Ketua Komisi III DPRD Kaltim Walkout: Protes Aspirasi Rakyat Diabaikan dalam Rapat Pokir

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, meluapkan kekecewaan dengan walkout dari rapat pembahasan Pokir karena menilai aspirasi rakyat yang dibawa dari hasil reses diabaikan. Ia menyebut forum tersebut hanya menghabiskan anggaran tanpa menyentuh substansi kebutuhan masyarakat.

Ketegangan menyelimuti Rapat Pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin, 14 Juli 2025. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, melakukan aksi walkout (keluar dari forum, Red) sebagai bentuk protes karena menganggap aspirasi masyarakat yang dibawanya tidak diakomodasi dalam pembahasan.

Insiden terjadi di Gedung E lantai 1 saat rapat membahas tindak lanjut hasil reses anggota dewan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Abdulloh, yang juga anggota Fraksi Golkar, memilih meninggalkan ruangan karena menilai rapat tidak produktif.

“Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,” tegas Abdulloh kepada wartawan usai walkout.

Format Teknis Dinilai Hambat Aspirasi

Menurut politisi senior tersebut, pembahasan standar format usulan Pokir—sering disebut sebagai “kamus pokir”—tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ia menilai revisi standar usulan tidak menyentuh substansi, dan justru menyulitkan anggota dewan dalam memperjuangkan pokok pikiran hasil reses.

“Ini cuma soal usulan format-format aja. Padahal tanpa itu pun bisa. Tapi kenapa justru aspirasi rakyat, ada pembatasan-pembatasan prosedural yang justru menghambat penyampaian pokok pikiran,” ujarnya kecewa.

Abdulloh juga mengkritik keras efektivitas rapat-rapat sebelumnya, termasuk yang digelar di Balikpapan, yang menurutnya hanya menghabiskan anggaran negara tanpa hasil nyata terhadap penyusunan Pokir.

Serukan Perjuangan Rakyat Bukan Seremonial Rapat

Ia menegaskan bahwa standar penyusunan Pokir seharusnya menjadi wadah yang fleksibel untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan. Proses yang terjadi saat ini menurutnya telah menyimpang dari semangat partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

“Kalau begini caranya, saya akan terus bersikap kritis. Karena ini bukan soal pribadi, tapi soal memperjuangkan suara rakyat,” pungkas Abdulloh. (chanz/sty)