KUTIM
Evaluasi APBD 2023, Fraksi Demokrat DPRD Kutim Minta Tingkatkan Transparansi Keuangan

Dalam pandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim mendorong peningkatan transparansi keuangan daerah. Untuk meningkatkan kualitas anggaran pembangunan kepada masyarakat.
Pada sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, Kamis 13 Juni 2024, Fraksi Partai Demokrat membeirkan berbagai catatan dalam pandangan umumnya. Terhadap rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim M. Amin menyatakan, perlu adanya evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya dengan peningkatan transparansi pengeloalaan keuangan daerah.
Menurutnya, saat ini pengelolaan keuangan belum optimal. Karena itu dibutuhkan transparansi agar pengelolaan keuangan dapat maksimal.
Hal ini berdasarkan evaluasi atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim.
Hasilnya, ia berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah.
“Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan membuka informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.”
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan dan untuk tujuan apa,” tegasnya.
Baginya, transparansi keuangan sangat penting. Agar masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan keuangan daerah. Yang tepat sasarannya.
“Transparansi akan memaksimalkan pembangunan daerah kita,” imbuhnya.
“Kami ingin memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan,” katanya.
Dengan transparansi juga, pengawasan ketat bisa dilakukan tak hanya oleh internal pemerintah, tapi juga masyarakat. Agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
“Perlunya pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam pengelolaan anggaran,” tandasnya. (han/am)
-
BALIKPAPAN4 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA2 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
NUSANTARA4 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud