Pemindahan Pelabuhan Samarinda ke Palaran Tertunda, Ini Penjelasan Dishub

Proses pemindahan Pelabuhan Samarinda ke Palaran belum menemui titik terang. Justru terancam ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, karena 2 hal.

Pemkot Samarinda akan merevitalisasi Tepian Mahakam. Dari Jembatan Mahakam sampai Pelabuhan Samarinda sepanjang 6 Km. Pengerjaan proyek bernama Teras Samarinda itu bakal dibagi menjadi 8 tahapan.

Pengerjaan tahap pertama akan berlangsung tahun ini. Memakan anggaran Rp40 miliar, kawasan yang akan ‘dipermak’ mencakup Tepian Mahakam depan kantor gubernur sampai pelabuhan.

Otomatis, Pelabuhan Samarinda harus dipindahkan ke Palaran. Berdekatan dengan Pelabuhan Peti Kemas. Semester pertama 2023 sudah hampir habis. Lantas bagaimana progresnya sampai saat ini?

Pemindahan Tertunda

Kepala Dishub Samarinda, HMT Manalu menjelaskan. Realisasi pemindahan Pelabuhan Samarinda belum bisa dipastikan sampai kapan. Karena masih bergantung pada pembangunan aksesibilitas dari dan ke pelabuhan baru.

Saat ini, pembangunan di sisi air hampir rampung. Fender alias bantalan sudah dibangun oleh Kementerian Perhubungan.

“Nah yang belum terbangun itu sisi daratnya. Baik itu terminalnya, maupun aksesnya,” katanya, Jumat kemarin.

Karena belum jelas kapan sisi darat dan jalannya dibangun. Maka pelabuhan di Yos Sudarso akan terus aktif. Yang itu artinya, pembanguan Teras Samarinda belum akan menjamah sisi itu. Sampai pelabuhan angkutan penumpang yang baru di Palaran siap pakai.

“Perkiraan selesai kalau akses jalannya sudah terbangun. Pembangunan di sisi darat tertahan anggarannya karena akses jalannya belum jelas (kapan akan dibangun),” lanjutnya.

Butuh Waktu Lama

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun sudah memprediksi. Kalau pemindahan pelabuhan ini akan memakan waktu yang panjang. Pasalnya anggarannya besar. Sehingga harus melibatkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

“Biaya relokasi itu sangat besar. Makanya kami coba lakukan pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) termasuk juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini Pelindo,” terang Andi, 24 Januari silam.

Persoalannya, negara sedang punya hajat yang lebih besar. Yakni memindahkan IKN ke Kaltim. Sehingga alokasi APBN akan diprioritaskan ke sana.

“Setelah kami membicarakan dengan kementerian terkait lainnya. Ada sedikit problem. Pemerintah itu punya program prioritas seperti IKN.”

“Maka dari itu tentu untuk penganggaran pembuatan atau pembangunan pelabuhan baru ini, tidak bisa dalam waktu dekat,” lanjut Andi.

Soal penganggaran, selain mengharapkan APBN. Pemkot Samarinda juga akan mengupayakan menggunakan sistem multipurpose. Yakni Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tujuannya agar proses pemindahan bisa berlangsung tepat waktu dan tidak memberatkan anggaran.

Pelabuhan Samarinda Perlu Dipindah

Kembali ke Manalu, meski menghadapi beberapa hambatan. Namun pemindahan pelabuhan ini hanya tertunda. Alias belum tentu selesai tahun ini. Bukan dibatalkan.

Pasalnya, pelabuhan saat ini dianggap sudah tidak kompatibel lagi. Serta sulit untuk dikembangkan lagi. Selain juga karena posisi (di air) tidak berada di tempat yang ideal secara teknis.

“Bekas pelabuhannya, sesuai dengan visi misi Pak Wali mau di jadikan Teras Samarinda.”

“Teras Samarinda itu dari hulu sampai hilir. Kalau sudah terbangun, ruas jalan itu akan menjadi ruas jalan berbayar khususnya kendaraan kendaraan pribadi. Nanti kita akan membuat kendaraan angkatan umum yang mobile,” pungkas Manalu. (dmy/fth)