Program Gratispol ke depan. Sebab meski dana disebut sudah dikembalikan, auditor negara menilai lemahnya sistem verifikasi tetap berpotensi memunculkan persoalan serupa di masa mendatang. (Gi/am)

Artikel BPK Temukan Rp1,05 Miliar di Gratispol, Pemprov Kaltim Bantah Ada Kelebihan Bayar Beasiswa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penyerahan hewan kurban dilakukan melalui utusan khusus gubernur, Ari Wibowo, dan diterima langsung oleh pengurus PWI Kaltim, Wiwid Mahendra, di Sekretariat PWI Kaltim, Jalan Biola Nomor 8, Samarinda.

Ari Wibowo mengatakan bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk perhatian dan apresiasi Gubernur Rudy Mas’ud terhadap kerja-kerja jurnalistik di Kalimantan Timur.

“Bantuan satu ekor sapi kurban ini adalah bentuk perhatian beliau atas kerja-kerja jurnalistik dalam mendukung program pembangunan di Kaltim,” ujar Ari usai penyerahan.

PWI Kaltim Apresiasi Kepedulian Gubernur

Atas bantuan tersebut, Wiwid Mahendra menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Gubernur Rudy Mas’ud atas kepeduliannya kepada insan pers, khususnya keluarga besar PWI Kaltim.

Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut memiliki makna penting dalam mempererat kebersamaan anggota PWI di momen Hari Raya Iduladha.

“Kami atas nama PWI Kaltim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan kurban dari Pak Gubernur,” kata Wiwid.

Ia menjelaskan panitia kurban PWI Kaltim akan segera melakukan pemotongan hewan kurban agar manfaatnya dapat langsung dirasakan para anggota yang berhak menerima.

Pemotongan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WITA dan daging kurban akan dibagikan kepada anggota PWI Kaltim yang telah terdata sebagai penerima.

“Kami akan segera melakukan pemotongan hewan kurban pada pukul 11.00 WITA siang ini, dan dagingnya akan langsung kami bagikan kepada anggota PWI Kaltim yang berhak menerima,” pungkasnya.

Momentum penyerahan hewan kurban tersebut juga menjadi simbol kedekatan pemerintah daerah dengan insan pers yang selama ini turut berperan dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat di Kalimantan Timur. (Am)

Artikel Wujud Kepedulian, Rudy Mas’ud Serahkan Sapi Kurban untuk PWI Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sapi kurban bantuan Presiden RI tersebut memiliki bobot mencapai 1,07 ton dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang disembelih di kawasan Islamic Center Kaltim tahun ini.

Penyerahan dilakukan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kaltim, Irianto Lambrie, di halaman Masjid Raya Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda.

Momentum itu tidak hanya menjadi simbol ibadah kurban, tetapi juga menggambarkan kepedulian sosial serta semangat berbagi kepada masyarakat di Hari Raya Iduladha.

Rudy Mas’ud Ajak Warga Perkuat Iman dan Solidaritas

Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud mengajak masyarakat menjadikan Iduladha sebagai momentum memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan persaudaraan di tengah kehidupan masyarakat Kalimantan Timur.

“Mari kita jadikan momentum Iduladha ini sebagai pengingat untuk terus memperkuat iman, meningkatkan kepedulian sosial, menjaga persaudaraan, serta memperkuat ukhuwah di tengah kehidupan masyarakat kita. Semoga segala amal ibadah dan kurban yang dilaksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujar Rudy.

Menurutnya, nilai utama Iduladha bukan hanya terletak pada penyembelihan hewan kurban, tetapi juga semangat berbagi dan mempererat solidaritas sosial antarwarga.

Momentum tersebut juga menjadi pengingat pentingnya kebersamaan di tengah masyarakat, terutama saat kondisi ekonomi dan kebutuhan sosial masyarakat masih terus menjadi perhatian pemerintah.

Islamic Center Kaltim Siapkan Ribuan Kupon Daging Kurban

Sementara itu, Irianto Lambrie menyampaikan rasa syukur atas tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam pelaksanaan kurban tahun ini.

Ia menjelaskan, Masjid Raya Baitul Muttaqien Islamic Center menerima total 13 ekor sapi kurban dan tiga ekor kambing dari berbagai pihak.

Selain sapi bantuan Presiden RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bankaltimtara juga menyerahkan satu ekor sapi kurban.

“Setelah Salat Iduladha ini, kami langsung melaksanakan penyembelihan hewan kurban di belakang masjid seperti tahun-tahun sebelumnya. Penyembelihan dimulai pukul 08.00 WITA,” jelas Irianto.

Panitia kurban juga menyiapkan sebanyak 1.254 kupon pembagian daging kurban bagi masyarakat penerima manfaat.

Daging kurban nantinya dibagikan kepada mudhohi atau pekurban, warga sekitar Islamic Center, serta masyarakat umum, khususnya warga kurang mampu.

“Insyaallah pembagian daging kurban akan dimulai pukul 15.00 WITA. Kami terus berupaya agar setiap tahun pelaksanaan distribusi hewan kurban semakin tertib dan tepat sasaran,” tambahnya.

Pelaksanaan kurban di Islamic Center Samarinda tahun ini kembali menjadi salah satu pusat kegiatan Iduladha terbesar di Kalimantan Timur, sekaligus memperlihatkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam menjaga nilai kebersamaan serta kepedulian sosial. (Rey/am)

Artikel Iduladha di Islamic Center Samarinda, Rudy Mas’ud Serahkan Bantuan Kurban Presiden RI pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Capaian tersebut sekaligus menjadi raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Pemprov Kaltim sejak tahun 2012.

Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kalimantan Timur di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (25/5/2026).

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan selama proses pemeriksaan BPK RI.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.

WTP Disebut Bukan Sekadar Prestasi Administratif

Sri Wahyuni menegaskan, opini WTP bukan hanya sekadar capaian administratif dalam pengelolaan laporan keuangan daerah.

Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian fiskal.

“Pemprov Kaltim tetap berkomitmen memastikan setiap penggunaan APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas pengelolaan keuangan di tengah tantangan fiskal nasional yang belakangan berdampak pada penyesuaian belanja daerah.

BPK Minta Rekomendasi Pemeriksaan Ditindaklanjuti

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI, I Nyoman Wara, mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP.

Meski demikian, BPK mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut penting untuk memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya baik dalam penyajian laporan, tetapi juga dalam pelaksanaan program dan pengawasan penggunaan anggaran.

Raihan WTP ke-13 ini kembali menempatkan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tata kelola keuangan terbaik di Indonesia dalam lebih dari satu dekade terakhir. (Am)

Artikel Kaltim Pertahankan Opini WTP ke-13 Berturut-turut, Sri Wahyuni Sebut Jadi Motivasi Perbaiki Tata Kelola pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen Jakarta, Senin (25/5/2026) malam.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Kaltim yang menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Kami telah memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan swasta untuk semua jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi,” ujar Rudy Mas’ud usai menerima penghargaan.

Pemprov Kaltim Dorong Pendidikan Inklusif

Menurut Rudy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan gender, agama, suku, maupun budaya.

Ia menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah daerah melalui transformasi dan inovasi di sektor pendidikan.

Salah satu program yang kini menjadi perhatian adalah pendidikan gratis bagi masyarakat Kalimantan Timur mulai jenjang sarjana hingga doktoral atau S1 sampai S3.

“Pendidikan menjadi satu-satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan,” tegasnya.

Rudy juga mengajak seluruh masyarakat ikut mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Benua Etam agar semakin merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Balikpapan Juga Raih Penghargaan

Dalam ajang penghargaan tersebut, Kalimantan Timur menerima penghargaan bersama Jawa Tengah dan DKI Jakarta untuk kategori pemerintah provinsi.

Sementara pada kategori pemerintah kota, penghargaan diraih Balikpapan bersama Surabaya dan Batam.

Penghargaan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam mendukung pemerataan akses pendidikan nasional, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan daya tampung peserta didik baru setiap tahun. (Am)

Artikel Kaltim Raih Penghargaan Nasional, Sekolah Swasta Diakui Jadi Mitra Strategis Pendidikan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam pertemuan bersama Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di Pendopo Odah Etam Samarinda, Senin (25/5/2026), Rudy menegaskan proyek energi hijau tersebut harus benar-benar menjawab persoalan listrik di wilayah pedalaman Kalimantan Timur yang hingga kini masih minim akses energi.

Di hadapan pejabat pemerintah, direksi perusahaan, hingga pemangku kepentingan sektor energi, Rudy mengungkap masih ada 72 desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati layanan listrik optimal.

“Jangan sampai listriknya besar tetapi masyarakatnya masih memakai lilin. Jangan sampai ini terjadi,” kata Rudy dalam sambutannya.

Pernyataan itu langsung menjadi perhatian karena muncul di tengah dorongan besar pemerintah pusat mempercepat transisi energi menuju target net zero emission tahun 2060. Proyek hydropower Mahakam Ulu sendiri disebut menjadi bagian dari agenda energi bersih nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rudy Sindir Proyek “Megawatt Rasa Senter”

Dalam forum tersebut, Rudy menyampaikan kekhawatirannya jika proyek pembangkit listrik besar justru tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Ia bahkan melontarkan istilah “megawatt rasa senter” untuk menggambarkan ironi proyek listrik berkapasitas besar yang tidak mampu menerangi desa-desa di sekitar kawasan pembangunan.

“Harapan kami, ini betul-betul 300 megawatt yang bisa memberikan penerangan, tidak hanya untuk kota tetapi juga untuk pelosok-pelosok, terutama remote area,” ujarnya.

Menurut Rudy, pembangunan infrastruktur energi di Kalimantan Timur harus berjalan seiring dengan pemerataan akses dasar masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan dan pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

Ia menilai proyek hydropower jangan hanya menjadi simbol investasi energi hijau, tetapi harus benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

“Ini bukan hanya investasi yang berdampak dengan berdirinya investasi. Tetapi bagaimana proyek ini bisa menghidupi masyarakat kita yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” tegasnya.

PLTA Batokelo dan Ambisi Energi Hijau Nasional

Rudy menjelaskan proyek yang dibahas merupakan PLTA Batokelo yang nantinya terkoneksi dengan jalur akses menuju Kalimantan Utara. Jalur tersebut disebut memiliki panjang sekitar 122 kilometer dan akan diperkuat pembangunan jembatan sepanjang 120 meter.

Menurutnya, pembangunan akses jalan dan jembatan bukan sekadar mendukung proyek pembangkit listrik, tetapi juga membuka konektivitas baru antardaerah di Pulau Kalimantan.

“Ini akan menghubungkan tidak hanya Kalimantan Utara tetapi juga Kalimantan Barat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap proyek hydropower itu dapat menjadi solusi jangka panjang untuk kebutuhan energi masyarakat sekaligus mendukung pasokan listrik industri dan kawasan perkotaan.

Namun di balik ambisi energi hijau tersebut, proyek-proyek berskala besar di Kalimantan juga kerap memunculkan kekhawatiran soal dampak sosial dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur di kawasan hutan dan daerah aliran sungai dinilai berpotensi memengaruhi ruang hidup masyarakat adat dan ekosistem sekitar.

Meski demikian, Rudy dalam pidatonya lebih menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan investor agar proyek segera direalisasikan.

“Kami meyakini bahwa proyek ini apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD duduk bersama-sama, ini tidak hanya melahirkan pembangkit listrik tetapi juga menjadi pembangkit harapan masyarakat Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Pernyataan Rudy memperlihatkan posisi strategis Kalimantan Timur dalam agenda transisi energi nasional. Di satu sisi, daerah ini masih bergantung pada sektor batu bara sebagai penopang ekonomi. Namun di sisi lain, pemerintah mulai mendorong investasi energi baru terbarukan untuk mendukung pengurangan emisi karbon.

Kini proyek hydropower Mahakam Ulu menjadi simbol tarik menarik antara ambisi pembangunan energi bersih dan tuntutan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Sebab bagi warga pedalaman Kalimantan, persoalannya bukan sekadar angka megawatt atau investasi triliunan rupiah, melainkan apakah listrik benar-benar masuk ke rumah mereka atau hanya melintas menuju kawasan industri dan kota besar. (Gi/am)

Artikel Hydropower 300 MW di Mahakam Ulu Disorot, Rudy Mas’ud Minta Listrik Tak Hanya Terang di Kota pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mujianto mengaku bangga karena sapi dari kandangnya kembali dipercaya menjadi hewan kurban presiden selama empat tahun berturut-turut. Menurut dia, pencapaian tersebut bukan sekadar soal nilai jual, melainkan bentuk penghargaan terhadap proses panjang perawatan ternak.

“Alhamdulillah di tahun 2026 ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan Dinas Peternakan Provinsi yang telah memilih sapi terbaik di kandang kami untuk kurban bapak presiden,” kata Mujianto pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Bejo sebelumnya memiliki bobot sekitar 900 kilogram saat pertama kali dirawat. Dalam kurun setahun, bobotnya meningkat lebih dari 100 kilogram melalui pola penggemukan khusus.

Menurut Mujianto, sapi berukuran jumbo membutuhkan perhatian lebih dibanding sapi biasa. Faktor kebersihan kandang, kesehatan, kenyamanan hewan, dan pola makan menjadi aspek penting dalam proses perawatan.

“Yang jelas membutuhkan perawatan khusus. Dari kebersihan, kesehatannya, pola makannya, dan kita usahakan supaya sapi itu nyaman,” jelasnya.

Dirawat dengan Pakan Fermentasi dan Konsentrat

Bejo diberi makan dua kali sehari, pagi dan sore. Namun yang paling menentukan pertumbuhan sapi, kata Mujianto, adalah kualitas pakan yang digunakan.

Ia menerapkan sistem pakan fermentasi dan konsentrat. Untuk konsentrat, bahan yang digunakan meliputi bungkil sawit, gaplek, roti, dedak, premiks, hingga kulit kopi. Semua bahan dicampur lalu diuji laboratorium untuk mengetahui kandungan protein dan nutrisi.

Sementara fermentasi menggunakan rumput Pakchong, Gama Umami, dan Samsibar yang dicacah lalu disimpan dalam plastik fermentasi.

Mujianto menyebut metode tersebut membuat pertumbuhan sapi lebih maksimal sekaligus mengurangi bau kandang.

“Di kandang saya aromanya beda. Itu keunggulan dari fermentasi dan konsentrat,” ujarnya.

Terpilihnya Bejo sebagai sapi presiden melalui proses seleksi selama sekitar dua bulan. Tim dari Dinas Peternakan meninjau sejumlah sapi dari berbagai daerah seperti Balikpapan, Samboja, dan Tenggarong sebelum akhirnya memilih Bejo.

Awalnya, Mujianto mendapat telepon dari Dinas Peternakan yang menanyakan ketersediaan sapi berbobot lebih dari satu ton. Setelah itu, Bejo masuk proses seleksi.

“Alhamdulillah si Bejo ini yang terpilih,” ucapnya.

Dari Sapi Nakal hingga Jadi Kebanggaan Kaltim

Nama “Bejo” sendiri dipilih bukan tanpa alasan. Mujianto mengatakan sapi tersebut sempat sangat sulit diatur dan susah makan ketika pertama kali datang dari Sulawesi.

“Sapi ini nakalnya minta ampun. Susah sekali. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran dan ketekunan sapi ini jadi jinak,” ungkapnya.

Ia bahkan mengaku sempat frustrasi karena Bejo tidak langsung lahap makan seperti sapi lainnya.

“Sampai kadang-kadang saya mau nangis. Kenapa saya rawat baik-baik tapi tidak bisa langsung makan seperti yang lain,” lanjutnya.

Perlahan kondisi Bejo membaik hingga akhirnya menjadi sapi terbesar di kandang milik Mujianto. Sapi berusia sekitar enam tahun itu kini menjadi salah satu hewan kurban bantuan presiden untuk Kalimantan Timur.

Meski bangga, Mujianto mengaku tetap merasa sedih karena harus melepas sapi yang telah dirawatnya selama setahun terakhir.

“Sedihnya nanti di saat sapi ini dinaikkan ke mobil. Itu yang membuat sedih,” katanya.

Menurut dia, hubungan peternak dengan sapi yang dirawat dalam waktu lama bukan sekadar relasi bisnis. Ada keterikatan emosional yang terbentuk selama proses perawatan sehari-hari.

Bagi Mujianto, terpilihnya Bejo menjadi bukti bahwa peternak daerah juga mampu menghasilkan sapi berkualitas tinggi. Ia berharap lebih banyak peternak di Kalimantan dapat mengembangkan ternak sapi jumbo untuk program bantuan presiden di masa mendatang.

“Harapan saya teman-teman peternak juga bisa merasakan seperti ini. Memiliki sapi besar dan terpilih jadi sapi presiden,” tandasnya. (Gi/am)

Artikel Kisah Si Bejo, Sapi 1 Ton Asal Kaltim yang Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo Subianto pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pengalaman tersebut kini membuahkan hasil setelah salah satu sapi miliknya, Bejo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Iduladha 2026. Sapi jenis Brahman Cross itu memiliki bobot mencapai 1 ton 70 kilogram.

Mujianto mengatakan ilmu penggemukan sapi modern mulai ia pelajari saat mengikuti program pembelajaran peternakan di Australia beberapa tahun lalu. Kesempatan tersebut diperoleh melalui bantuan seorang kepala daerah di Jawa Tengah.

“Itu hadiah dari bapak bupati di Jawa Tengah dulu. Saya dibawa ke Australia,” katanya.

Di Australia, Mujianto mempelajari sistem peternakan modern berskala besar dengan kapasitas hingga 20 ribu ekor sapi. Dari pengalaman itu, ia memahami pentingnya pengelolaan nutrisi, kebersihan kandang, hingga pola penggemukan yang efisien.

“Alhamdulillah ilmunya bermanfaat sampai sekarang,” ujarnya.

Terapkan Pakan Fermentasi dan Konsentrat Modern

Ilmu yang diperoleh dari Australia kemudian diterapkan dalam usaha peternakannya di Kalimantan Timur. Salah satu metode utama yang digunakan ialah kombinasi pakan fermentasi dan konsentrat.

Untuk pakan konsentrat, Mujianto mencampurkan berbagai bahan seperti bungkil sawit, gaplek, roti, premiks, dedak, hingga kulit kopi. Seluruh bahan diolah dan diuji laboratorium guna mengetahui kandungan nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan sapi.

Sementara pakan fermentasi menggunakan rumput Pakchong, Gama Umami, dan Samsibar yang dicacah lalu disimpan dalam plastik fermentasi.

Menurut Mujianto, metode tersebut mampu mempercepat pertumbuhan sapi sekaligus menjaga kebersihan kandang dan meminimalkan bau.

“Itu keunggulan dari fermentasi sama konsentrat. Pertumbuhan sapi lebih maksimal,” ungkapnya.

Tak hanya fokus pada usaha pribadi, Mujianto juga aktif membagikan pengetahuan kepada sesama peternak sebagai Ketua APPSI Borneo yang membawahi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

“Saya tidak pelit soal pengetahuan ternak sapi. Dari pengobatan, perawatan, sampai membuat pakan saya sampaikan ke teman-teman semua,” lanjutnya.

Menurut dia, kemajuan sektor peternakan hanya bisa dicapai jika para peternak saling berbagi ilmu dan berkembang bersama.

Sapi Presiden Jadi Bukti Potensi Peternak Daerah

Selain menyediakan sapi kurban untuk Kalimantan Timur, kandang milik Mujianto juga menyiapkan dua sapi lainnya untuk Kalimantan Selatan melalui jaringan APPSI nasional.

Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia sendiri memiliki anggota di berbagai provinsi seperti Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Organisasi tersebut juga mendapat kuota penyediaan sapi kurban bantuan presiden.

Mujianto berharap semakin banyak peternak daerah mampu menghasilkan sapi berkualitas jumbo sehingga mampu bersaing dengan peternak dari Pulau Jawa.

Menurutnya, keberhasilan peternak lokal menghasilkan sapi pilihan presiden menjadi bukti bahwa Kalimantan memiliki potensi besar di sektor peternakan nasional.

Di tengah meningkatnya kebutuhan hewan kurban setiap tahun, pengembangan peternakan modern dinilai menjadi salah satu kunci menjaga pasokan sapi nasional. Dari kandang sederhana di Kalimantan Timur, Mujianto mencoba membuktikan bahwa kualitas ternak daerah mampu bersaing hingga tingkat nasional. (Gi/am)

Artikel Ketua APPSI Borneo Bagikan Rahasia Penggemukan Sapi Jumbo, Belajar hingga Australia pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Perbaikan tersebut tercermin dari meningkatnya capaian sejumlah indikator penting yang berkaitan dengan akses layanan kesehatan dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, mengatakan peningkatan pada dimensi kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong turunnya angka ketimpangan gender tahun ini.

“Proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) mengalami perbaikan,” ujar Mas’ud Rifai dalam keterangan resminya belum lama ini.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen Meningkat

BPS Kaltim menjelaskan dimensi pemberdayaan dalam IKG diukur melalui dua indikator utama, yakni persentase anggota legislatif perempuan dan tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA.

Pada 2025, jumlah anggota parlemen perempuan meningkat 1,82 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 14,55 persen. Di sisi lain, proporsi anggota parlemen laki-laki turun menjadi 85,45 persen.

Kondisi ini dinilai menunjukkan mulai meningkatnya kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan daerah.Sementara di sektor pendidikan, persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA meningkat dari 56,32 persen pada 2024 menjadi 57,95 persen pada 2025.

Namun, persentase penduduk perempuan dengan pendidikan minimal SMA justru sedikit menurun, dari 50,23 persen menjadi 49,68 persen.

Balikpapan Catat Ketimpangan Gender Terendah

Pada dimensi pasar tenaga kerja, BPS mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan baik pada laki-laki maupun perempuan.

TPAK laki-laki tercatat sebesar 83,14 persen pada 2025 atau turun 0,61 persen poin dibanding tahun sebelumnya. Penurunan partisipasi angkatan kerja tersebut turut memengaruhi capaian indeks pada dimensi pasar kerja secara umum.

Meski demikian, capaian IKG di Kalimantan Timur selama periode 2020–2025 masih menunjukkan variasi antardaerah. Hal ini menandakan ketimpangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.

Pada 2025, ketimpangan gender tertinggi tercatat di Kabupaten Kutai Timur dengan nilai IKG mencapai 0,477. Sementara itu, Kota Balikpapan menjadi daerah dengan ketimpangan gender terendah di Kalimantan Timur dengan nilai 0,153.Secara keseluruhan, BPS mencatat sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tren perbaikan dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender di berbagai wilayah Kaltim. (Am)

Artikel IKG Kaltim 2025 Turun, Ketimpangan Gender Membaik Berkat Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.