Dari FGD Pendidikan (Bagian 1): Daerah 3T Kaltim Kekurangan Guru Penggerak

Melihat kebutuhan, daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Kaltim memerlukan lebih banyak guru penggerak. Jika terus bergantung pada program Kementerian, kebutuhan itu tak akan terkejar.

Sebuah Forum Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Kalimantan Timur. Mengambil satu kesimpulan besar. Yakni ekosistem pendidikan di Kaltim harus lebih ditumbuhkan. Sehingga memerlukan lebih banyak guru penggerak.

Direktur Utama Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, selaku tuan rumah FGD yang diikuti 10 stakeholder kependidikan, pada 8 November 2022. Mengatakan bahwa guru penggerak memiliki peran vital untuk meningkatkan level pendidikan di sekolah. Terutama di sekolah yang berada di kawasan 3T.

Kelenturan teknik ajar berbasis teori dan praktik, serta tuntutan untuk kreatif dan inovatif. Sebagai upaya menstimulasi keaktifan murid dan guru. Adalah kelebihan atribut yang dimiliki oleh guru penggerak.

Di Kaltim, terutama di daerah 3T seperti Kabupaten Berau, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat. Yang hingga kini masih memiliki keterbatasan fasilitas, bahkan guru mata pelajaran. Keberadaan guru penggerak menjadi solusi cepat untuk melakukan percepatan peningkatan pendidikan.

“Faktor penting adalah tersedianya narasumber praktik, baik kegiatan berbasis implementasi Kurikulum Merdeka, serta terbentuknya komunitas belajar agar lebih merata sebarannya,” ungkap Dinna.

“(Karena itu) Program Guru Penggerak agar tahun depan targetnya terus ditingkatkan jumlahnya,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Program Guru Penggerak adalah semacam beasiswa pendidikan untuk guru dari berbagai tingkatan. Yang digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. Di mana guru yang mengikuti program ini harus melakukan semacam ‘kurikulum’ khusus selama 9 bulan.

Karena merupakan program nasional, sehingga kuotasenya pun terbatas. Tidak selaras dengan keperluan di daerah. Terutama di kawasan 3T yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan provinsi.

Untuk itu, peserta FGD tersebut memberi saran agar pemerintah daerah bisa ambil andil dalam penyediaan guru penggerak.

“Kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah, sekolah dengan dunia usaha dan mitra pembangunan dengan dinas bisa berlangsung meskipun tanpa anggaran. Jadi ini tekadnya adalah tekad kolaborasi,” kata Dinna.

Sebagai langkah alternatif, peserta FGD tersebut memberi usul. Bahwa untuk mendukung Program Guru Penggerak, pendidik yang sudah dilatih oleh Tanoto Foundation bisa diajak terlibat menjadi aktor dalam Program Guru Penggerak.

Lantas, bagaimana tanggapan Pemprov Kaltim terkait isu ini? Nantikan lanjutannya besok. (DRA)