EKSKLUSIF: Samarinda Bebas Sampah saat Lebaran itu Sangat Mungkin, Kalau ….

Jika pemkot melakukan sistem ini. Sangat mungkin sampah di Samarinda tersortir dan terkelola. Sehingga tidak menggunung di TPS. Lebaran tanpa sampah pun, bisa jadi kenyataan.

Di perkotaan, sampah selalu menjadi masalah besar. Di Samarinda misalnya, pada akhir 2022. Produksi sampah harian mencapai 550 ton. Itu di hari normal. Kalau ada hari raya, semisal Natal ataupun Idulfitri. Volumenya bisa naik 10-30 persen.

Persoalan berikutnya bukan sekadar bagaimana cara menghanguskan sampah-sampah itu di TPA. Namun juga soal mengurangi volume sampah di TPS, yang memengaruhi estetika kota. Dan bikin lingkungan tidak sehat.

Pada Idulfitri tahun ini. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda sudah membuat sejumlah skema kerja. Titik beratnya di pengangkutan dari TPS ke TPA.

Untuk mencegah produksi sampah berlebih, DLH mengimbau warga untuk membiasakan hidup efektif. Kurang-kurangi bikin sampah.

Kaltim Faktual bertanya pada pengamat lingkungan hidup Samarinda, Yustinus Sapto Hardjanto perihal pengelolaan sampah. Berikut kutipannya.

Cara menanggulangi sampah saat Lebaran di Samarinda, apakah hanya dengan menambah armada dan petugas?

Bisa aja. Tapi itu berarti petugasnya gak ikut menyiapkan Lebaran. Dan gak libur. Gak ikut cuti Lebaran.

Apa ada cara lain?

Ya paling mengimbau masyarakat untuk menyimpan dulu sampahnya di rumah. Nanti dibuang setelah Lebaran. Tapi ya nggak mungkin. Mana ada masyarakat kita mau nyimpan sampah di rumah lebih dahulu.

Kenapa enggak mungkin?

Kita kan gak serius mendidik masyarakat soal sampah (tertawa) yang ada rajin menasihati saja.

Kalau mau membangun peradaban mestinya mulai serius mendidik masyarakat soal sampah lewat RT. Sampah di RT diselesaikan di RT. Kecil kan wilayahnya. Jadi pilah dan pilihnya mulai dari situ. Sampah disortir dan diolah mulai dari volume kecil.

Pengolahan sampah yang seperti apa? Kalau jadi produk kreatif, warga kita kebanyakan sibuk. Kalau jadi kompos, warga tidak perlu karena banyak yang tidak punya lahan.

Nah … memang gak efektif mengajarkan tiap warga bikin kompos dari sampah organik. Maka perlu lewat kelompok seperti bank sampah.

Jadi komposnya bisa dibeli sama pemkot untuk mupuk taman. Atau dibeli sama perusahaan tambang dan lainnya yang butuh pupuk untuk rehabilitasi lahan. Termasuk dibeli otorita IKN (tertawa) karena 85 persen lahan IKN mau dihutankan.

Jadi kalau edukasinya benar. Samarinda bebas sampah pas Lebaran itu keniscayaan?

Kalau edukasi benar ya niscaya lah (tertawa lagi) tapi jangan bilang sudah melakukan edukasi kalau hanya pertemuan satu kali dalam setahun.

Dikira kalau sudah pasang spanduk “Kampung Salai” sampah bernilai. Dianggap sudah edukasi.

Inovasinya mesti di bank sampah. Nah, bank sampah kita kan kayak ‘pemulung malas’. Karena hanya menunggu sampah sortiran dari TPS.

Idealnya bank sampah itu menerima semua sampah (rumah tangga) dari masyarakat. Lalu memilah dan mengolah. Yang organik dijadikan kompos. Yang lain bisa dijual jadi bahan daur ulang.

Kalau bank sampah milih-milih, seperti sekarang. Ya warga lebih suka buang ke TPS, tidak repot. Masalahnya kemudian, TPS-nya diaduk-aduk pemulung, jadi jorok karena memilahnya dan menumpuk hasil pulungannya di samping TPS.

Kalau bank sampahnya bisa menerapkan itu. Pengelolaan sampah terintegrasi, pasti berkurang banyak sampah di TPS.

Program bank sampah ini bisa masuk pembiayaan dari probebaya gak sih?

Bisa saja lah kalau jadi program RT. Cuma program probebaya kan nda ada yang fokus dan serius mengembangkan RT menjadi ‘juara’ mengelola sampah.

Kalau pakai dana probebaya, masuk di hard atau soft program?

Hard dan soft, lah. Sarananya ada, SDM-nya juga perlu terlatih.

Jadi idealnya, tiap RT punya bank sampah yang personelnya dari warga sekitar?

Yup apapun namanya. Selama pemerintah tidak atau belum mampu menyediakan sarana, prasarana yang cukup. Harus ada pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis komunitas.

Tapi komunitas ini perlu dana dong?

Bujur. Memang perlu dana. Bisa dianggarkan dari probebaya. Tapi lama-kelamaan bisa mandiri, kalau bisa memonitize sampah.

Tapi support bisa juga dari masyarakat, dengan membayar iuran layanan sampah. Sampah diambil petugas dari rumah ke rumah, warga bayar. Pemkot bisa membantu beli motor atau gerobak sampah. (dra)