Gubernur Harum: Setiap Rupiah APBD Wajib Digunakan untuk Rakyat

Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan harapan rakyat yang harus diwujudkan melalui pembangunan nyata dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Di dalam APBD ada jalan yang layak, sekolah yang memadai, rumah sakit yang modern, dan program-program sosial untuk rakyat kecil. Karena itu, setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kaltim,” tegas Gubernur Harum saat membuka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Kaltim Tahun 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis, 11 September 2025.

Ia menekankan, keterbukaan informasi anggaran kini menjadi keharusan. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola. Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan.

“APBD tidak boleh tersandera oleh program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan penganggaran mendukung prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah,” jelasnya.

Menurutnya, perencanaan dan penganggaran harus sejalan dengan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Setiap program wajib berbasis data, menjawab kebutuhan nyata masyarakat, serta berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.

“APBD harus menjadi instrumen yang memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan perencanaan matang, kita ingin mencetak generasi emas Kaltim yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya optimis.

Gubernur juga mengajak perangkat daerah menjadikan Monev sebagai forum menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia berharap kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, dan masyarakat mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. APBD adalah harapan rakyat, dan kewajiban kita memastikan harapan itu terwujud demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Supardi, serta Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Agung Yudha Wibowo. (rey/tp/pt/portalkaltim/sty)