DPRD Balikpapan Dorong Pemkot Maksimalkan Potensi PAD yang Masih Terpendam

Ketua DPRD Balikpapan menyoroti banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal. Sektor parkir hingga reklame dinilai masih bocor, sementara target PAD 2026 mencapai Rp1,8 triliun.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menilai Pemerintah Kota Balikpapan belum sepenuhnya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Sejumlah sektor, terutama yang terkait retribusi dan pajak daerah, masih menyimpan peluang besar yang belum tergarap maksimal.

Ia secara khusus menyoroti kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD), serta mendorong kolaborasi aktif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali dan mengelola potensi PAD yang tersebar di berbagai lini.

“Kita sebenarnya masih banyak kecolongan. Banyak kantong-kantong retribusi dan potensi pajak yang belum digarap serius. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota,” ujar Alwi, Jumat, 13 Juni 2025.

Soroti Sektor Parkir dan Reklame

Alwi menyebut sektor parkir dan reklame sebagai contoh konkret yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Menurutnya, pengelolaan dua sektor ini perlu dibenahi melalui inovasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar OPD.

“OPD seperti Dinas Perhubungan, Disdag, dan BPPDRD harus proaktif memberikan usulan dan solusi. Bagaimana sistem parkir dikelola, bagaimana reklame ditata dengan baik, itu harus dikaji agar potensi PAD bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Saat ini, realisasi PAD dari retribusi parkir baru menyentuh angka 50 persen dari target. Sementara untuk tahun 2026, Pemkot Balikpapan menargetkan PAD mencapai Rp1,8 triliun.

Butuh Sistem Digital dan Pendekatan Terpadu

Alwi menegaskan bahwa target sebesar itu hanya bisa dicapai jika seluruh perangkat daerah bekerja secara terintegrasi dan fokus pada optimalisasi sumber-sumber penerimaan lokal. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data dan sistem digital yang transparan untuk meminimalkan kebocoran dan memperkuat akuntabilitas fiskal.

“Target PAD bukan semata soal angka, tapi soal kemampuan kita mengelola potensi yang ada dengan cara yang efisien, adil, dan terbuka,” tegasnya.

DPRD, lanjut Alwi, akan terus melakukan pengawasan sekaligus mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan PAD, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. (man/sty)