KI Kaltim Ajak OPD Tingkatkan Efektivitas Layanan Informasi Publik melalui FGD Keterbukaan Informasi

KI Provinsi Kalimantan Timur menggelar FGD sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemetaan kendala, evaluasi operasional PPID, dan penyusunan rekomendasi peningkatan layanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Forum ini menjadi sarana evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada kegiatan yang digelar di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, pada Jumat, 14 November 2025, KI Kaltim menegaskan pentingnya forum dialog terbuka guna mengidentifikasi hambatan nyata dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Ketua KI Kaltim Tekankan Pentingnya Kejujuran dalam Mengungkap Kendala

Ketua KI Kaltim, Sencihan, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang penyampaian persoalan secara jujur dan objektif.

“Keterbukaan informasi adalah wajah pemerintah. Karena itu kita perlu melihat secara jujur apa saja hambatan di lapangan agar perbaikan yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Narasumber Soroti Kendala Teknis dan Kepatuhan OPD

Sebagai narasumber, Dr. Riswadi menekankan pentingnya keterbukaan perangkat daerah dalam menjelaskan kendala teknis yang menyebabkan OPD berstatus informatif, kurang informatif, atau tidak patuh. Ia juga menyoroti masih adanya pengelolaan website OPD yang belum optimal sebagai salah satu faktor rendahnya kualitas layanan informasi publik.

“Kita harapkan peserta bisa menjelaskan secara terbuka apa kendalanya, terutama mengapa masih ada OPD yang belum informatif atau tidak patuh,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KI Kaltim, Hajaturamsyah, memaparkan bahwa FGD ini berfungsi mengidentifikasi kondisi operasional PPID di masing-masing perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa komitmen, konsistensi, dan inovasi menjadi kunci utama agar PPID semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

FGD ini diikuti oleh 28 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola informasi, serta mengoptimalkan kanal digital sebagai sarana pelayanan publik yang akuntabel dan mudah diakses masyarakat. (sef/pt/portalkaltim/sty)