NUSANTARA
Menteri PU Tinjau Normalisasi Sungai Karang Mumus

Di sela-sela kunjungan kerja ke Kaltim mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Selasa (24/8/2021) sempat meninjau penanganan normalisasi Sungai Karang Mumus untuk mengurangi risiko banjir Kota Samarinda.
Saat berada di bantaran Sungai Karang Mumus, Menteri Basuki sempat menyoroti masih terdapat warga sekitar yang tinggal di sempadan sungai sehingga diperlukan penataan untuk mengembalikan kapasitas tampung dan aliran sungai.
“Saya mengajak semua pihak untuk menjaga daerah tangkapan air melalui penghijauan kembali dan menahan laju alih fungsi lahan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan pers, Selasa (24/8/2021).
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto menerangkan Sungai Karang Mumus merupakan sungai drainase utama Kota Samarinda yang bermuara di Sungai Mahakam. Kapasitasnya sudah berkurang, sehingga saat musim hujan sering terjadi luapan yang menyebabkan banjir.
“Penanganan yang dilakukan haruslah melihat Kota Samarinda yang relatif datar, dengan kendala adanya hambatan pasang surut. Sehingga perlu upaya untuk memotong puncak banjir di hulu, di antaranya dengan cara membangun kolam retensi, memperlebar kapasitas alur sungai, dan juga diupayakan menyimpan air di hulu dengan waduk atau bendungan menjadi sangat utama,” terang Harya.
Disebutkan, penanganan banjir di hulu Sungai Karang Mumus, saat ini berupa pengerukan sedimen dan pembersihan gulma di Waduk Benanga yang dibangun pada tahun 1978.
“Waduk ini selain bermanfaat untuk irigasi seluas 800 Ha, dengan luasan fungsional 200 Ha dan pemenuhan air baku 113 liter per detik, juga untuk mereduksi banjir sekitar 20 persen DAS Karang Mumus,” jelasnya.
Diungkapkan Harya, kapasitas tampung awal waduk sebesar 1,49 juta M3 namun pada tahun 2019 mengalami sedimentasi sampai 670 ribu M3, sehingga untuk mengembalikan fungsi tampungan waduk sejak tahun 2020 dilakukan pengerukan sedimen dan pembersihan gulma total sebanyak 211 ribu m3 dan masih membutuhkan sekitar 718 ribu m3 lagi. (HMS/REDAKSI KF)
-
BALIKPAPAN5 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA3 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
NUSANTARA4 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Dishub Kaltim Larang Angkutan Alat Berat 8 Ton Lewat Jalan Umum, Wajib Manfaatkan Sungai