Pemprov Kaltim Dorong Integrasi Layanan Publik Lewat Bimtek Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Diskominfo menggelar Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah guna mendorong integrasi layanan digital antarinstansi demi terciptanya pelayanan publik yang efisien, terstandar, dan berbasis data.

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas terus digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Ruang WIEK, Kamis 8 Mei 2025.

Bimtek ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai perangkat daerah, baik secara daring maupun luring, dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah mengenai pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Standarisasi dan Integrasi Layanan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menyebutkan bahwa SPLP menjadi jembatan penting dalam menghubungkan berbagai sistem layanan digital antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“SPLP ini mengarahkan kita untuk mengintegrasikan seluruh sistem layanan agar terstandar, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya kepada media usai membuka acara.

Pemanfaatan Teknologi untuk Interoperabilitas Data

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi dan pelatihan teknis terkait pemanfaatan SPLP untuk mendukung interoperabilitas data lintas instansi. Materi disampaikan oleh dua narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yakni Afie Yudha Triadi dan Aditya Nursaidillah.

Pelatihan berlangsung intensif selama satu hari dengan fokus pada praktik implementasi SPLP dalam sistem kerja masing-masing instansi.

Target Perluasan Layanan Terintegrasi

Saat ini, terdapat 10 layanan yang telah terhubung dalam sistem SPLP Kaltim. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga 2025, guna mendukung sistem pelayanan yang makin efisien, akuntabel, dan terintegrasi sepenuhnya.

Bambang menegaskan bahwa SPLP adalah pondasi penting menuju transformasi digital pemerintahan yang tidak hanya modern, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat luas. (KRV/pt/portalkaltim/sty)