Penguatan Perempuan dan Perlindungan Anak Jadi Fokus Pertemuan Menteri PPPA dan Gubernur Kaltim

Menteri PPPA RI Arifah Choiri Fauzi dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sepakat memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyikapi data kekerasan yang masih tinggi di Kaltim dan tantangan Indeks Pembangunan Gender yang belum ideal.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiri Fauzi, bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menggelar pertemuan strategis di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu 10 Mei 2025.

Pertemuan ini membahas penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kaltim. Hadir pula jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Kaltim, serta perwakilan organisasi masyarakat.

Tantangan IPG dan Fakta Kasus Kekerasan

Dalam sambutannya, Menteri Arifah menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia mengapresiasi keberadaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta program Desa Tertahan di Kaltim. Namun, ia menekankan masih ada tantangan besar, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim yang berada di angka 87,45, di bawah rata-rata nasional 91,85.

Melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA), terdata 1.002 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2025, dengan Samarinda sebagai wilayah tertinggi (175 kasus). Sementara kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 103 kasus.

“Data ini menunjukkan masyarakat makin sadar dan berani melapor, bukan berarti program kita gagal,” jelas Arifah.

Ia menyoroti tiga akar kekerasan: lemahnya pola asuh keluarga, penggunaan gawai tanpa pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Ia mencontohkan kasus kekerasan seksual oleh anak usia 14 tahun yang terpapar konten negatif dari ponsel.

Arifah menjelaskan tiga prioritas nasional:

1. Ruang Bersama Indonesia: Kolaborasi lintas kementerian/lembaga pascaretret Magelang.
2. Pencegahan Kekerasan Berbasis Keluarga dan Teknologi: Edukasi pola asuh dan literasi digital.
3. Penguatan Layanan Korban: Pendampingan psikologis, hukum, dan kesehatan.

Ia juga mengapresiasi capaian Kota Layak Anak di Kaltim, namun mengingatkan IPG di Kabupaten Kutai Timur masih rendah (73,78) dan perlu perhatian lebih.

Komitmen Pemprov Kaltim

Gubernur Rudy Mas’ud menyebut Kaltim sebagai wilayah strategis yang juga menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia memaparkan program daerah seperti pendidikan gratis hingga jenjang S3, BPJS untuk 10% penduduk, dan berbagai perlindungan sosial.

Namun, ia juga mengakui tantangan serius, seperti angka pengangguran 5,9% yang berdampak pada kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Data DKP3A per Maret 2025 menunjukkan 225 kasus kekerasan, dengan 56% terjadi di lingkungan rumah.

“Ini ironi yang harus kita hadapi bersama. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman,” ujar Rudy.

Ia menyatakan komitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian PPPA, terutama pasca-pemisahan DKP3A dari Dinas Kependudukan pada 2 Mei 2025.

Kedua pihak sepakat bahwa isu perempuan dan anak merupakan fondasi penting menuju pembangunan berkelanjutan. Menteri Arifah menutup pertemuan dengan ajakan kolaborasi lintas sektor.

“Kekerasan adalah tanggung jawab bersama. Jadikan setiap laporan masyarakat sebagai pintu masuk solusi,” tegasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak strategis menuju visi Kaltim Emas 2024, dengan perempuan berdaya dan anak-anak terlindungi. (Chanz/sty)