DPRD Samarinda Dukung Normalisasi SKM: Area Bantaran Sungai Harus Bersih dari Permukiman

Legislator Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mendukung program normalisasi SKM yang tengah berjalan. Menurutnya, area bantaran sungai memang harus bebas dari permukiman.

Sejak tahun 2022, pemkot mulai menertibkan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Kemudian melakukan normalisasi sungai dengan pengerukan dan penurapan SKM. Setelah Segmen Gang Nibung selesai, pada 2023 lanjut di Segmen Tarmidi yang hingga saat ini masih berlangsung.

Selain 2 titik tersebut, pemkot juga mulai mengeksekusi segmen lain. Seperti segmen Ruhui Rahayu. Dari Jembatan Ruhui Rahayu menuju Jembatan Gelatik sisi kanan, segmen Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang.

DPRD Dukung Normalisasi SKM

Melihat massifnya upaya pemkot, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengaku mendukung. Agar sungai bisa lebih terjaga.

“Kami berharap tidak ada lagi permukiman di bantaran sungai. Ini sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kebersihan sungai dari limbah rumah tangga,” katanya belum lama ini.

Menurut Angkasa, perubahan warna air SKM beberapa waktu lalu, merupakan dampak dari pencemaran limbah rumah tangga. Yang jika dibiarkan, bisa semakin berbahaya. Mengingat, sungai termasuk sumber air bagi warga Ibu Kota Kaltim.

Angkasa berharap, upaya pemkot bisa terus dilanjutkan. Dan bisa menyeluruh ke seluruh bantaran sungai. Sehingga tidak ada lagi permukiman yang berdampingan langsung dengan sungai.

Ia juga meminta agar Pemkot Samarinda bisa membuat aturan yang tegas terkait pelarangan permukiman di bantaran sungai ini. Sehingga tidak terjadi lagi di masa depan dan sungai bisa normal kembali.

“Kita perlu menjaga kelestarian sungai. Agar memastikan ekosistem dalam sungai tetap sehat dan berfungsi dengan baik,” pungkasnya. (ens/fth)