SEPUTAR KALTIM
Ramai Keluhan Kendaraan Berebet, Gubernur Kaltim Sidak Kualitas BBM di SPBU

Setelah ramai keluhan masyarakat Kaltim terkait kualitas BBM yang dijual di SPBU, Pemerintah Provinsi akhirnya turun ke lapangan. Gubernur Rudy Mas’ud melakukan inspeksi mendadak dan pengecekan ke sejumlah SPBU di Samarinda, Sabtu 5 April 2025.
Diketahui, ramai-ramai terkait kendaraan warga berebet setelah isi BBM di SPBU ini sebetulnya sudah terjadi sejak H-3 Lebaran. Awalnya dari Balikpapan, dan sempat ramai di portal berita Instagram. Kemudian pada saat awal Lebaran mulai banyak keluhan yang sama di Samarinda.
Sementara itu, langkah sidak oleh Pemprov Kaltim ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan warga baru-baru ini di sejumlah daerah di Kaltim, yang menduga adanya penurunan kualitas, hingga dugaan adanya kontaminasi campuran pada bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan warga baru-baru ini di sejumlah daerah di Kaltim, yang menduga adanya penurunan kualitas, hingga dugaan adanya kontaminasi campuran pada bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat menyuarakan keluhan mengenai performa kendaraan mereka yang menurun secara signifikan usai mengisi BBM, bahkan ada yang mengalami mogok, tak lama usai pengisian.
Keluhan tersebut menyebar di berbagai kanal informasi, mulai dari media sosial hingga layanan pengaduan resmi pemerintah daerah.
Gubernur mengecek langsung ke beberapa titik SPBU dan meninjau langsung bahan bakar yang tersedia, melakukan pengecekkan kandungan dan kualitas bahan bakar, proses pengisian, hingga berdialog dengan pengelola SPBU, serta menyerap aspirasi masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar.
“Kami segera merespons begitu menerima aduan dan keluhan masyarakat. Mayoritas keluhan yaitu jenis BBM Pertamax dan Pertalite. Dari pengecekkan kami Alhamdulillah C&C alias Clean and Clear. Tidak ditemukan campuran lain, dan sampel yang kami uji langsung pun sesuai dengan standarisasi” ungkap Gubernur Rudy Mas’ud di sela-sela sidaknya.
Orang nomor satu di Kaltim itu pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas bila ditemukan praktik curang, kelalaian, atau manipulasi dalam penyaluran maupun kualitas BBM.
Pengecekkan ini pun menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang cepat, tanggap, dan terbuka terhadap kritik. Melalui pendekatan yang humanis, Gubernur ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Kaltim bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan, kualitas, dan integritas.
“Sebab, BBM ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, dan kita harus pastikan kualitasnya sesuai standar, sesuai SOP” imbuh pria kelahiran Kota Minyak Balikpapan tersebut.
Dirinya turut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga kualitas layanan publik. Bila ada keluhan atau temuan, jangan ragu untuk melapor melalui kanal resmi pemerintah.
“Sebentar lagi aplikasi SAKTI yang akan menjadi satu akses bagi warga Kaltim akan kita launching. Di tengah proses yang kami upayakan ini, warga juga bisa memanfaatkan akses lewat website, SP4N Lapor! maupun saluran resmi lain seperti media sosial milik Pemprov Kaltim untuk menyalurkan aspirasinya” pungkasnya. (sty)
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Persiapan HUT ke-80 RI di Kaltim Hampir Rampung, Lokasi Pindah ke Gelora Kadrie Oening
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Kaltim Siaga Krisis Pangan, Pemprov Siapkan 506 Ton Beras Cadangan
-
EKONOMI DAN PARIWISATA4 hari ago
Program 3 Juta Rumah, Komitmen Presiden Prabowo Wujudkan Kemerdekaan Sosial Ekonomi
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Sosialisasi KI hingga Bazar UMKM Warnai Hari Bhakti Pengayoman ke-80 di Kaltim
-
PARIWARA5 hari ago
Modifikasi Fazzio Hybrid Gaya Skutik Urban Cargo Ala Jepang Buktikan Kreativitas Barudak Bandung
-
SAMARINDA4 hari ago
Semangat 1945 Bergema di Harvetnas 2025 Kaltim, Veteran Ajak Generasi Muda Jaga Kehormatan Bangsa
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Pemprov Kaltim Matangkan Persiapan Upacara 17 Agustus Lewat Gladi di Stadion Kadrie Oening
-
NUSANTARA3 hari ago
Kemenko Polkam Dorong Penguatan Peran PPID untuk Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik