Kepala Kesbangpol Kaltim: Ormas Miliki Peran Strategis Jaga Keamanan Daerah

Menjelang pemilu serentak pada Februari mendatang, Pemprov Kaltim melakukan koordinasi terhadap beberapa pihak seperti ormas.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti organisasi masyarakat (ormas) maupun partai politik (parpol), untuk menjaga kondusifitas di Kaltim.

Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang.

Kepala Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus mengatakan bahwa ormas menjadi garda terdepan dalam menjaga keharmonisan dan keamanan daerah, terutama menjelang pemilu. Kesbangpol akan selalu mendukung dan mengapresiasi kontribusi positif Ormas.

“Ormas memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah kita. Karena itu kita sebisa mungkin selalu bersinergi dengan mereka. Dengan harapan Ormas tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah Kaltim masih terus kondusif,” tutur Sufian Agus saat menghadiri kegiatan Konsolidasi Pengendalian Informasi Satuan Tugas Operasi Pengalaman Pemilu TA 2024 (BSSN) di Swis-Belhotel, Rabu 17 Januari 2024.

Dukungan Pemda dalam pelaksanaan pemilu lainnya yakni memberi bantuan dan fasilitas seperti penugasan personel dan penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

“Kita senang, bersama anggota dewan yang bisa membantu kami memberikan ilmunya tentang dunia politik kepada mahasiswa di tempat-tempat seperi cafe atau keramaian lain. Mereka banyak yang ingin berpolitik, jangan melalui demo saja tapi belajar politik praktis. Jadi para dewan bisa mengajarkan mereka supaya paham dan tidak skeptis,” jelasnya.

Adapun Kelancaran transportasi dan pemantauan kelancaran Pemilu juga terus didukung Pemprov Kaltim, termasuk kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. (rw)