Connect with us

SEPUTAR KALTIM

Pemprov Kaltim Terima Audiensi Pengemudi Ojek Online untuk Dengar Aspirasi Terkait Tarif ASK

Diterbitkan

pada

30 pengemudi ojek online melakukan audiensi dengan Pemprov Kaltim di Ruang Batiwakal Kantor Gubernur, Rabu 27 Maret 2024. (Diskominfo Kaltim)

Pemprov Kaltim menerima audiensi terkait tindaklanjut SK tentang tarif ASK. Pertemuan ini menjadi ruang untuk mendengar aspirasi lebih lanjut dari para pengemudi ojek online.

Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (MKB) yang diwakili 30 pengemudi ojek online ini melakukan audiensi dengan Pemprov Kaltim di Ruang Batiwakal Kantor Gubernur Kaltim, Rabu 27 Maret 2024.

Audiensi ini terkait tindaklanjut penegakan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Kalimantan Timur.

Aplikator yang beroperasi di Kaltim (Gojek, Grab dan Maxim) dinilai tidak taat regulasi karena tidak mematuhi aturan yang tertuang dalam regulasi daerah tersebut.

Diketahui, melalui Surat Keputusan Gubernur telah diatur bahwa tarif ASK di Kaltim dirincikan lebih lanjut yaitu dengan tarif batas bawah yakni Rp5.000 per kilometer, tarif batas atas Rp7.600 per kilometer dan tarif minimal Rp18.800.

Baca juga:   Disnakertrans Kaltim Siap Sambut Kebijakan Cuti Ayah

Adapun tarif minimal yang dimaksud ialah tarif yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh pertama 4 (empat) kilometer dan untuk tarif selanjutnya menyesuaikan dengan batas bawah dan batas atas.

Seiring waktu aturan tersebut tidak diindahkan oleh para aplikator. Sehingga, Pemprov Kaltim telah melayangkan sanksi administratif berupa teguran tertulis I dan II kepada mereka.

Pertemuan ini menjadi ruang untuk mendengar aspirasi lebih lanjut dari para pengemudi ojek online dan berdiskusi untuk langkah-langkah selanjutnya dalam upaya untuk menegakkan regulasi.

“Kewenangan daerah untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis I dan II telah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan bantu mempertemukan seluruh pihak sekaligus baik aplikator dan para driver, kami (Pemprov Kaltim) akan memberikan secara langsung sanksi administratif dan menegaskan kembali pada aplikator untuk patuh dan kooperatif,” jelas Imanudin selalu Kepala Bagian Pemerintahan Biro POD Setdaprov Kaltim.

Baca juga:   Sekda Kaltim Sebut Peserta BPJS Aktif Sebanyak 85,61 Persen

Langkah tersebut ditanggapi positif oleh para pengemudi ojek online dengan harapan, masalah penyesuaian tarif ASK ini dapat segera teratasi dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (rw)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.