Ribut Motor Berebet Setelah Isi BBM di SPBU, Komisi II DPRD Kaltim Segera Panggil Pertamina

Banjir keluhan masyarakat akibat kendaraan berebet setelah mengisi BBM di SPBU, disikapi tegas oleh Komisi II DPRD Kaltim. Rabu, 9 April 2025, wakil rakyat akan memanggil Pertamina untuk meminta klarifikasi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menyesalkan sejumlah pihak yang terburu-buru menarik kesimpulan bahwa BBM yang didistribusikan oleh Pertamina di Kaltim, aman dan sesuai standar. Berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, di mana keluhan-keluhan terus muncul, bahkan meluas ke kabupaten kota lainnya di Kaltim.

“Berdasarkan apa tidak ada masalah itu (kualitas BBM). Berdasarkan pengujian yang mendalam atau apa? Menurut saya itu statement yang prematur. Kalau dikatakan aman, kok masih ada terjadi kerusakan di mobil konsumen. Kan begitu,” kata Sabaruddin.

Walaupun hasil inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU menunjukkan tidak ada indikasi campuran satu dan lain hal, namun hasil ini tidak bisa dijadikan justifikasi kondisi BBM yang dibeli oleh masyarakat sesuai standar. Makanya, prosesnya tidak boleh berhenti di sini saja.

Menyambung langkah dari eksekutif dan juga kepolisian yang sudah melakukan sidak, DPRD Kaltim akan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Pertamina RU V dan Pertamina Patra Niaga untuk meminta klarifikasi.

Dewan perlu mendengar hak jawab dari pertamina dari sisi kilang (produksi) maupun dari pihak Pertamina Patra Niaga yang bertanggung jawab dalam distribusi. Perlu dirunut rantai pasok BBM itu dari kilang sampai ke tangki kendaraan konsumen, dicek pelaksanaan di lapangan apakah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada.

“Pada saat minyak itu dikeluarkan dari kilang RU V (Balikpapan), ada enggak dikeluarkan SOP-nya bahwa minyak itu diterima Patra Niaga dalam kondisi bagus, on-spec? Begitu juga ketika diterima di SPBU, ada berita acaranya apa enggak? Ada quality control-nya apa engga? Ini yang perlu kita cek,” lanjutnya.

Di sisi lain, perlu dikaji dari sisi konsumen. Apakah pada waktu mengisi di SPBU sebelumnya sudah mengisi BBM di penjual eceran. Yang mana, potensi BBM tercampur atau terkontaminasi satu dan lain hal juga mungkin terjadi di penjual eceran.

“Opsi-opsi lain juga mungkin, misalnya di sisi persaingan bisnis, kita tidak tahu. Ada yang namanya sabotase. Makanya, jangan mudah mengeluarkan statement tanpa dasar. Kita harus hati-hati menyampaikan statement ke masyarakat,” imbuhnya.

Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Sabaruddin berharap semua pihak tidak terburu-buru menjustifikasi salah satu pihak dalam persoalan ini. Sebelum ada data-data dan fakta yang menunjukkan ke arah sana.

Makanya, terlebih dahulu DPRD Kaltim akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi. Dari sisi produsen, dan distribusi yang bertingkat semua punya argumentasi masing-masing.

“Kalau sekiranya memang terjadi nanti itu sumbernya dari Pertamina yang kami minta akuntabilitas dari Pertamina. Sejauh mana pertanggung jawaban mereka. Kalau memang ada unsur kesengajaan, kelalaian dan pidana terpaksa kita akan rekomendasikan ke penegak hukum,” ujarnya.

Libatkan Laboratorium Independen

Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah melakukan sidak di sejumlah SPBU di Kaltim dan menyampaikan bahwa kualitas bahan bakar yang dijual di SPBU masih sesuai standar. Kendati demikian, hal ini ditanggapi sinis oleh masyarakat.

Banyak warga yang skeptis dengan hasil pemeriksaan oleh BUMN tersebut sebab, gelombang keluhan dari masyarakat yang menjadi korban masih terus terjadi. Ditanya perihal ini, Sabaruddin menyebut, melibatkan tim laboratorium independen bisa dilakukan.

“Kami arahnya ke sana nantinya (melibatkan tim ahli independen). Cuma kami pengin mendengarkan dulu argumentasi dari pada Pertamina RU V, maupun Patra, dan tidak menutup kemungkinan nanti kami mencari tim independen yang secara profesional yang memang ahli di bidang perminyakan,” ujarnya.

Hal itu akan dilakukan jika memang dalam pertemuan dengan Pertamina, 9 April di Gedung DPRD Kaltim nanti ditemukan ada indikasi yang bertentangan dengan hukum. Sehingga, secara profesional DPRD akan melibatkan tim ahli independen untuk melakukan pengecekan secara komprehensif.

Diketahui, momen Idulfitri tahun ini, kesabaran masyarakat Kaltim benar-benar diuji. Bagaimana tidak, di tengah melonjaknya kebutuhan saat Lebaran, dompet warga harus terkuras untuk biaya perbaikan kendaraan. Kualitas BBM yang dijual di SPBU yang diduga menjadi musababnya.

Tidak berlebihan, kemarahan masyarakat memang tengah menjadi di tengah kasus hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Juga terkait isu pertalite yang dioplos menjadi pertamax. Sontak, ketika terjadi masalah pada kendaraan, BBM-nya yang dikeluhkan. Pertamina menjadi pihak yang paling disalahkan.

Pantauan Kaltim Faktual, keluhan terkait kualitas BBM lebih dulu mencuat di Balikpapan sejak H-3 Lebaran. Indikasinya, motor mengalami berebet, dan low power. Bahkan ada yang sampai mati total tidak bisa dinyalakan. Hal ini terjadi setelah mengisi BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo. Keluhan lantas meluas ke Samarinda, dan kini juga dirasakan warga Bontang, termasuk untuk BBM varian pertalite. (tha/sty)