Pemprov Kaltim Siapkan Model Khusus Percepatan Penanganan Stunting

Pemprov Kaltim menyiapkan model khusus percepatan penanganan stunting yang bisa diadopsi kabupaten/kota. Sekda Sri Wahyuni menekankan strategi terukur agar anggaran tepat sasaran.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat memimpin rapat percepatan penanganan stunting di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 24 September 2025.

Sekda menyoroti fakta bahwa Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang berhasil menurunkan angka stunting secara konsisten.
“Kita perlu belajar dari Kukar sebagai contoh yang berhasil konsisten menurunkan angka stunting. Strategi mereka bisa menjadi acuan kita untuk menyiapkan model percepatan. Anggaran besar sudah disiapkan, jangan sampai terlihat seakan-akan kita tidak bekerja,” tegasnya.

Anggaran Harus Tepat Sasaran

Sri Wahyuni menekankan agar anggaran penanganan stunting digunakan secara tepat sasaran. Sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlaku sejak Maret 2025, belanja stunting kini memiliki kode rekening khusus dalam APBD dan ditandai (tagging) yang terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Pertanyaannya, lebih besar mana belanja untuk intervensi langsung atau kegiatan penunjang? Ini harus jelas. Karena itu, perlu ada model penanganan yang terukur agar setiap kabupaten/kota bisa menyesuaikan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap enam bulan Gubernur Kaltim wajib melaporkan progres penanganan stunting ke pemerintah pusat. “Model percepatan yang kita susun harus konkret, bisa diadopsi kabupaten/kota, dan memberi hasil nyata,” pungkasnya.

Data Akurat Jadi Kunci

Perwakilan BKKBN, Nur Rizki, menegaskan pentingnya basis data akurat dalam program stunting. Menurutnya, ada dua data utama yang menjadi pijakan, yakni Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dari Posyandu, serta data Keluarga Berisiko Stunting (KRS). “Kedua data ini saling melengkapi. Dengan basis data yang kuat, kita bisa menentukan intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, melaporkan angka stunting Kaltim saat ini berada di 22,02 persen, hanya sedikit menurun dari 22,09 persen. Target minimal yang dikejar berada di angka 18,8 persen sesuai target nasional. “Kita juga terus memperbaiki progres input data aksi konvergensi pada website Aksi Bangda,” ujarnya.

Jaya juga menyoroti pentingnya memperluas sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Saat ini MBG lebih banyak untuk anak sekolah. Padahal balita, ibu hamil, dan ibu menyusui justru lebih membutuhkan prioritas. Mencegah jauh lebih mudah dibandingkan mengintervensi,” tegasnya. (cht/pt/portalkaltim/sty).