SAMARINDA
Harminsyah Soroti Tiga Masalah Krusial dalam Revisi Perda Ketenagakerjaan Samarinda

Harminsyah, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menegaskan komitmennya memperjuangkan perlindungan pekerja dengan menyoroti tiga persoalan utama yang disuarakan serikat buruh dalam rangka revisi Perda Ketenagakerjaan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menyoroti tiga poin utama usulan serikat buruh terkait perlindungan pekerja di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikannya usai menerima masukan dari perwakilan serikat pekerja dalam rangka penyusunan dan penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan.
Penyesuaian Perda ini dilakukan untuk menjawab dinamika ketenagakerjaan di Samarinda yang terus berkembang, termasuk untuk menyelaraskan dengan regulasi pusat dan kondisi riil di lapangan. Terutama soal upah, jam kerja, status perusahaan, hingga perlindungan bagi kelompok pekerja rentan.
Komisi IV DPRD Samarinda saat ini tengah membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan guna merumuskan pasal-pasal yang berpihak pada buruh, tanpa mengesampingkan iklim usaha.
Harminsyah menegaskan bahwa salah satu masalah krusial yang diangkat serikat buruh adalah pelanggaran hak-hak pekerja terkait upah lembur dan jam kerja oleh sejumlah perusahaan.
“Masih banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan upah lembur dan aturan jam kerja, padahal ini hak dasar pekerja,” tegasnya, Kamis 5 Juni 2025.
Selain itu, ia juga mengungkapkan praktik penyalahgunaan status usaha mikro oleh sejumlah oknum pengusaha.
“Ada perusahaan yang seharusnya sudah naik kelas menjadi usaha menengah, tetapi sengaja mempertahankan status mikro untuk menghindari kewajiban membayar upah minimum,” jelas Harminsyah.
Tak hanya itu, dua isu spesifik juga disorot dalam pertemuan tersebut. Pertama, persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan yang belum tercakup dalam draf revisi peraturan ketenagakerjaan. Kedua, pentingnya perhatian khusus bagi tenaga kerja muda, mengingat tingginya angka pengangguran pemuda di Samarinda, seperti disampaikan oleh Serikat Buruh Samarinda (Serinda).
“Kami akan mendorong akomodasi usulan serikat pekerja, terutama perlindungan TKBM dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda,” tutup Harminsyah. (chanz/sty)
-
BALIKPAPAN4 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA5 hari ago
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
NUSANTARA4 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA2 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SAMARINDA2 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja