Rangkuman Polemik Seleksi Paskibraka Nasional asal Kaltim; Dugaan ‘Anak Titipan’, Penjelasan Pemprov, dan Kekecewaan Masyarakat

Walau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat belum buka suara. Namun kisruh pemilihan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 untuk perwakilan Kaltim sudah mulai menemui titik terang. Kaltim Faktual merangkum kronologi polemik ini, sebagai berikut.

Terpilihnya Sunnu Wahyudi menjadi calon Paskibraka Nasional 2024 menjadi masalah besar. Sebab namanya tak ada dalam Berita Acara Hasil Seleksi Paskibraka Nasional tingkat Provinsi Kaltim. Di mana dalam berita acara itu, setiap provinsi diminta mengirim 2 putra dan 2 putri terbaiknya ke seleksi di Pusat.

Sunnu terpilih sekaligus menggeser Gregorius Attara yang menjadi peringkat pertama seleksi provinsi. Hal ini membuat banyak masyarakat Kaltim penasaran dengan dirinya. Bukan soal seberapa hebatnya Sunnu, tapi siapa ayah, keluarga, atau koleganya. Sehingga secara misterius bisa dipilih oleh BPIP. Ya, Sunnu Wahyudi disebut sebagai ‘anak titipan’.

Peristiwa ini sukses menuai polemik di sosial media sedari 2 hari yang lalu. Masyarakat kecewa atas ‘tontonan ketidakadilan’ yang terjadi. Lantas, bagaimanakah kronologi kejadiannya?

Seleksi Paskibraka Nasional Tingkat Kaltim

Kesbangpol Kaltim melakukan seleksi Paskibraka Nasional tingkat provinsi pada 13-17 Mei 2024 lalu. Sebanyak 42 putra putri terbaik Bumi Etam mengikuti seleksi tersebut. Adapun materi seleksinya ialah tes kesehatan, psikotes, pengetahuan umum, wawancara, minat dan bakat, samapta, parade, baris berbaris, tes Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui aplikasi Transparansi Paskibraka.

Dari situ, Kesbangpol memilih 2 calon putra dan 2 putri untuk dikirim ke seleksi nasional di Pusat. Dalam berita acara yang dikirimkan ke BPIP Pusat, Kesbangpol Kaltim memilih Gregorius Attara dari SMA Negeri 1 Sendawar Kutai Barat dan Ananda Deni Pradana dari SMAN 4 Balikpapan untuk kategori putra. Serta Livenia Evelyn Kurniawan dari SMAK Santo Fransiskus Assisi Samarinda, Uqaila Nur Mahmudah dari SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang untuk kategori putri.

Nama-nama yang terpilih itu lantas diberangkatkan ke Jakarta pada Minggu, 9 Juni 2024. Tapi coba perhatikan foto berikut:

Ya benar, ada 5 siswa yang berangkat. Satu siswa tambahan itu bernama Sunnu Wahyudi asal SMKN 2 Sangatta utara, Kutai Timur. Mereka berlima berangkat ke Jakarta secara bersama-sama.

Kemunculan Nama Sunnu Wahyudi

Kepala Bidang (Kabid) Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kaltim, Syarifuddin Noor menjelaskan bahwa mereka memasukkan nama Sunu atas permintaan BPIP.

Meski menjadi peserta terbaik kedua di level provinsi, Ananda memiliki beberapa kendala pada gigi dan buta warna parsial (disabilitas sensorik). Kondisi ini membuat Ananda kurang mampu membedakan warna-warna dasar seperti biru, hijau, kuning, dan merah. Atas dasar ini, Kesbangpol dalam rapat khusus mengambil keputusan berat. Yakni akan menyoret Ananda dari daftar calon Paskibraka Nasional asal Kaltim meski ia sudah melakukan operasi gigi.

“Tapi saat kami menginformasikan hal itu, (BPIP) Pusat tidak permasalahkan. Jadi kami kirim ke nasional dan kemudian ada kabar kalau Ananda nggak bisa lolos.

“Kami sudah mengetahui sebenernya apa yang terjadi karena ada surat. Ananda nggak lolos, tapi tetap kami kirim karena Pusat minta begitu. Kalau pun memang nggak lolos, yah itu keputusan dari Pusat, bukan dari kami,” katanya, Selasa 25 Juni 2024, mengutip dari Pusaran.

Di kesempatan sebelumnya, ia sudah pernah menjelaskan bahwa memberangkatkan 5 siswa adalah karena permintaan dari BPIP.

“Kaltim memang diminta khusus oleh BPIP mengirim lima pelajar terbaik sebagai calon tim Paskibraka Nasional. Mungkin karena kita IKN, jadi mendapat keistimewaan,” kata Syarif di laman resmi pemprov.

Terkait polemik yang terjadi, Syarifuddin Noor menegaskan bahwa tugas lembaganya sudah selesai ketika mereka mengantar kelima siswa tersebut untuk mengikuti seleknas. Soal siapa yang terpilih, sepenuhnya menjadi kewenangan BPIP Pusat.

“Seleksi sebelumnya kami mengambil lima besar putra putri calon paskibraka, lalu kami kirim kelima calon paskibraka tersebut. Tapi tetap keputusannya itu ada di Pusat, makanya kami juga kaget kenapa harus diganti seperti itu. Mereka punya alasannya sendiri,” pungkasnya.

Proses Pergantian Tak Sampai ke Daerah

Meski sudah mengetahui proses pergantian kandidat sejak awal, Kesbangpol Kaltim tampaknya tak menyampaikan ke Kesbangpol Kabupaten/Kota. Berkaca dari pengakuan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kesbangpol Kubar, Ramadan. Yang mengaku sudah mengetahui ihwal masuknya nama Sunnu, tapi belum mendapat penjelasan dari pemprov.

“Sampai saat ini kita dari kabupaten/kota belum dapat informasi yang jelas terkait kenapa bisa menjadi lima orang. Sementara dalam berita acara hanya empat. Kalau memang ada perubahan kuota tentunya kan ada pemberitahuan lebih dulu,” kata Ramadan, Senin 24 Juni 2024, mengutip dari RRI.

“Makanya kita ingin cari penjelasan dari BPIP di pusat,” lanjutnya.

Ia mengaku kecewa atas keironisan yang terjadi, sebab Atta yang jelas-jelas masuk dalam berita acara, justru hanya menjadi pasukan cadangan. Ramadan juga menilai panitia provinsi dan pusat kurang transparan mengenai alasan gugurnya tiga peserta asal Kaltim tersebut, termasuk Attara. Hanya terdengar informasi bahwa Attara tidak lolos karena kalah saing di tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Tetapi setelah saya kroscek nilainya anak Kutim itu skornya sama dengan Attara, makanya saya bilang ini bohong atau mengada-ada. Kalau kita sandingkan dengan hasil di provinsi anak Kutim ini di bawah Attara. Karena Attara ini rangking satu se-Kaltim.”

“Kita bertanya-tanya kenapa Attara bisa kalah saing dengan anak Kutim yang namanya saja tidak masuk berita acara,” pungkasnya.

Terpisah, Attara sendiri mengaku kecewa atas hasil yang ia raih usai melakukan seleksi di Jakarta. Impiannya mengibarkan Bendera Merah Putih di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini nyaris pupus.

“Saya sangat kecewa karena sudah melalui semua seleksi dengan kerja keras, dari kabupaten sampai provinsi, namun hasil akhir di Pusat hanya sebagai cadangan,” ungkapnya.

BPIP Belum Beri Respons Khusus

Dalam pemilihan calon Paskibraka 2024, ada sejumlah kontroversi yang terjadi. Yang sempat viral adalah kejadian di Maluku. Di mana Kristianie Lumatalale yang sudah terpilih di tingkat provinsi, namanya dicoret jelang keberangkatan ke Jakarta.

Polemik lain menyusul untuk pemilihan perwakilan dari Kaltim dan Sumatera Selatan yang dinilai ada unsur ‘masuk via orang dalam’. Untuk kasus Maluku, BPIP sudah merespons. Mereka menyebut bahwa sesuai hasil MCU, Kristianie memiliki masalah kesehatan yang tidak memungkinkannya bergabung ke Paskibraka Nasional.

Sementara soal Kaltim dan Sumatera Selatan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari BPIP.

Satu penjelasan yang bisa mengakhiri perdebatan pada polemik ini ialah apakah pada seleksi nasional, semua peserta berawal dari 0, alias poin sama. Atau penilaian di provinsi berpengaruh untuk seleksi tingkat nasional? BPIP lah yang harus menjawabnya.

Karena berkaca dari Kaltim, peserta yang terpilih ialah peringkat kedua provinsi untuk kategori putri, dan peserta cadangan provinsi untuk kategori putra.

Jika semua berawal dari nol, maka pemilihan Sunnu bisa diwajarkan. Bisa saja, Sunnu atau bahkan Evelyn mempersiapkan diri lebih baik setelah seleksi provinsi. Sehingga pada seleknas, memiliki performa yang lebih baik dari pesaing seprovinsinya.

Masyarakat Tuntut BPIP Transparan

Untuk diketahui, format pemilihan calon Paskibraka (Capas) dari daerah dengan 4 perwakilan baru pertama kali ini terjadi. Karena ada wacana menggelar upacara bendera di 2 tempat sekaligus, sehingga membutuhkan lebih banyak pasukan.

Karena permintaan dua orang tiap kategori, dan sesuai mekanisme panitia provinsi harus membuat rangking yang kemudian dituangkan dalam berita acara. Sebagian masyarakat berpendapat harusnya hasil seleksi itu menjadi acuan.

Sedangkan yang terjadi, banyak capas nomor urut 2 yang justru terpilih di seleksi Pusat.

“Apa dasarnya peringkat 1 dan 2 saat kalian seleksi di provinsi dan menyepakati hasil peringkat 1 oleh tim seleksi provinsi beserta BPIP? Namun yang ngibar di IKN peringkat kedua provinsi. Ini sangat menimbulkan ketidakpercayaan antar tim seleksi provinsi dan BPIP yang kalian kirim ke setiap provinsi. Seharusnya peringkat 1 lah yang diprioritaskan,” kata akun Instagram Raga Solihantara di akun resmi BPIP.

Ia berpendapat jika peringkat pertama provinsi bisa menjadi pengibar di IKN. Sementara para peringkat kedua provinsi, menjadi pengibar di Istana Merdeka. Sehingga keduanya mendapat apresiasi yang sama.

“Sebagaimana juga BPIP menghargai tim seleksi provinsi yang telah menentukan peringkat 1 dan 2 itu,” pungkasnya.

Tak Perlu Seleksi Provinsi

Belum lagi, beberapa capas terpilih diketahui memiliki kondisi fisik atau kesehatan yang kurang sesuai kriteria. Semisal ada satu provinsi yang kondisi kaki perwakilannya berbentuk O.

Dua hal ini kemudian menimbulkan trust issue dari masyarakat. Apalagi sejak awal BPIP telah menggaungkan transparansi. Sementara dalam prosesnya dilakukan serba tertutup dan penuh kontroversi.

Masih diamnya BPIP pun membuat banyak masyarakat geram. Sampai membuat kesimpulan, kalau tahun depan BPIP langsung menunjuk saja. Tidak perlu membuat seleksi sedari provinsi, jika hasilnya seperti ini.

“Apa ini artinya panitia provinsi tidak berkualitas? Tidak sesuai standard Pusat, makanya (peringkat 1 provinsi) tidak terpilih. Tahun depan gak usah ada seleksi tingkat provinsi lagi, daripada habis-habisin duit rakyat aja buat bimtek, seleksi, dll.”

“Langsung tunjuk saja (capas) yang berkepentingan, punya uang dan orang dalam. Lebih baik dana seleksinya buat tambahan makanan bergizi Paskibraka yang bertugas di kabupaten saja. Nyata dananya lebih tepat sasaran,” timpal akun Anita. (dra)