Samarinda Pimpin Kesiapan Sekolah Rakyat Kaltim, Siswa Rintisan Mulai Juli 2025

Samarinda menjadi daerah pertama di Kalimantan Timur yang siap membangun Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pembangunan gedung permanen ditargetkan mulai Juli 2025, sementara proses belajar dimulai lebih awal lewat sistem rintisan di tiga lokasi.

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyatakan hanya Samarinda yang lahan sekolah rakyatnya siap dibangun pada 2025. Tiga kabupaten lainnya, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau, serta usulan provinsi di Bukit Biru masih dalam proses pematangan lahan.

“Lahan di sekitar Stadion Utama Palaran, Samarinda, telah siap. Pembangunan gedung permanen berkapasitas 1.000 siswa (SD-SMA) senilai Rp210 miliar ditargetkan dimulai Juli 2025,” jelas Ishak, Senin, 7 Juli 2025.

Sistem Rintisan Sementara

Untuk mengejar target operasional 200 Sekolah Rakyat se-Indonesia pada 2025, Kaltim mengoptimalkan tiga lokasi rintisan:

1. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP): 4 kelas (2 SMP, 2 SMA)
2. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP): 4 kelas (2 SD, 1 SMP, 1 SMA)
3. SMA Negeri 16 Samarinda: 3 kelas (2 SD, 1 SMA)

“Rintisan ini bersifat sementara, maksimal satu tahun. Begitu gedung permanen selesai, siswa akan dipindahkan,” tegas Ishak. Tiap kelas menampung 25 siswa dari keluarga miskin ekstrem (desil 1-2) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyesuaian Alokasi Kelas

Ishak mengakui adanya penyesuaian alokasi rombongan belajar (rombel) akibat kebijakan terbaru:

• Rintisan wajib menyertakan kelas SD.
• SMA 16 Samarinda hanya mampu menampung 3 rombel (dari rencana awal 4 rombel) akibat keterbatasan ruang.
• Pembelajaran di SMA 16 akan memanfaatkan laboratorium dengan sistem sharing jadwal bersama Dinas Pendidikan.

Ajakan ke Masyarakat

Ishak meminta masyarakat tak khawatir dengan sistem asrama. “Ini pendidikan terbaik setara Taruna Nusantara, dengan kurikulum plus pendidikan karakter dan spiritual. Tujuannya memutus rantai kemiskinan melalui perubahan pola pikir anak,” imbaunya.

Ia juga mendorong orang tua melepas anaknya, terutama jenjang SD, termasuk bagi putus sekolah.

“Verifikasi oleh pendamping PKH dan BPS akan memastikan hak penerima tepat sasaran.” (chanz/sty)