PARIWARA
Hetifah Ajak Pendidik di Kaltim Ramai-Ramai Daftar Program Guru Penggerak

Melalui sosialisasi, Hetifah ingin banyak guru di Kaltim mendaftar sebagai guru penggerak. Selain untuk meningkatkan karier. Program ini juga bisa membentuk jiwa kepemimpinan guru dalam transformasi pendidikan.
Dunia pendidikan telah banyak bertransformasi belakangan ini. Mulai dari kurikulum, hingga metode pembelajaran.
Atas banyaknya perubahan itu, guru diharapkan dapat menjadi leader atau pemimpin untuk memeratakan transformasi pendidikan.
Itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dalam Sosialisasi Guru Penggerak untuk Mewujudkan Pelajar Pancasila bersama Balai Guru Penggerak Kemendikbudristek RI di Hotel Aston Samarinda. Pada Selasa, 25 Juli 2023 kemarin.
“Karena fungsi guru penggerak itu menjadi penggerak, memberikan pengaruh kepada lingkungannya baik dari sekolahnya sendiri bahkan di luar,” jelas Hetifah.
“Jadi guru penggerak ini kunci, kalau jumlahnya terlalu sedikit mungkin efeknya akan kurang. Kalau makin banyak, maka efek daya ubahnya menjadi lebih tinggi,” lanjutnya.
Hetifah mengaku siap mendukung dari segi dana. Namun dia meminta agar para guru antusias untuk mendaftar. Terutama mereka yang memiliki kualifikasi yang cukup sebagai guru penggerak.
Sebab, sebut Hetifah, guru penggerak bukanlah sosok yang sembarangan. Mereka harus melalui serangkaian seleksi terlebih dahulu. Namun, keuntungan yang didapat juga tak kalah banyak.
“Nanti bakal banyak ilmu baru, karena ada pelatihan. Bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka sebagai guru. Kemudian mereka pun punya peluang sebagai kepala sekolah dan pengawas, agen perubahan juga.”
“Kami ingin guru-guru yang terbaik itu mau jadi guru penggerak,” pungkas Hetifah.
Senada, Kepala Disdik Samarinda Asli Nuryadin menyebut peluang menjadi kepala sekolah atau pengawas merupakan sebuah pemantik. Agar banyak yang tertarik mendaftar guru penggerak.
“Kebijakan regulasi dari Kemdikbud, bahwa guru penggerak itu memang boleh jadi kepala sekolah walaupun golongannya rendah, nanti kita fasilitasi,” jelas Asli usai agenda.
Asli berharap banyak yang antusias berpartisipasi. Apalagi jumlah guru di Samarinda mencapai 2.400-an. Namun jumlah pendaftar belum signifikan.
“Kan ada 24 episode merdeka belajar, banyak kan, tentu leadernya di guru. Ya guru penggerak itu. Diharapkan bisa mengimbaskan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Kaltim, Wiwik Setiawati turut menjelaskan skema seleksi dan pelatihan yang akan dijalani oleh guru penggerak.
Untuk seleksi ada dua tahap. Pertama yakni seleksi berdasarkan Curriculum Vitae (CV) dan esai.
“Dari sana akan melihat 8 kompetensi yang dimiliki,” jelas Wiwik.
“Kemudian nanti ada simulasi mengajar dan wawancara juga. Assesornya dari luar,” tambahnya.
Jika lolos, guru penggerak akan mendapat pelatihan insentif selama 6 bulan. Dan telah disistem agar guru tidak meninggalkan pembelajaran.
“Ada juga yang di sekolah, jadi tidak banyak meninggalkan pembelajaran di kelas. Nanti ada daring sama luring juga. Luring nanti di sabtu dan minggu,” lanjut Wiwik
“Jadi nggak sembarangan mereka yang jadi guru penggerak,” tandasnya. (*/ens/fth)
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun