Connect with us

POLITIK

Kala Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Lawan Fraksi Golkar di Rapat Paripurna

Published

on

Sidang paripurna DPRD Kaltim terkait laporan LKPJ yang dimpimin oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, Rabu (11/5/2022).

Rapat paripurna DPRD Kaltim tentang penyampaian pansus LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2021, Rabu 11 Mei 2022, berlangsung tak biasa. Ada drama antara Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK lawan Fraksi Golkar.

Awalnya, saat paripurna tengah berlangsung, Fraksi Golkar tiba-tiba menyatakan diri walk out dari sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Bersama dengan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. Didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhamad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo.

“Izin pimpinan, kami dari Fraksi Golongan Karya memilih abstain dari paripurna,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Andi Harahap, yang tiba-tiba meminta intrupsi di tengah jalannya sidang.

Wakil Rakyat dari PPU ini mengaku mendapat perintah dari pimpinan partai Golkar untuk meninggalkan sidang paripurna atau WO. “Kami dapat perintah dari pimpinan partai, seluruh Fraksi Golkar izin mundur dulu,” tegas Andi Harahap. Pimpinan partai yang dimaksud, tak lain Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud.

Usai intrupsi tersebut, seluruh Anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar kompak meninggalkan ruang rapat di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim.

Mendapat aksi tersebut, Makmur HAPK yang memimpin sidang tetap melanjutkan paripurna. “Silahkan lanjut,” ucapnya, sambil mengetok palu.

Aksi WO Fraksi Golkar ini masih soal polemik panjang pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Golkar. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang ingin diganti dengan Hasanuddin Mas’ud, anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar lainnya. Proses PAW AKD yang tak kunjung usai hingga saat ini.

Hal tersebut dibenarkan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. Kata dia, aksi walk out karena secara internal partai kedudukan Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim dianggap sudah tidak sah. Merujuk pada dua putusan, yakni di Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri Samarinda, yang sudah inkracht.

Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi Golkar memandang Makmur HAPK sudah tidak dapat memimpin paripurna. “Artinya kan sudah klir penggantian dari Makmur ke Hasan Mas’ud. Kita sampaikan bahwa supaya situasi ini kan status quo artinya rapat di DPRD ini tolong dihormati dengan cara statusnya quo sehingga yang memimpin wakil ketua kita minta begitu,” jelas Sarkowi.

Ia menegaskan, Fraksi Golkar tidak akan mengikuti kegiatan paripurna apabila dipimpin oleh Makmur HAPK. “Kami harapnya jiwa besar Pak Makmur jangan memimpin. Hormati dulu kan lagi transisi,” terangnya.

Makmur Melawan, Kegiatan Dewan tetap Jalan

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, usai memimpin paripurna. (Dok. istimewa)

Usai paripurna berlangsung, dicecer wartawan, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK merespon santai aksi walk out dari koleganya sesama Anggota DPRD Fraksi Golkar. Makmur menegaskan, meski tanpa Fraksi Golkar, tidak akan mengganggu kerja ke-dewan-an, kegiatan paripurna tetap bisa berjalan.

“Kita tetap melaksanakan tugas, karena ada proses, tidak masalah itu. Kalau saya bekerja saja, karena tidak boleh putus kan mendapat amanah (Ketua DPRD Kaltim),” kata mantan Bupati Berau ini.

Makmur menegaskan bahwa dirinya tetap akan melaksanakan tugas sebagai Ketua DPRD Kaltim. Hanya SK Kemendagri yang bisa mengganti jabatannya. Dan hingga saat ini, jelas dia, tidak ada SK pergantian tersebut.

Melihat aksi Fraksi Golkar yang terus mendesaknya untuk menanggalkan jabatan Ketua DPRD, Makmur merespon santai. Yang pasti, kata dia, keputusan tersebut tidak akan mengganggu kerja legislatif terhadap masyarakat.

“Saya kira tidak mengganggu, tapi tetap harapan kita tidak seperti itu (wolk out), kebersamaan yang harus kita ciptakan,” tutupnya. (redaksi)

Bagikan

advertising

POPULER