Sekda Kaltim: Jangan Sampai APBD Habis, tapi Dampak ke Masyarakat Tak Ada

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni mengingatkan pada semua dinas. Agar belanja APBD harus ada output jelasnya ke masyarakat. Bukan asal habis pada akhir tahun.

Sekda Sri Wahyuni meminta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk membuat program-program progresif. Yang output-nya berdampak langsung ke masyarakat. Baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Setelah itu, tiap kepala dinas mesti mampu mengawasi dan memastikan. Seluruh anggaran terserap dengan benar dan tepat guna. Bukan dipaksakan habis biar penyerapan anggaran 100 persen atau mendekatinya.

“Jadi spending (pengeluaran) APBD perangkat daerah itu jangan hanya sekadar untuk menuntaskan kegiatan. Tapi seberapa besar output kegiatan itu bisa berdampak kepada masyarakat,” kata Sri Wahyuni, Selasa, 21 Maret 2023.

Gunakan APBD untuk Kurangi Kemiskinan

Sekda bilang, satu di antara tujuan besar dari belanja pemerintah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan begitu, kesempatan kerja akan semakin terbuka. Peningkatan pendapatan masyarakat juga akan berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Benua Etam.

Saat ini kataSekda Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Yang nantinya akan disusul dengan rencana strategis (renstra) perangkat daerah.

Sekda juga mengungkapkan, Pemprov Kaltim sedang melakukan penguatan pola penyusunan renstra. Para kepala dinas kudu memaparkan rencana strategis apa yang akan mereka lakukan pada 2024-2026.

Hal ini penting agar semua pimpinan perangkat daerah bisa secara konsisten melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang dijalankan.

“Jangan sampai nanti spending belanjanya habis, tapi dampaknya tidak ada.  Ini yang akan menjadi perhatian kami,” tegasnya.

“Kepala OPD harus paham program dan  bertanggung jawab untuk mengawal program itu. Itu juga pesan Pak Gubernur saat rapim kemarin.”

“Kegiatan harus jelas. Siapa penerima manfaatnya. Bukan sekadar memenuhi tupoksi OPD,” bebernya.

Terakhir, Sri Wahyuni mengingatkan belanja APBD juga harus memberi dampak signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Di antaranya dengan prioritas belanja APBD untuk produk-produk dalam negeri. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM