Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akhirnya angkat bicara meluruskan simpang siur terkait mobil mewah yang ditumpangi Gubernur Kaltim. Saat menghadiri pelantikan pengurus KADIN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (2/3/2026) lalu.

Beredarnya video Gubernur yang turun dari mobil Range Rover berpelat ‘KT 1’ sempat memicu asumsi publik. Bahwa kendaraan tersebut adalah mobil dinas baru hasil pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menepis keras kabar burung tersebut. Ia memastikan mobil yang dipakai Gubernur di IKN adalah kendaraan pribadi, bukan aset milik Pemprov Kaltim.

“Kendaraan yang digunakan adalah Range Rover 3.0 SWB Autobiography yang bukan berasal dari pengadaan APBD,” jelas Faisal dalam keterangan resminya, Jumat (6/3/2026).

Terkait penggunaan pelat nomor sakti ‘KT 1’ di mobil pribadi tersebut, Faisal menyebut hal itu sudah sesuai dengan standar keprotokolan karena Gubernur sedang menjalankan tugas kedinasan. Jika digunakan di luar agenda dinas, mobil tersebut akan kembali memakai pelat umum. Ia juga menambahkan bahwa kendaraan pribadi itu saat ini masih beroperasi menggunakan pelat dan izin sementara karena masih dalam proses pengurusan administrasi.

Beda Spesifikasi, Beda Mobil

Untuk menyudahi spekulasi publik yang mengaitkan mobil di IKN dengan polemik pengadaan mobil dinas dari APBD Perubahan 2025, Faisal membeberkan detail perbedaan spesifikasi kedua mobil mewah yang kebetulan bermerek sama tersebut.

Berikut adalah perbedaan wujud kedua kendaraan:

• Mobil Pribadi Gubernur (Dipakai di IKN): Merupakan Range Rover 3.0 SWB Autobiography P550e. Mobil ini menggunakan sasis pendek (Standard Wheelbase) dengan panjang sekitar 5.052 mm, dan saat ini posisinya berada di Kaltim.
• Mobil Pengadaan APBD (Batal Digunakan): Merupakan Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e. Mobil ini bersasis panjang (Long Wheelbase) dengan ukuran sekitar 5.252 mm, dan posisinya saat ini masih tertahan di Jakarta.

Vendor Sepakat Kembalikan Uang ke Kas Daerah

Di sisi lain, Faisal juga membawa kabar terbaru terkait proses pengembalian mobil dinas APBD yang belakangan menuai polemik. Ia memastikan Pemprov Kaltim telah mengantongi surat balasan dari pihak vendor penyedia.

Vendor tersebut telah menyatakan persetujuannya untuk menerima kembali mobil Range Rover bersasis panjang tersebut dan siap memulangkan seluruh dana pengadaan secara utuh ke kas daerah Kaltim.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan penyerahan kembali kendaraan kepada penyedia di Jakarta. Proses ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dana pengembalian benar-benar masuk ke kas daerah,” paparnya.

Faisal berjanji akan membuka seluruh informasi ke publik secara transparan begitu proses serah terima dan pengembalian uang ( refund) ini rampung.

Sebagai langkah kehati-hatian dalam proses administrasi pembatalan ini, Pemprov Kaltim juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Selain telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Pemprov juga menggelar rapat daring bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (6/3/2026) guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan hukum. (ens)

Artikel Heboh Gubernur Pakai Range Rover ‘KT 1’ di IKN, Pemprov Kaltim Pastikan Itu Kendaraan Pribadi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Polemik pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur akhirnya menemui titik terang. Merespons kritik dari masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim resmi membatalkan penggunaan kendaraan yang dibeli melalui APBD Perubahan 2025 tersebut. Dan mengembalikannya kepada pihak penyedia.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, dalam jumpa pers di Samarinda, Senin (2/3/2026). Faisal menegaskan, keputusan ini diambil setelah Pemprov mengkaji ulang berbagai regulasi dan mendengarkan masukan publik.

“Sebenarnya jumpa pers kali ini untuk mempertegas kembali rilis yang telah kami sampaikan. Kami mewakili Pemprov Kaltim menerima kritik dan saran dari masyarakat. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas yang seharusnya untuk operasional pimpinan,” ungkap Faisal.

Langkah pengembalian ini tidak diputuskan sepihak. Sebelumnya, Pemprov telah menggelar rapat koordinasi pada Jumat (27/2/2026) bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Secara aturan, pengembalian sah dilakukan asalkan pihak penyedia—dalam hal ini CV Afisera—bersedia menerima kembali unit tersebut.

Surat resmi pun langsung dilayangkan Pemprov keesokan harinya, Sabtu (28/2/2026). Gayung bersambut, pihak penyedia merespons positif.

“Alhamdulillah, pihak penyedia sudah membalas surat kami dan menyatakan bersedia menerima kembali mobil tersebut. Insha Allah akan dilakukan serah terima kembali. Setelah berita acara serah terima (BAST) dilakukan, maksimal 14 hari penyedia wajib menyetorkan kembali dana ke kas daerah,” jelas Faisal.

Pemprov menargetkan seluruh proses administrasi kelar paling lambat 20 Maret 2026. “Yang jelas mobil kembali, uang kembali. Clear,” tegasnya.

Belum Sempat Dibawa ke Kaltim

Faisal mengungkapkan, proses pengembalian terbilang mulus lantaran mobil dinas tersebut memang sama sekali belum digunakan. Fisik kendaraan saat ini masih berada di Jakarta, lengkap dengan pelat nomor ‘B’. Proses administrasi balik nama BPKB dan STNK pun belum selesai dikerjakan.

“Jadi memang belum digunakan dan belum operasional di Kaltim. Ini sedikit memudahkan proses pengembaliannya,” tambahnya.

Lantas, bagaimana dengan mobilitas Gubernur? Faisal menyebut operasional pimpinan daerah akan memaksimalkan kendaraan dinas yang sudah ada. Meski mungkin kurang ideal untuk jadwal yang padat, kendaraan lama dinilai masih sangat layak jalan. Sang Gubernur pun disebut tidak keberatan menggunakan mobil pribadinya jika terdesak.

“Apalagi Pak Gubernur memang senang menyetir sendiri, terutama saat meninjau infrastruktur ke kabupaten/kota yang rutin dilakukan hampir setiap satu hingga dua minggu,” kata Faisal.

Penyedia Pastikan Tak Ada yang Dirugikan

Di sisi lain, Direktur CV Afisera, H. Subhan, merespons lapang dada keputusan Pemprov Kaltim. Ia menilai langkah ini adalah wujud komunikasi yang baik antara pemerintah dan pengusaha lokal.

“Setelah menerima surat permintaan pengembalian pada 28 Februari, saya berkomunikasi dengan keluarga dan manajemen. Setelah dipertimbangkan, kami memutuskan menerima proses pengembalian. Tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Subhan.

Subhan menggarisbawahi bahwa seluruh proses pengadaan di awal sebenarnya sudah taat asas dan aturan. Namun, ia memilih untuk menghormati aspirasi publik dan keputusan pemerintah. Ia juga menjamin uang akan segera dikembalikan ke kas daerah setelah administrasi tuntas.

“Yang terpenting kita berpegang pada aturan dan norma. Selama mobil kembali dalam kondisi utuh, tidak ada masalah. Mobil ini bisa kami sewakan atau jual kembali,” pungkasnya.

Dengan ditariknya mobil dinas ini, dana yang kembali ke kas daerah nantinya bisa direalokasikan untuk program lain pada APBD Perubahan atau perencanaan tahun berikutnya. Pemprov Kaltim berharap langkah tegas ini bisa menyudahi polemik dan mengembalikan fokus pada pelayanan publik. (ens)

Artikel Batal Dipakai! Mobil Dinas Gubernur Kaltim Dikembalikan ke Penyedia, Polemik Dinyatakan Clear pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gelombang kritik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kian meluas. Setelah sebelumnya riuh soal pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar, kini sorotan publik bergeser pada isu “gurita” politik dinasti yang melibatkan kerabat dekat Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Penyusunan struktur jabatan di tingkat daerah hingga nasional yang didominasi oleh keluarga besar Mas’ud dinilai sejumlah pihak berpotensi melemahkan fungsi pengawasan (check and balances) dalam tata kelola pemerintahan di Kaltim.

Struktur Kekuasaan Keluarga di Posisi Strategis

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah posisi kunci saat ini ditempati oleh saudara kandung hingga istri dari Gubernur Rudy Mas’ud:

• Hasanuddin Mas’ud: Kakak kandung gubernur, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.
• Syarifah Suraidah: Istri gubernur, menjabat sebagai Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim.
• Rahmad Mas’ud: Saudara kandung gubernur, menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.
• Syahariah Mas’ud: Kerabat gubernur, menjabat sebagai Anggota DPRD Kaltim (Dapil PPU-Paser).
• Abdul Gafur Mas’ud: Adik kandung gubernur, mantan Bupati Penajam Paser Utara (2018–2022).

Gubernur Rudy Mas’ud Membantah

Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keberadaan kerabatnya di posisi publik bukanlah bentuk praktik politik dinasti yang dipaksakan. Ia menyatakan bahwa setiap anggota keluarganya terpilih secara demokratis melalui mekanisme pemilu yang sah.

“Kami tidak ada politik dinasti. Kami tidak ada politik (seperti itu),” tegas Rudy merespons aksi demonstrasi mahasiswa di Samarinda, Senin (23/2/2026).

Rudy menambahkan bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih maupun memilih selama memenuhi syarat. Menurutnya, menghalangi seseorang maju dalam kontestasi politik hanya karena faktor kekerabatan justru bertentangan dengan hak asasi dan aturan yang berlaku.

Etika Kekuasaan dan Risiko Pengawasan yang Tumpul

Meski tidak melanggar aturan secara tekstual, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, melihat adanya risiko besar dalam aspek profesionalisme dan independensi lembaga.

“Persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak secara hukum, tapi bagaimana relasi kekerabatan ini memengaruhi fungsi pengawasan. Jika legislatif dan eksekutif dipimpin oleh satu keluarga, publik khawatir fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan gubernur menjadi tumpul,” ujar Saipul, Jumat (27/2/2026).

Saipul juga mengaitkan isu ini dengan pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang baru saja disetujui. Ia menilai, dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah infrastruktur dan kesejahteraan, skala prioritas anggaran tersebut sangat wajar dipertanyakan.

“Marwah daerah itu tidak terlihat dari kemewahan kendaraan pimpinan, melainkan dari membaiknya pelayanan publik dan terpenuhinya janji kampanye,” pungkasnya.

Kombinasi antara polemik anggaran mewah dan dominasi keluarga dalam jabatan publik kini menjadi ujian berat bagi integritas pemerintahan di Kalimantan Timur di mata masyarakat luas. (ens)

Artikel Bukan Cuma Mobil Rp 8,5 Miliar, Gurita Politik Dinasti di Kaltim Juga Kembali Jadi Sorotan Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memberikan penjelasan mendalam terkait urgensi pengadaan mobil operasional pimpinan daerah senilai Rp8,5 miliar yang belakangan menuai sorotan.

Menurutnya, pertimbangan utama dari kebijakan tersebut bukanlah kemewahan, melainkan efisiensi anggaran jangka panjang dan kelayakan operasional.

Hasanuddin mengungkapkan bahwa sejumlah kendaraan dinas yang digunakan saat ini telah berusia antara tujuh hingga sepuluh tahun. Kondisi fisik kendaraan yang sudah tua mengakibatkan biaya perawatan rutin dan perbaikan di bengkel membengkak secara signifikan setiap tahunnya.

“Kendaraan lama itu lebih sering masuk bengkel. Kalau biaya perawatan lebih mahal dari manfaatnya, tentu harus dievaluasi,” ujar pria yang akrab disapa Hamas tersebut, Selasa (24/2/2026).

Hambatan Kinerja di Lapangan

Faktor teknis kendaraan juga dinilai mulai menghambat produktivitas kerja pemerintah di lapangan. Hamas menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan kedinasan menuju wilayah pedalaman Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Berau dan Kutai Barat, di mana kendaraan operasional sempat mengalami gangguan teknis di tengah jalan.

“Kita pernah perjalanan jauh, mobilnya mogok. Jadi bukan soal mewah atau tidak, tapi soal kelayakan operasional untuk menembus medan yang luas,” tegasnya.

Ia menambahkan, kendaraan lama yang sudah tidak efisien tersebut tidak dibiarkan begitu saja, melainkan telah melalui mekanisme lelang resmi melalui badan lelang negara dengan melibatkan tim appraisal independen untuk memastikan pengembalian nilai aset ke kas daerah.

Jamin Transparansi Lewat E-Katalog

Terkait besaran anggaran yang mencapai Rp8,5 miliar, Hamas memastikan proses penentuan harga dan pembelian dilakukan secara transparan melalui sistem e-katalog nasional. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya potensi penggelembungan harga (mark-up) serta memastikan spesifikasi kendaraan sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri.

“Lewat e-katalog supaya harganya jelas dan tidak bisa di-up. Itu bagian dari tata kelola yang harus transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Hamas juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan telah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Meski menjabat sebagai saudara kandung Gubernur Rudy Mas’ud, ia menjamin fungsi kontrol legislatif tetap berjalan secara kolektif kolegial tanpa dominasi individu.

“Semua ada aturannya, mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Tidak bisa melebihi standar yang ditetapkan karena sudah ada pagunya,” pungkas Hamas. (ens)

Artikel Biaya Rawat Mobil Lama Membengkak, Ketua DPRD Kaltim Ungkap Urgensi Kendaraan Dinas Baru pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rencana pengadaan mobil operasional Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar memantik kritik dari legislatif. DPRD Kaltim meminta pemerintah daerah lebih peka terhadap kondisi fiskal daerah. Yang saat ini sedang mengalami pengetatan anggaran dan efisiensi di berbagai sektor pembangunan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyatakan bahwa di tengah kebijakan pemangkasan transfer ke daerah. Belanja barang bernilai fantastis yang belum bersifat mendesak seharusnya ditangguhkan.

“Kalau kita melihat kondisi fiskal daerah sekarang, memang sedang tidak baik-baik saja. Ada pengetatan anggaran di sana sini, ada efisiensi, bahkan pemangkasan yang berdampak pada program pembangunan,” ujar Subandi saat ditemui di Samarinda, Rabu (18/2/2026).

Pertanyakan Urgensi Mobil Mewah

Subandi memahami bahwa kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas memang memerlukan kendaraan dengan spesifikasi tangguh seperti Sport Utility Vehicle (SUV). Namun, ia menyoroti nilai pengadaan satu unit kendaraan yang mencapai Rp8,5 miliar tersebut sudah masuk dalam kategori mobil mewah.

“Angka itu besar sekali. Maka harus dilihat betul apakah mendesak atau tidak,” tegasnya.

Ia meyakini Pemprov Kaltim sebenarnya masih memiliki sejumlah kendaraan dinas layak pakai yang bisa dimaksimalkan untuk operasional lapangan maupun kegiatan kedinasan lainnya.

Menurutnya, jika pengadaan tersebut belum direalisasikan, pemerintah masih memiliki opsi untuk menunda pembelian dan mengalihkan anggarannya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

“Kalau belum dibeli, bisa saja ditunda. Itu opsi yang memungkinkan. Sebaliknya, jika kontrak sudah berjalan atau unit sudah dibeli, tentu tidak bisa sembarangan dibatalkan karena ada konsekuensi hukum dengan pihak ketiga,” tambahnya.

Tanggapan Pemerintah Provinsi

Menanggapi sorotan tersebut, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim, Andi Muhammad Arpan, mengeklaim pengadaan tersebut sudah sesuai prosedur administrasi.

Ia berkilah bahwa pengadaan ini dilakukan pada Tahun Anggaran 2025. Sehingga tidak berbenturan dengan kebijakan efisiensi yang baru diterapkan secara ketat pada 2026.

“Mobil ini sudah direncanakan dan dilaksanakan pada November 2025, sedangkan kebijakan efisiensi baru berlaku pada 2026,” jelas Andi.

Andi berdalih, mobilitas gubernur meningkat signifikan sejak kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Kendaraan SUV hybrid berkapasitas mesin besar tersebut dinilai representatif untuk menunjang tugas gubernur saat menerima tamu negara. Maupun menghadiri agenda resmi di Kaltim, Jakarta, hingga kawasan IKN.

Opsi Sewa Jadi Alternatif

Sebagai solusi jangka panjang, Subandi menyarankan agar Pemprov Kaltim mulai mempertimbangkan mekanisme sewa kendaraan dinas untuk tahun anggaran berikutnya. Skema ini dinilai lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Selain mengurangi beban biaya perawatan yang tinggi, sistem sewa dianggap dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil pemerintahan tanpa harus membebani neraca belanja aset daerah dengan nilai yang fantastis. (ens)

Artikel DPRD Kaltim Kritik Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Rp8,5 Miliar: “Kondisi Fiskal Sedang Tidak Baik” pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo Subianto ke Balikpapan, Kalimantan Timur, awal pekan ini menyisakan cerita yang ramai diperbincangkan.

Di tengah agenda peresmian proyek strategis RDMP Pertamina Balikpapan alias Kilang Minyak Terbesar RI. Mencuat isu mengenai tata letak dan penghormatan keprotokolan terhadap Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang dinilai kurang tepat.

Perbincangan ini meledak setelah potongan video kejadian tersebut beredar luas dan viral di media sosial. Dalam tayangan itu, terlihat posisi duduk Sultan Aji Muhammad Arifin ditempatkan di barisan belakang Gubernur dan jajaran pejabat daerah lainnya.

Warganet pun ramai memberikan komentar beragam, mayoritas menyayangkan pengaturan posisi tersebut. Namun, situasi mencair ketika Presiden Prabowo yang menyadari hal itu terlihat langsung menegur. Dan meminta agar tokoh adat berada di posisi yang lebih terhormat di barisan depan.

Sowan ke Sultan

Merespons keriuhan publik tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bergerak cepat. Gubernur itu langsung menyambangi Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Tenggarong, Kamis 15 Januari 2026.

Sang istri, Sarifah Suraidah tutut mendamingi Rudy. Keduanya mendapat sambutan hangat oleh Sultan Aji Muhammad Arifin beserta kerabat kesultanan.

Rudy menegaskan, kehadirannya adalah inisiatif pribadi sebagai bentuk penghormatan kepada pemangku adat tertinggi di Benua Etam, sekaligus meluruskan (tabayyun) situasi yang terjadi di lapangan.

“Saya lahir dari keluarga yang memiliki adat istiadat, tata krama, etika, sopan santun dan menjunjung tinggi budaya timur, datang langsung kepada Sultan untuk bertabayun dan bersilaturahmi,” ujar Rudy usai pertemuan.

Klarifikasi Aturan Protokol Nasional

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menjernihkan insiden pengaturan posisi tokoh adat saat acara Presiden di Balikpapan, Senin lalu. Rudy menjelaskan bahwa dalam agenda kepresidenan, seluruh mekanisme dan tata letak tamu yang mengatur dengan ketat ialah standar keprotokolan nasional, bukan kewenangan pemerintah provinsi semata.

Kendati demikian, Rudy merasa perlu datang menghadap Sultan untuk menjelaskan duduk perkaranya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia memegang teguh prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

“Arahan dari Sultan akan kami sampaikan ke pusat agar menjadi instrospeksi, bagaimana sebaiknya tata cara menempatkan para raja dalam suatu acara yang akan kehadiran Presiden,” tegasnya.

Ia menjamin, masukan ini akan menjadi catatan serius. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy juga berkomitmen untuk memastikan penghormatan terhadap tokoh adat dan budaya menjadi prioritas dalam setiap agenda pemerintah daerah ke depannya.

Respons Bijak Sultan

Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin, merespons positif itikad baik Gubernur. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan adat istiadat tetap mendapat tempat terhormat.

Menariknya, Sultan justru menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang tetap menaruh perhatian pada posisi raja-raja nusantara, seperti yang terlihat dalam video yang beredar.

“Kita berterima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mengingatkan soal ini (bagaimana menempatkan posisi raja dalam sebuah acara),” tutur Sultan Aji Muhammad Arifin. (ens)

Artikel Buntut Insiden Protokol Kunjungan Presiden, Gubernur Kaltim Sowan ke Sultan Kutai: Datang untuk Tabayyun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belum usai rentetan bencana banjir yang sebelumnya melanda wilayah di Aceh dan Sumatera. Kini Kalimantan Selatan juga mengalaminya. Curah hujan tinggi yang terjadi hampir merata di berbagai daerah Indonesia kembali memicu banjir bandang, kali ini menerjang Kabupaten Balangan, Sabtu 27 Desember 2025.

Hujan deras berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah hulu sejak tengah malam menyebabkan debit sungai meningkat tajam dan meluap ke kawasan permukiman warga. Di Balangan, luapan air bahkan berubah menjadi banjir bandang yang merendam rumah-rumah warga hingga mencapai atap bangunan.

Polres Balangan jajaran Polda Kalimantan Selatan melaporkan, banjir bandang paling parah terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi dan Halong. Sementara satu kecamatan lain, yakni Awayan, turut terdampak namun dengan kategori banjir biasa.

Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi menyebutkan, wilayah yang mengalami kerusakan terparah berada di Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di Desa Ju’uh, Sungsum, dan Gunung Batu.

“Yang paling parah terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di Desa Juuh, Sungsum, dan Gunung Batu,” ujar Yulianor saat meninjau lokasi banjir.

1.466 Rumah dan 1.615 KK Terdampak

Berdasarkan data sementara petugas gabungan, banjir bandang berdampak pada 1.466 rumah dan 1.615 kepala keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa di Kecamatan Tebing Tinggi, yakni Desa Mayanau, Tebing Tinggi, Simpang Bumbuan, Simpang Nadong, Sungsum, Ju’uh, Gunung Batu, dan Langkap.

“Rumah warga mengalami kerusakan sedang hingga berat,” ujar Yulianor.

Ia memastikan, hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat bencana tersebut.

“Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa di semua lokasi banjir,” tuturnya.

Sejumlah fasilitas umum ikut terendam, di antaranya sekolah dasar, masjid/musala, kantor desa, kantor kecamatan, puskesmas, dan polsubsektor kepolisian.

Kondisi air di sebagian wilayah mulai berangsur surut, sementara petugas gabungan masih melakukan evakuasi, pembersihan lumpur, dan pendataan lanjutan.

Air Lebih dari Dua Meter, Warga Terjebak

Pantauan pewarta di lapangan menunjukkan, ketinggian air banjir bandang mencapai lebih dari dua meter, bahkan di sejumlah titik menyentuh atap rumah warga. Air bah berwarna cokelat keruh mengalir deras dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, terlihat warga terjebak di jalanan yang terendam banjir. Sebuah mobil ambulans bahkan terlihat berhenti karena tidak mampu melawan derasnya arus, sementara beberapa warga terpaksa naik ke atap kendaraan untuk menyelamatkan diri.

“Banjir bandang dengan arus deras menerjang pemukiman warga dan merendam rumah-rumah,” tulis keterangan dalam salah satu video yang beredar.

Penanganan dan Status Siaga

Aparat kepolisian bersama BPBD, TNI, dan relawan terus melakukan evakuasi, pemantauan, serta pembersihan sisa lumpur di permukiman warga.

“Alhamdulillah, kondisi saat ini sudah mulai kondusif dan nanti para anggota diarahkan untuk membantu warga membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka,” kata Yulianor.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status Siaga/Waspada cuaca ekstrem. Berdasarkan pemantauan Nowcasting BMKG, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang masih berpeluang terjadi hampir di seluruh wilayah Kalsel.

Cuaca ekstrem ini akibat pengaruh Siklon Tropis GRANT dan Bibit Siklon 96S, yang memicu pertumbuhan awan hujan signifikan. Sejumlah sungai utama di Kalsel terlaporkan telah melampaui batas tinggi muka air (TMA), di antaranya Sungai Riam Kanan yang mencapai 7,70 meter dan Sungai Martapura dengan TMA 9,6 meter.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Rahmi, memastikan seluruh personel telah terjun ke lapangan.

“Saat ini seluruh anggota sudah turun ke lapangan untuk melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi,” kata Rahmi.

Pastikan Penanganan Optimal

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

“Kami saling berkoordinasi antara pemerintah dengan Pak Kapolda dan Dandrem. Untuk penanganan teknis di lapangan, kami serahkan kepada BPBD yang sudah berkoordinasi dengan Polres setempat,” ujarnya.

Muhidin mengaku sempat khawatir setelah menerima laporan visual dari lapangan yang memperlihatkan warga, termasuk ibu dan anak, terjebak banjir hingga harus naik ke atap rumah.

“Itu hampir tenggelam, ini yang kita khawatirkan karena masyarakat tidak bisa keluar dan terjebak,” tuturnya.

Meski demikian, laporan terbaru menunjukkan kondisi air mulai berangsur surut di sejumlah wilayah terdampak.

“Alhamdulillah, tadi kita dapat kabar air sudah mulai turun. Mudah-mudahan ke depan tidak hujan lagi, tapi tetap perlu perhatian agar tidak terjadi lagi kejadian serupa,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kesiapsiagaan tetap ditingkatkan guna mengantisipasi potensi bencana susulan, mengingat curah hujan masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. (ens)

Artikel Banjir Bandang Terjang Balangan Kalsel: 1.466 Rumah Terdampak, Air Capai Atap Warga pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jagat media sosial mendadak riuh. Beredar narasi liar yang menyebut Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merekrut model sekaligus selebgram, Ayu Aulia, sebagai bagian dari staf kementerian. Sontak, isu ini memancing reaksi keras dan tanda tanya besar dari warganet.

Tak ingin bola liar terus bergulir, Kemenhan langsung angkat bicara. Pihak kementerian membantah tegas rumor tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang menyesatkan alias hoaks.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, menegaskan bahwa narasi yang beredar telah dipelintir jauh dari fakta sebenarnya. Menurutnya, kehadiran Ayu Aulia dalam kegiatan di lingkungan Kemenhan murni hanya sebagai bagian dari pengurus organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang sedang menyelenggarakan acara di lokasi tersebut.

“Kami tegaskan informasi rekrutmen itu tidak benar. Yang bersangkutan hadir sebagai tamu undangan dan pengurus Ormas Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBN-MI), bukan sebagai pegawai atau staf Kemenhan. Tidak ada pelantikan atau penugasan dari kami,” ujar Edwin dalam klarifikasi resminya, Jumat 26 Desember 2025.

Salah Tafsir Konten Medsos

Isu ini bermula dari unggahan Ayu Aulia di media sosial pribadinya yang menampilkan dirinya beraktivitas di gedung Kemenhan dengan narasi seolah-olah baru saja mengikuti pelantikan. Brigjen Edwin menyayangkan framing tersebut karena memicu kesalahpahaman publik.

Faktanya, Ormas GBN-MI saat itu hanya meminjam ruangan di Kemenhan untuk kegiatan internal mereka, di mana Ayu Aulia dilantik sebagai salah satu pengurus ormas tersebut, bukan pejabat Kemenhan.

“Kemenhan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak memiliki hubungan kerja apa pun, baik struktural maupun non-struktural dengan institusi ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kemenhan mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan bijak dalam menyaring informasi yang berseliweran di linimasa. Edwin meminta masyarakat tidak mudah percaya pada klaim sepihak di media sosial yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Jangan mudah percaya kabar burung. Saring dulu sebelum sharing agar tidak termakan hoaks yang merugikan institusi negara,” pungkas Edwin. (ens)

Artikel Geger Isu Model Dewasa Ayu Aulia Jadi Staf Kemenhan, Karo Humas Tegaskan Hoaks: Dia Pengurus Ormas! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tugu setinggi 8 meter di kawasan simpang empat Mal Lembuswana itu dirancang dengan dominasi warna fusia dan berbahan dasar sampah plastik daur ulang.

Tak sekadar elemen estetika kota, tugu ini juga mengusung pesan pelestarian ekosistem Sungai Mahakam yang identik dengan Pesut Mahakam, mamalia air tawar yang kini terancam punah.

Namun, bukan itu yang jadi sorotan. Publik mempertanyakan bentuknya yang dianggap aneh serta anggarannya yang mencapai Rp 1,1 miliar. Banyak yang menganggap nilai tersebut tak sebanding dengan hasil akhirnya.

Terlepas dari banyaknya pro dan kontra, Tugu Pesut yang sekarang menjadi ikon baru Kota Tepian ini merupakan hasil revitalisasi dari Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha yang sebelumnya sudah pernah ada.

Merespons kegaduhan yang terjadi di kalangan masyarakat, DPRD berencana memanggil Dinas PUPR Kota Samarinda untuk menuntut kejelasan. Utamanya menyoal transparansi alokasi anggaran.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan kepada instansi terkait.

Rencananya, rapat koordinasi dengan Dinas PUPR akan dijadwalkan usai masa reses berakhir.

“Dalam waktu dekat. Mungkin paling tidak minggu kedua atau ketiga (Februari) itu estimasinya. Karena kan minggu pertama kita masih kegiatan reses, ya,” ucapnya saat dikonfirmasi Kaltim Faktual Senin (3/2).

Politisi Partai Gerindra ini bilang, rapat koordinasi yang akan berlangsung tidak hanya membahas transparansi anggaran Tugu Pesut. Namun, juga menyoal perencanaan pembangunan infrastruktur lain di Kota Samarinda.

“Rencananya, mungkin bukan hanya masalah Tugu Pesut saja. Artinya kita ingin juga melakukan fungsi kontrol kita sebagai dewan terkait kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kota Samarinda.”

“Yang berkaitan dengan infrastruktur pengendalian banjir dan perencanaan pembangunan tahun 2025-2026 juga nanti kita akan dikoordinasikan,” tambah Deni.

Bagi Deni, langkah ini merupakan salah satu upayanya untuk membangun sinergi. Sinergi yang baik, kata Deni, merupakan kunci pembangunan tepat guna.

“Sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan hanya masalah Tugu saja sebetulnya. Kita ingin koordinasi menyeluruh. Artinya nanti salah satunya pun kita akan mendiskusikan terkait masalah tersebut,” pungkas Deni. (nkh/sty)

Artikel DPRD Samarinda Gerak, Dinas PUPR Segera Dipanggil soal Tugu Pesut pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Samarinda Theme Park (STP) ditutup sementara sejak 29 Januari 2025 lalu. Hal ini buntut dari teguran yang sempat dilayangkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) serta Satpol PP Samarinda.

Sebelumnya, STP diberi peringatan karena parkir pengunjung yang sempat memenuhi bahu jalan sekitar dan belum memegang izin Andalalin. Sehingga harus tutup sementara sampai semua izin terpenuhi.

Sudah Kantongi Izin Trial Opening dari Wali Kota

Manajer Operasional STP, Utari menyebut, pihaknya sudah melakukan audiensi lebih dulu dengan Wali Kota beserta jajaran dinas terkait sebelum STP beroperasi. Adapun audiensi ini dilakukan pada Januari lalu.

Pada saat itu, surat-surat perizinannya memang belum terpenuhi. Namun, STP tetap mendapat persetujuan untuk trial opening, alias dibuka tapi dalam rangka uji coba. Dengan syarat, seluruh perizinan mesti selesai pada Maret 2025.

“Akhirnya kami mendapat izin melakukan trial opening dengan catatan semua berkas perizinan yang belum selesai harus selesai di minggu pertama Maret,” ujar Utari kepada Kaltim Faktual, 3 Februari 2025.

Hal ini juga disampaikan pengelola STP lewat rilis pers yang diunggah lewat akun Instagram resminya @samarindathemepark, 1 Februari 2025 lalu.

“Karena Wali Kota Samarinda sendiri sangat mendukung investasi dan 50 lebih pengusaha UMKM yang berada di Samarinda Theme Park,” begitu bunyi caption yang tertulis.

STP sendiri adalah bangunan yang berdiri di atas lahan milik Sahli Himawan. Kemudian lahan ini disewa oleh PT Bismillah Bahagia Sentosa untuk didirikan destinasi wisata di Kalimantan Timur, yang akhirnya menjadi STP. Adapun perusahaan ini adalah gabungan dari berbagai pengusaha wisata asal Jakarta, Jogjakarta, Solo, serta Semarang.

Pemenuhan Izin Terus Berjalan

Adapun salah satu perizinan yang belum rampung dan sempat disoroti yaitu Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Izin ini berguna untuk memastikan suatu bangunan dan usaha yang berdiri tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya.

Proses pengurusan izin Andalalin ini disebut akan memakan waktu sekitar dua minggu. Dalam hal ini, perizinan tersebut diajukan ke Kementerian Perhubungan. Menimbang Jalan D.I. Panjaitan, di mana STP berdiri adalah jalan nasional.

Utari juga mengatakan pihaknya saat ini sedang melengkapi surat-surat izin lain di luar Andalalin.

“Pihak STP sedang berkoordinasi secara intens dengan pihak-pihak terkait perizinan,” terang Utari.

Ia pun menyampaikan, di tengah proses pemenuhan izin tersebut, pihaknya sempat mengalami kendala. Alur perizinan yang informasinya kurang lengkap hingga respons yang lambat.

“Tapi untuk saat ini semua kekurangan perizinan sudah diproses dan tinggal menunggu selesai,” jelas Utari yang dihubungi lewat aplikasi WhatsApp.

Dampak Penutupan: UMKM Merugi

Ada rasa kecewa yang diungkapkan Utari saat STP yang belum genap sebulan buka ini mesti ditutup. Sehingga di tengah tutupnya STP ini, pihaknya sembari memperbaiki wahana hingga fasilitas yang tersedia. Tak hanya itu, lahan parkir yang ada juga dikabarkan akan diperluas.

Adapun dampak dari penutupan sementara ini, Utari mengungkap bahwa ada beberapa agenda yang sudah dipastikan waktunya, namun mau tidak mau dibatalkan. Tak hanya itu, para UMKM yang buka stand di STP juga ikut terdampak.

“Ada kerugian bahan baku yg sudah disiapkan dan beberapa karyawan yang terpaksa menganggur sembari menunggu STP beroperasi kembali.”

Ia juga meminta dukungan masyarakat sehingga STP bisa kembali beroperasi. Kembali dibukanya STP nanti juga jadi harapan Utari agar para UMKM bisa berjualan lagi dan menjajakan produk mereka.

“Kami percaya adanya STP bisa bermanfaat bagi semua pihak.” tutupnya. (tha/sty)

Artikel Ribut-Ribut Penutupan STP, Pengelola Akhirnya Buka Suara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.