NUSANTARA
Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN 2024, CPNS Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025

Pemerintah mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024, baik untuk CPNS maupun PPPK. CPNS dijadwalkan diangkat paling lambat Juni 2025, sementara pengangkatan PPPK tahap I dan II ditargetkan selesai pada Oktober 2025.
“Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Maret 2025, sebagaimana dikutip dari detik.com.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Jakarta. Prasetyo meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga prinsip meritokrasi dalam rekrutmen ASN.
Komitmen Pemerintah Selesaikan Penataan Tenaga Non-ASN
Prasetyo menegaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara tuntas. Sejak 2005, berbagai kebijakan afirmasi telah diberikan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Namun, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, penataan ini harus segera diselesaikan.
“Kebijakan penataan non-ASN tahun ini adalah kebijakan afirmasi terakhir. Ke depan, pengangkatan ASN hanya akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui kajian mendalam dan pertimbangan yang matang. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak CASN dan memastikan bahwa pengangkatan ASN bukan sekadar membuka lapangan kerja, melainkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
Penyesuaian Jadwal Demi Efisiensi
Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa sejak awal, pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan pengangkatan CASN untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesiapan instansi pemerintah.
Awalnya, pengangkatan CPNS dijadwalkan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, setelah evaluasi mendalam dan koordinasi dengan instansi terkait, jadwal akhirnya dimajukan.
“Kami ingin memastikan kesiapan instansi pemerintah dalam pengangkatan CASN dilakukan secara hati-hati dan menjamin kepastian hukum bagi para pegawai,” ujar Rini.
Dalam dua minggu terakhir, Kementerian PANRB bersama BKN dan instansi terkait telah melakukan berbagai simulasi dan analisis untuk mempercepat pengangkatan tanpa mengabaikan hak-hak CASN.
“Alhamdulillah, Presiden menyambut baik upaya ini dan memberikan arahan yang berpihak kepada rakyat serta CASN,” tambahnya.
Rini menekankan bahwa keberhasilan percepatan ini kini bergantung pada kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
“Sesuai arahan Presiden, instansi pemerintah perlu segera menyusun perencanaan pengangkatan CASN dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing agar proses ini berjalan lancar,” pungkasnya. (sty)
-
PARIWARA5 hari yang lalu
Yamaha Motor Tampil Perdana di Jakarta E-Prix 2025 Sebagai Mitra Teknis Pengembangan Powertrain Formula E
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan