SAMARINDA
KPU Samarinda Pastikan Tidak Ada Lembaga Pemantau di Pilkada 2024

Isu soal lembaga pemantau Pilkada 2024 di Samarinda beredar. KPU Samarinda memastikan bahwa tidak ada lembaga pemantau resmi di Pilkada kali ini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan tidak ada lembaga pemantau yang resmi mendaftarkan diri untuk penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menegaskan bahwa hingga batas akhir pendaftaran pada 16 November 2024, tidak ada lembaga yang mendaftar untuk menjadi pemantau resmi.
“Kami sudah menutup pendaftaran pemantau pada 16 November. Tidak ada yang mendaftar di Samarinda,” ujar Firman pada Minggu 24 Novemebr 2024.
Kemudian, jika ada lembaga quick count yang merilis hasil penghitungan hasil pilkada secara cepat, ia memastikan tidak berada di bawah naungan KPU. Keberadaannya, juga tidak memerlukan akreditasi untuk melakukan penghitungan cepat.
Menurut Firman, untuk mengakses data penghitungan, lembaga quick count tidak diwajibkan masuk ke TPS.
Hal ini berbeda dengan lembaga pemantau yang membutuhkan akreditasi untuk memantau langsung di lokasi pemungutan suara.
“Silakan jika ada lembaga quick count di Samarinda, tetapi mereka tidak bisa masuk ke TPS,” tegasnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa quick count tetap dapat dilakukan oleh lembaga independen. Namun, tanpa akses langsung ke TPS sesuai dengan regulasi yang berlaku. (adv/am)
-
PARIWARA4 hari yang lalu
Yamaha Motor Tampil Perdana di Jakarta E-Prix 2025 Sebagai Mitra Teknis Pengembangan Powertrain Formula E
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM3 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
BALIKPAPAN1 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT