Hari Buruh 2025, Disnakertrans Kaltim Soroti Upah Layak dan Pemanfaatan Program Gratispol

Menyambut Hari Buruh Internasional 2025, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, Rozani Erawadi mendorong kesejahteraan pekerja dengan memanfaatkan program Gubernur Kaltim 5 tahun ke depan.

Hal ini disampaikan dalam semarak perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Gedung Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, tepat Kamis 1 Mei 2025.

May Day 2025 kali itu dirayakan dengan kegiatan jalan santai dan pembagian doorprize bagi para peserta yang hadir.

Peningkatan Kesejahteraan Upah Pekerja

Menyoal upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, Rozani menyebut pihaknya terus mengawal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Penetapan UMK ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menaikkan standar upah minimum sebesar 6,5 persen di seluruh Indonesia.

“Kenaikan (UMK) yang sudah diinstruksikan oleh Presiden sebesar 6,5 perseh kita sudah melaksanakan,” jelas Rozani.

Dari adanya pengawalan dan penetapan kenaikan upah minimum ini, jadi salah satu komitmen Disnakertrans memastikan pekerja Indonesia menerima bayaran sesuai dengan hak mereka.

Sinergi Program Daerah untuk Pekerja

Selain soal upah, Rozani juga menyoroti pentingnya keterhubungan program-program pemerintah daerah dengan kesejahteraan pekerja.

Ia menyebutkan sejumlah program unggulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang bisa dimanfaatkan langsung oleh para buruh. Menurutnya, tinggal bagaimana sosialisasi program ini dapat menjangkau seluruh pekerja.

“Kita juga sampaikan program Pak Gubernur yang bisa jadi dimanfaatkan oleh pekerja. Sekolah gratis, kesehatan gratis, administrasi perumahan gratis. Itu relevan dan relate lah dengan keperluan mereka,” jelasnya.

Ia berharap program-program tersebut dapat dinikmati langsung oleh para buruh, sehingga tingkat kesejahteraan mereka benar-benar meningkat.

“Mudah-mudahan nanti sosialisasinya bisa disampaikan sampai ke mereka, sehingga bisa menikmati program yang sudah dijalankan Pak Gubernur 5 tahun ke depan. Dengan demikian pasti kesejahteraan pekerja akan meningkat,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan peringatan May Day.

Aduan Pekerja Terus Diterima

Rozani juga mengakui bahwa aduan dari pekerja masih terus masuk setiap bulannya, mulai dari persoalan sistem kerja hingga pelanggaran upah.

“Ada banyak sekali aduan. Dalam artian, sebulan itu minimal satu sampai tiga ada lah. Kalau diakumulasi ya banyak,” ungkapnya.

Jenis aduan yang paling sering disampaikan antara lain menyangkut status kerja seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, sistem kemitraan, lembur, serta upah yang di bawah standar.

“Biasanya PKWT, PKWTT, outsourcing, kemitraan, lembur, dibawah upah minimum dan sebagainya,” sebutnya.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya keberadaan satuan tugas yang selama ini telah dibentuk bersama pekerja dan difasilitasi pemerintah sejak masa Pj Gubernur sebelumnya.

“Satgas itu inisiatif kita, inisiatif pekerja, dan sudah difasilitasi sejak Pak Pj Gubernur kemarin. Kita sudah datang ke perusahaan, hasilnya perusahaan mulai berbenah,” ujar Rozani.

Melalui satuan tugas ini, pemerintah mendorong agar perusahaan mengubah status pekerja kontrak menjadi tetap (PKWTT), serta mendaftarkan pekerja untuk jaminan sosial.

“Kalau pekerja belum didaftarkan, kita dorong untuk mendaftarkan. Supaya ya perlindungan sosialnya bagus. Itulah kira-kira kesejahteraan pekerja tadi,” pungkasnya. (tha/sty)