NUSANTARA
Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih akan Libatkan Partisipasi Segala Lapisan Masyarakat

Sebanyak 10 juta bendera merah putih akan dibagikan dengan melibatkan segala lapisan masyarakat. Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih ini sebagai pengingat untuk selalu menggelorakan Bendera Merah Putih.
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di daerah tahun 2024.
Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong, yang dilaksanakan secara daring pada Senin, 8 Juli 2024.
Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Togap Simangunsong, menyampaikan bahwa Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dapat dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat.
Partisipasi ini bisa secara pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintahan, maupun swasta, dengan Kesbangpol sebagai leading sektor.
“Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih ini untuk mengingatkan kita semua bahwa Bendera Merah Putih sebagai simbol negara kita patut dikenal dan selalu digelorakan dalam hati,” ungkapnya.
Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam mengenal sejarah Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan dan semangat nasionalisme di jiwa masyarakat.
Harapannya, kesadaran masyarakat untuk memasang bendera merah putih ini bisa meningkat. Seperti pada hari-hari besar nasional.
Untuk meningkatkan semangat tersebut, perlu digelorakan simbol negara seperti bendera merah putih dalam aksi nyata yang melibatkan seluruh komponen masyarakat secara masif.
Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri, Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih tahun 2024 akan dilaksanakan mulai 1 Juni hingga 17 Agustus 2024.
Harapannya, sampai dengan minggu pertama bulan Juni, seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia sudah melaksanakan gerakan ini yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di wilayah. (rw)
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
NUSANTARA2 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA23 jam yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim