Pemerintah Pusat Diminta Bantu Tuntaskan Masalah Blank Spot di Kaltim

Pemerintah pusat diminta membantu transformasi digitalisasi penyiaran di daerah. Permintaan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim Muhammad Faisal pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyiaran di Hotel Savoy Homann, Bandung, Rabu (31/8/2022).

Menurutnya sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kelak, sudah selayaknya Kaltim mendapat program percepatan pembangunan. Termasuk pembangunan di bidang transformasi digitalisasi penyiaran. Supaya memberikan akses informasi penyiaran secara luas di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim.

Dalam paparannya Faisal menyebut di era sekarang lembaga penyiaran memiliki sederet tantangan. Lantaran tuntutan informasi masyarakat yang begitu besar sudah tidak bisa dielakkan.

Peran dari berbagai lembaga penyiaran, misalnya KPID Kaltim begitu diperlukan untuk menjembatani kebutuhan informasi masyarakat melalui media penyiaran. Apalagi Kaltim menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara. Kebutuhan masyarakat akan media penyiaran juga akan makin meningkat.

“Tantangan penyiaran di Kaltim akan makin besar ke depan. KPID harus mengambil peran aktif untuk memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat. Khususnya melalui media penyiaran,” urai Faisal.

Ditambahkan, hal paling penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah pusat yaitu kesiapan infrastruktur layanan penyiaran. Faisal menyatakan masih sangat banyak kabupaten/kota di Kaltim yang blank spot penyiaran.

Permasalahan ini, sambungnya, menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kaltim atau APBD kabupaten/kota, maka sangat sulit untuk mewujudkan Kaltim yang bebas blank spot penyiaran.

Karena itu Faisal menegaskan pemerintah pusat melalui APBN mesti ikut membantu pembangunan infrastruktur penyiaran di Kaltim.

“Kalau kita bicara tantangan lembaga penyiaran ke depan, maka bukan hanya bicara transformasi digitalisasi atau sekadar soal teknologi. Melainkan kesiapan dan ketersediaan infrastrukturnya. Misalnya, menyiapkan akses jaringan penyiaran yang memadai di setiap daerah di Kaltim,” bebernya.

Faisal beranggapan, bakal sukar bagi lembaga atau media penyiaran untuk berbicara transformasi digital. Sementara masih banyak daerah masih blank spot penyiaran.

“Bagaimana mau bicara transformasi digital, wong masih banyak daerah yang listrik saja enggak ada,” sebutnya.

Meski begitu, Faisal mengakui masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersyukur dengan adanya IKN Nusantara. Pasalnya dalam setahun terakhir, sarana dan prasarana pembangunan mulai dibangun pemerintah pusat.

Contohnya saja dalam setahun ini, pemerintah sedang membangun hampir 150-an titik tower Base Transceiver Station (BTS) di kawasan sekitar IKN Nusantara.

Faisal mengungkap pembangunan infrastruktur itu membantu pemerintah daerah dalam mempercepat layanan jaringan telekomunikasi dan internet kepada masyarakat. Kawasan-kawasan yang selama ini blank spot, sudah mendapatkan jaringan telekomunikasi yang lebih baik.

“Ini tentunya dampak pembangunan yang sangat luar biasa dari IKN Nusantara. Ya walau begitu, kami berharap, anggaran pembangunan ini tidak hanya terfokus di IKN saja. Tetapi bisa menyasar kabupaten/kota lainnya di Kaltim,” urainya.

Diyakini bila pusat tidak terlibat, maka akan sangat sulit mewujudkan akselerasi digitalisasi informasi dan penyiaran di Kaltim. Lantaran kemampuan APBD Kaltim sangat terbatas dalam mengakomodasi semua itu.

“Buat apa pemerintah daerah banyak inovasi kalau pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dukungan pendanaan dari pusat sangat dibutuhkan. Apalagi Kaltim sedang menyambut pembangunan IKN Nusantara,” tegas Faisal. (redaksi)