Komisi II DPRD Samarinda Soroti Jalannya Distribusi Elpiji 3 Kg di Hari Libur

Warga Samarinda sempat dibuat pusing oleh kelangkaan elpiji 3 kg belakangan ini. Meski kebijakan larangan penjualan gas elpiji 3 kg oleh penjual eceran sudah dicabut, pasokan kerap sulit didapat, terutama pada hari libur.

Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menekankan pentingnya memastikan distribusi gas elpiji 3 kg tetap lancar, bahkan saat Pertamina tutup di hari libur.

Mengingat hal ini, kata Rusdi, turut jadi faktor kelangkaan gas elpiji kemarin. “Masyarakat tetap harus memasak dan berdagang, bahkan di tanggal merah sekalipun. Jadi, harus dipertimbangkan apakah distribusi bisa tetap berjalan tanpa batasan hari libur,” ujarnya.

Masalah lain terkait distribusi gas elpiji ini adalah jumlah pangkalan yang masih terbatas. Makanya, DPRD Samarinda mengusulkan solusi baru: melibatkan RT sebagai sub pangkalan distribusi agar gas elpiji bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama warga miskin yang membutuhkan.

Usulan ini, kata Rusdi, berguna untuk menghindari adanya penyaluran gas melon yang salah sasaran. Dalam hal ini sasarannya adalah warga miskin yang memiliki kartu pembelian gas elpiji 3 kilogram.

Di mana telah disepakati untuk pembelian gas elpiji 3 kg, wajib membawa Kartu Tanda Pembelian Gas (KTPG) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Samarinda.

“Kita sepakati untuk pangkalan memprioritaskan yang memiliki KTPG yang dikeluarkan Disperindagkop,” tambahnya.

Diketahui, kelangkaan elpiji melon bermula dari peraturan pemerintah yang melarang penjualan gas elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer, per 1 Februari 2025. Padahal, jumlah pangkalan masih sangat terbatas. Sehingga timbul antrean yang membeludak di pangkalan.

Meski aturan tersebut sudah dicabut, masyarakat yang khawatir kehabisan gas kemudian berbondong-bondong untuk menyetok gas elpiji. Ditambah, sejumlah oknum yang sengaja menimbun membuat harga melambung sampai Rp 50 ribu per tabung. (tha/sty)