Pengamat Ekonomi Sebut Masih Banyak PR di Balik Stabilnya Angka Inflasi Kaltim

Angka inflasi Kaltim tercatat stabil dan di bawah angka nasional saat jelang Natal dan Tahun Baru. Namun, Pengamat Ekonomi sebut masih banyak PR di baliknya.

Pada jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) merilis data inflasi Provinsi Kaltim.

Tercatat, angka inflasi Kaltim relative stabil. Artinya, ketersediaan barang dan harga barang kebutuhan di provinsi ini masih aman. Tak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.

Angka inflasi Kaltim per bulan November 2024 secara month to month bulan November terhadap Oktober 2024 di angka 0,08 persen, sementara angka inflasi nasionalnya 0,30.

Untuk angka inflasi year on year November 2024 terhadap November 2023 di Kaltim di angka 1,54, sementara angka nasional 1,55. Selisih sangat tipis.

Masih Banyak PR

Meski angka inflasi di Kaltim terhitung stabil dan lebih rendah dibandingkan angka nasional, Pengamat Ekonomi dari Unmul Purwadi melihat masih banyak PR di balik kondisi inflasi Kaltim.

Purwadi bilang, angka inflasi Kaltim didapat dari rata-rata angka inflasi di 10 kabupaten/kota. Daam kondisi itu, ada kabupaten/kota yang angkanya tinggi dan ada juga yang tinggi.

“Lihatnya tidak bisa secara sepotong. Karena dari 10 kabupaten/kota, ada setiap tahun, daerah yang inflasinya tinggi. Berau misalnya,” kata Purwadi ketika dihubungi Kaltim Faktual Senin 30 Desember 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tertinggi Kaltim terjadi di Kabupaten Berau sebesar 3,14 persen dengan IHK sebesar 107,08. Sementara terendah di Kabupaten Penajam Paser Utara 0,90 persen.

Dengan angka inflasi yang berbeda-beda di daerah, Purwadi minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tak hanya cukup pada stabilitas angka inflasi di Kaltim saja. Angka di daerah juga perlu perhatian.

“Jadi tetep dapat perhatian dari pemprov supaya daerah di kaltim inflasinya aman secara merata. Tidak ada disparitas yang tinggi banget.”

“Jangan sudah selesai di level provinsi, Berau ngeri banget, inflasi terus, harus diurai pemprov kerja sama dengan pemkab,” tambahnya.

Penyebab dan Solusi

Menurut Purwadi, beberapa hal yang menyebab inflasi di daerah masih tinggi, seperti sulitnya akses masyarakat terhadap sumber bahan dan barang kebutuhan, juga lambatnya dana dari pemprov dan Pemerintah Pusat.

“Iya kan jauh dari sumber bahan pangan. Apalagi di Kaltim antardaerah dipisahkan  sungai, kalau darat, aksesnya juga belum oke. Distribusi barang dan jasa terhambat,” tambah Purwadi.

“Dana untuk pengadaan pasar murah yang ditransfer oleh pemprov dan Pusat, itu ditransfer di ujung tahun. Akhirnya pemkab atau pemkot takut mengeksekusi uang itu. Takut jadi temuan,” lanjutnya.

Purwadi minta pemprov lebih memperhatikan angka inflasi di setiap kabupaten/kota dan melakukan intervensi. Solusinya, distribusi kebutuhan dasar masyarakat harus merata, terjangkau dan tersedia dalam jumlah yang cukup.

“Infrastruktur dibenahi, jalan bagus bikin pengangkutan lebih lancer. Jangan sampai ngantri BBM dan solar, itu bikin barang sampai ke konsumen lebih mahal atau lebih lama,” pungkasnya. (ens)