KUTIM
Ketua DPRD Kutim Nilai Sebagian Desa di Tepian Langsat Perlu Dialiri PDAM

Ketua DPRD Kutim menilai bahwa beberapa desa di Tepian Langsat belum teraliri PDAM. Desa ini perlu diprioritaskan, karena sudah termasuk daerah yang layak mendapatkan aliran PDAM.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni menyampaikan beberapa Desa di Tepian Langsat, salah satunya Kilometer 102, belum teraliri Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Ada beberapa desa di desa Kilometer 102 itu kemarin ada kita komunikasikan dengan pihak desa, cuma katanya masih menunggu anggaran dari pusat itu,” jelas Joni.
Menurutnya, Desa tersebut bisa diprioritaskan, karena sudah termasuk layak mendapatkan aliran PDAM.
“Memang itu kalau bisa turun maka bisa kita prioritaskan, karena disana itu sudah layak artinya menengah kebawah itu sudah dilewati karena rata-rata sudah punya kebun semua,” tambahnya.
Namun, Joni menyampaikan bahwa PDAM belum bisa masuk dikarenakan belum memiliki pusat.
“Cuma kalau PDAM itu belum bisa masuk karena masih jauh, pusatnya belum ada, beda dengan Rantau Pulung, karena Rantau Pulung sudah ada pusatnya sehingga 9 desa itu sudah teraliri semua.” ucapnya.
Sebagai informasi, daerah Tepian Langsat belum ada pusatnya karena pusatnya ada di Bengalon dan bellum benar-benar diaktifkan.
Untuk menjangkau daerah tersebut cukup jauh hingga ratusan kilo. Hal ini perlu adanya pusat baru untuk mengalirkan ke desa yang lain.
Ia mengaku sebelumnya warga di sana telah meminta segera dibuatkan sumur bor. Namun, hanya sebagian yang dibuatkan dikarenakan daerah yang terlalu tinggi.
“Masyarakat ada juga yang minta sumur bor untuk mengatasi masalah air. Untuk saat ini yang mengatasi hanya sumur bor itu, tapi ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa dibikinkan sumur bor itu karena daerah yang terkesan tinggi.” tuturnya.
Joni juga telah mengusulkan ke kepala Desa setempat agar dialihkan ke pusat kota karena terlalu tinggi.
“Jadi saya pernah usulkan ke Kepala Desa, agar dialihkan ke Bengalon Kota,” pungkasnya. (rw)
-
BALIKPAPAN4 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA2 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
NUSANTARA4 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Dishub Kaltim Larang Angkutan Alat Berat 8 Ton Lewat Jalan Umum, Wajib Manfaatkan Sungai