DPRD Samarinda Soroti Penyebab Tingginya Angka Pengangguran

DPRD Samarinda menyoroti angka pengangguran yang masih cukup tinggi pada tahun 2022. Terbesar kedua setelah Balikpapan, di angka 6,78%.

Dalam setahun ini Pemkot Samarinda telah melaksanakan job fair selama beberapa kali. Di antaranya pada Juli lalu di Samarinda Square, Jalan M Yamin. Dan pada 19 September kemarin di UINSI. Digelar dalam rangka mengurangi angka pengangguran.

Mengingat angka pengangguran di Samarinda termasuk cukup tinggi. Pada tahun 2022 saja berada pada angka 6,78%. Terbesar kedua di Kaltim. DPRD Samarinda membeberkan banyak faktor penyebab tingginya angka pengangguran.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut ada beberapa faktor. Di antaranya belum siapnya lulusan pendidikan untuk masuk dunia kerja. Juga belum siapnya Pemkot mempersiapkan tenaga kerja.

Menurut Puji, kebanyakan lulusan perguruan tinggi belum siap pakai di dunia kerja. Banyak mahasiswa yang lulus dengan kompetensi yang kurang. Juga masih memilah-milah pekerjaan. Sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak melimpah.

Untuk fresh graduate, orientasinya lebih banyak pada jumlah penghasilan, bukan pada pengalaman kerja.

“Kebanyakan lulusan perguruan tinggi juga pengennya kerja di kantor. Nggak yang di pekerjaan informal gitu,” jelas Puji pada Selasa, 19 September 2023.

Puji melihat bahwa kebanyakan lulusan masih mencari pada pekerjaan yang enak dan membuat mereka nyaman. Sehingga jika itu tidak didapatkan, bisa menambah angka pengangguran.

Belum lagi banyak pekerja dari luar yang lebih siap dengan daya juang dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Semakin memperbesar angka pengangguran di dalam Kota Samarinda.

“Sementara untuk pelatihan juga terbatas dan perlu anggaran yang tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi juga bisa disoroti,” tambahnya.

Selain itu, faktor lain, kata Puji. Kurang siapnya pemkot dalam menyiapkan sertifikasi. Karena beberapa bidang pekerjaan, banyak yang membutuhkan sertifikasi.

“Sopir aja perlu ada sertifikasi, perlu ada kompetensinya. Nah ini yang kita masih belum. Jadi banyak PR ya,” kata Puji.

Ketua Komisi IV itu mendorong agar pemerintah menyiapkan pendidikan vokasi baik di tingkat SMK maupun pergiruan tinggi yang bersertifikat tadi.

Karena saat ini, Puji bilang sertifikasi untuk pendidikan vokasi juga mahal. Harus keluar daerah untuk ujian. Atau mengikuti pelatihan di luar daerah kemudian mendapat sertifikasi.

“Misal di sini ada sekolah pelayaran tapi tidak menyiapkan sertifikasi, kalau mau dapat harus ke Makasar atau Surabaya padahal kita punya sekolah tingginya.”

“Kayak otomotif, kalau mau dapat sertifikasi harus ke Batam, Tanggerang,  ke Bandung, ke sana perlu biaya,” lanjutnya.

Selain itu, kehadiran lapangan pekerjaan untuk disabilitas juga belum terimplementasi dengan baik. Meski sudah dipayuingi dalam Undang-Undang bahwa setiap perusahaan harus menyiapkan setidaknya 1% untuk disabilitas.

Namun masih banyak disabilitas yang belum mendapat akses ke perguruan tinggi. Sehingga setelah sekolah harus mengejar pelatihan keterampilan. Padahal seharusnya mereka punya hak yang sama untuk pendidikan maupun pekerjaan.

“Data disabilitas yang siap bekerja kita juga masih kurang. Dan kampus juga perlu mulai inklusif untuk akses pendidikan dan memudahkan akses pekerjaan,” pungkasnya. (ens/fth)