PAD Samarinda 2022 Lewati Target, DPRD: Tahun Ini Bisa lah Rp1 T

PAD Kota Samarinda pada 2022 mencapai Rp717 miliar. Alias tertinggi kedua di Indonesia secara persentase. DPRD mengacungi jempol, sekaligus menantang tahun ini bisa dapat Rp1 triliun.

Pada akhir 2022 lalu. Pemkot Samarinda menutup buku Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Rp717 miliar. Angka ini membuat Samarinda menjadi kota dengan realisasi PAD tersbesar kedua di Indonesia. Secara persentase.

Pendapatan sebesar Rp717 miliar ini pun jauh melampaui target. Yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp530 miliar.

Merespons capaian ini, Anggota DPRD Samarinda Laila Fatihah memberikan jempol pada kinerja pemkot. Pendapatan yang jauh melebihi target itu menandakan pemkot sudah bekerja dengan sangat baik. Untuk menggali potensi PAD.

Meski begitu, Laila merasa masih ada pos PAD yang belum termaksimalkan. Dia lantas menantang pemkot untuk mendapat angka yang lebih besar lagi tahun ini.

“Tahun 2022 bisa lebih dari target, berarti tahun 2023 targetnya harus naik level. Bisalah tembus Rp1 triliun,” ujarnya baru-baru ini.

Di antara pos yang perlu dimaksimalkan menutur Laila adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemkot Samarinda perlu membuat formula agar wajib pajak bisa lebih taat membayar pajak. Karena menumbuhkan kesadaran wajib pajak adalah hal yang paling sulit dalam optimalisasi PAD.

“Realisasi PAD itu sangat tinggi dan patut diapresiasi kerja keras pemerintah. Tetapi, harusnya bisa lebih tinggi dari itu, misalnya pembayaran pajak dari sektor pembangunan.”

“Coba saja jika masyarakat lebih taat, pasti akan lebih bermanfaat bagi pembangunan kota,” kata Laila.

Secara rata-rata, realisasi pembayaran PBB di Samarinda baru 41 persen dengan angka Rp82,2 miliar. Artinya pemkot perlu memaksimalkan 59 persennya lagi tahun ini.

Untuk melakukan itu, Laila menyarankan agar pemkot membuat program ‘bayar pajak bisa dapat hadiah’. Untuk merangsang kesadaran wajib pajak.

“Lingkungan masyarakat yang memiliki jumlah sadar pajak harusnya bisa diberikan reward.”

“Itu pasti akan mendorong mereka agar terpacu dalam pembayaran pajak,” sarannya.

Saran ini sebenarnya bukan hal baru. Pemprov Kaltim sudah melakukan ini bertahun-tahun. Melalui program Gebyar Pajak. Untuk eskalasi daerah, Laila menyebut Kota Bontang sudah melakukan hal serupa.

“Bontang itu berhasil menghimpun PAD dari retribusi PBB. Jadi mereka memberikan reward kepada para RT yang warganya aktif membayar pajak. Hal itu bisa kita terapkan di Samarinda,” pintanya.

Apapun rewardnya, jelas Laila, pasti masyarakat akan berlomba-lomba dalam membayar pajak. Misalnya, penambahan jumlah dana bantuan Probebaya.

“Seharusnya ada perbedaan antara lingkungan RT dengan masyarakat yang taat pajak dan yang tidak taat.”

“Dari situ lah ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (sgt/dra)